Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao No. 2 Tahun 2017
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
Mengingat Menirnbang TENTANG ERUBAJlAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO p NOMO~ 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 2 TAHUN 2017 BUPATI ROTE NDAO PROVINS! NUSA TENGGGARA TIMUR Pasal 60
.2, Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 i, . \ Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
Pasal 16 a ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 ,~ebe:~oiz tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao 1ahu 2012 Nomor011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun b . b ik 1 03) diubah se agar en ut: I Nomor
Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH. Menetapkan
MEMUTUSKAN : gVIIJ' PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO P dan BUPATI ROTE NDAO, Dengan Persetujuan Bersama
NOMOR 062 Ba'a 1 Agustus 2017 AERAH KABUPATEN ROTE NDAO, 11
oaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pera tu ran . . orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Agar se~a? dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote \ Daerah Ull Ndao.
8 pati atau pejabat yang diangkat oleh Bupati dapat mengeluarkan
S gpOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) tidak
,. ~ TAMBAHAN LEMBARANDAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 139 J Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. ... II. PASAL DEMI PASAL Dalarn . ~arigka penye!~nggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah memp~nyru ak dan kewajiban i:nengatur dan mengurus sendiri urusan pemenntahannya un~uk menmgkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksaraan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengen~ pungutan kepada masyarakat. Namun dernikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Hasil penerimaan pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dari dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah tidak diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Dala.m rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk memungut dan meningkatkan pajak daerah, maka dipandang perlu membentuk Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. . Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Pajak Daerah menjadi pedornan dalam pengelolaan pajak daerah terhadap Rincian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk menmgkatkan pendapatan daerah . I. uMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG pERO'BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)