DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.019.956.757.185,05 (dua triliun sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima koma nol lima rupiah) Yang Meliputi a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; c. Pembiayaan Daerah; dan d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar -besarnya kemakmuran rakyat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 ); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Rembang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
6.Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.019.956.757.185,05 (dua triliun sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima koma nol lima rupiah).
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah;
3. c.Pembiayaan Daerah; dan
4. d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.
(3)Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp 2.006.521.606.809,05
2. b.Belanja Daerah Rp 2.019.956.757.185,05 Defisit Rp(13.435.150.376,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp 20.000.000.000,00
  2. 2.Pengeluaran Rp 6.564.849.624,00 Pembiayaan Netto Rp 13.435.150.376,00
4. d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp2.006.521.606.809,05 (dua triliun enam miliar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus enam ribu delapan ratus sembilan koma nol lima rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah; dan
b.Pendapatan Transfer;

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp467.473.908.490,30 (empat ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh koma tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp179.352.800.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp262.994.644.080,00 (dua ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.026.464.410,30 (tiga belas miliar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus sepuluh koma tiga puluh rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.100.000.000,00 (dua belas miliar seratus juta rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.539.047.698.318,75 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas koma tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.455.140.533.000,00 (satu triliun empat ratus lima Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). puluh lima miliar seratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.907.165.318,75 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan belas koma tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.019.956.757.185,05 (dua triliun sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima koma nol lima rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan Rp1.565.346.373.635,05 (satu triliun lima ratus enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima koma nol lima rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Hibah; dan
4. d.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.048.169.344.891,05 (satu triliun empat puluh delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma nol lima rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp368.738.671.244,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
(4)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.218.857.500,00 (seratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
(5)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp2.219.500.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp113.472.191.142,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.093.147.700,00 (tiga puluh miliar sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.453.569.092,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.473.474.350,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
(6)Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp867.000.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp338.138.192.408,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil; dan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.658.094.408,00 (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah).
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp318.480.098.000,00 (tiga ratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…