DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Prinsip Penyertaan Modal; Bab 4. Bentuk Penyertaan Modal; Bab 5. Besaran Penyertaan Modal Daerah; Bab 6. Hasil Usaha; Bab 7. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 8. Pemeriksaan; Bab 9. Ketentuan Peralihan; Bab 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah serta Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan berbagai upaya penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur;
b.bahwa berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur; BUPATI ROTE NDAO, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 3 TAHUN 2015 BUPATI ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENROTE NDAO dan BUPATIROTE NDAO

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Daerah Kabu paten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3.Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah sekaligus menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
7.Perseroan Terbatas Bank NTT yang selanjutnya disebut PT Bank NTT adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999.
8.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
9.Perusahaan Daerah Ita Esa yang selanjutnya disingkat PD Ita Esa adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Ita Esa Kabupaten Rote Ndao.
10.Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah, baik berupa Uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur serta pemanfaatan Modal Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur dengan mendapatkan imbalan tertentu.
12.Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia.
13.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai ,r I dengan peraturan yang berlaku. J' BABI KETENTUAN UMUM atau J,

Pasal 5

(1)Sebelum melakukan kegiatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terlebih dahulu dilakukan kajian atas:
1. a.Kemampuan keuangan daerah, BUMDdan PT Bank NTI;
2. b.Kelayakan dan bentuk penyertaan modal daerah yang akan dilakukan; dan
3. c.Kelayakan penyertaan modal daerah dengan memperhatikan kepentingan umum.
(2)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan oleh tim lembaga independen yang berkompeten dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan PT Bank NTI dalam bentuk uang, yang dianggarkan dalam APBD.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan PT Bank NTI, dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

e.Tahun Anggaran 2019 sebesar: Rp.5.000.000.000,- (Zima milyar rupiah).
1. 2.PDAM:
a.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.500.000. 000,- (lima ratus juta rupiah);
b.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.500.000.000,- (Zima ratus juta rupiah);
c.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (Zima ratus juta rupiah);
d.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (Zima ratus juta rupiah); dan
e.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.500.000.000,- (Zima ratus juta rupiah).
1. 3.PD lta Esa:
a.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.500. 000. 000 ,- (Zima ratus juta rupiah);
b.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.500.000.000,- (Zima ratus juta rupiah);
c.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (Zima ratus juta rupiah);
d.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (Zima ratus juta rupiah); dan
e.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.500.000.000,- (Zima ratus juta §. J rupiah).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

(1)Penyertaan modal daerah pada BUMD dan Pf Bank NTI, sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp.31.550.000.000,- (tiga puluh satu miZyar Zima ratus Zima puZuh juta rupiah), dengan rincian realisasi se bagai berikut:
1. a.Pf Bank NTI sebesar Rp.22.550.000.000,- (dua puluh. dua milyar Zima ratus Zima puluh. juta rupiah);
2. b.PDAMsebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah}; dan
3. c.PD Ita Esa sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miZyar rupiah).
(2)Besaran Penyertaan modal daerah pada BUMD dan Pf Bank NTI, mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebagai berikut:
1. a.Pf Bank NTT sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puZuh Zima miZyar rupiah);
2. b.PDAMKabupaten Rote Ndao sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
3. c.PD Ita Esa Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miZyar Zima ratus jut a rupiah).
(3)Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBDyang pengalokasiannya terdiri dari :

1.Pf Bank NTI:

a.Tahun Anggaran 2015 sebesar: Rp.5.000.000.000,- (Zima miZyar rupiah);
b.Tahun Anggaran 2016 sebesar: Rp.5.000.000.000,- (Zima miZyar rupiah};
c.Tahun Anggaran 2017 sebesar: Rp.5.000.000.000,- (Zima miZyar rupiah);
d.Tahun Anggaran 2018 sebesar: Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan BABV BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 11

Semua penyertaan modal daerah pada BUMD dan PT Bank NTT, yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak j, ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Bupati melalui Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggung jawaban BUMD.
(2)Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/ atau BPKP untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban BUMDdan PT Bank NTI.
(3)Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui lnspektorat.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 9

( 1) BUMD dan PT Bank NTI wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 8

( 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD yang menerima penyertaan modal daerah.

(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011