DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur Ketentuan Umum; Asas, Maksud, Tujuan Nama dan Tempat Kedudukan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri Perusahaan; Anggaran Dasar; Modal dan Saham; Struktur Organisasi dan Organ; RUPS; Kepegawaian; Penggunaan Laba; Satuan Pengawasn Intern, komite Audit; Komite Lainnya; Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran; Perubahan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran; Operasional; Tata Kelola Perusahaan; Pengadaan Barang/Jasa; Anak Perusahaan; Kerja Sama; Pinjaman; Pembinaan dan Pengawasan; Penugasan Pemerintah Daerah; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran; Kepailitan; Kketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja dan daya saing PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, perlu menyesuaikan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 SALINAN Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya yang selanjutnya disebut PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas dengan modal dasar terbagi atas saham, yang modalnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki Pemerintah Daerah.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7.Komisaris adalah organ PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
8.Direksi adalah organ PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) serta mewakili PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
9.Pegawai adalah Pegawai PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
10.Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
11.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
12.Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Kabupaten Rembang kepada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan.
13.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
14.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
15.Saham adalah Saham PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
16.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
17.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
18.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) mencakup cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan personil yang berperan dalam kegiatan.
19.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dalam melaksanakan usahanya berasaskan:

a.kebersamaan;
b.efisiensi berkeadilan;
c.keberlanjutan;
d.berwawasan lingkungan; dan
e.kemandirian.

Pasal 3

PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) didirikan dengan maksud menjadi perintis kegiatan usaha guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 4

Tujuan pendirian PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) terdiri atas:

a.menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu;
b.memperoleh keuntungan;
c.meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
d.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum PT Rembang Sejahtera Mandiri yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT Rembang Sejahtera Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT Rembang Sejahtera Mandiri berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya.
(2)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Perseroan Terbatas Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda).
(3)Lambang PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Komisaris dan pemegang saham.

Pasal 6

(1)PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Daerah.
(2)PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dapat membentuk kantor unit.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Komisaris.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha, meliputi:
1. a.perdagangan;
2. b.perindustrian;
3. c.jasa;
4. d.pertanian, peternakan dan perikanan;
5. e.perkebunan dan kehutanan;
6. f.pertambangan, energi dan lingkungan hidup;
7. g.perhubungan; dan
8. h.pariwisata.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian.
(3)PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dapat mengembangkan usaha sesuai kegiatan usaha pada Akta Pendirian.
(4)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kajian kelayakan usaha dan dibahas dengan Komisaris serta dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemegang saham.
(5)Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN

Pasal 8

PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI

ANGGARAN DASAR

Pasal 9

(1)Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
(2)Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdirinya;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Anggaran Dasar tidak boleh memuat:
1. a.ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
2. b.ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.
(5)Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
(6)Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan Jalas dalam panggilan RUPS.
(7)Perubahan Anggaran Dasar dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

(1)Modal Dasar PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Perseroda) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
(2)Modal ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp35.0000.0000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah).
(3)Kepemilikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dapat terbagi dalam saham.
(4)Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam saham, maka paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya milik Pemerintah Daerah.
(5)Perubahan, pemenuhan dan kepemilikan Modal Dasar dilakukan dengan persetujuan RUPS, serta dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Modal Dasar dapat bersumber dari:
1. a.penyertaan modal;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(7)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…