[1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebar:kan pada:
a.APBD, meliputi:
1.uang representasi;
2.tunjangan keluarga;
3.tunjangan beras;
4.uang paket;
5.tunjangan jabatan;
6.tunjangan alat kelengkapan; dan J
14.B~la~ja Penunjang Operasional Pimpinan yang selanjutnya disebut BPO Pimpirian DPRD adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan Pimpinan DPRD sehari-hari.
15.Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
16.Uang Jasa Pengabdian adalah Uang yang diberrkan kepda Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan Hormat.
17.Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah Klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besarnya tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
18.Penganggaran a.dalah Rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelaricaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan d idasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
19.Pertanggungjawaban adalah Laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran peJaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Rote Ndao dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21.Belanja Sekretariat adalah Belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
22.Alat Kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan lain yang diperlukan yang dibentuk dengan Keputusan DPRD dan bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal-hal yang bersifat tertentu dan khusus seperti Panitia Khusus atau Panitia Legislasi.
Pasa17 ( 1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan angga.ran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untukjabatan:
a.ketua, sebesar 7 ,5°/o (tujuh koma lima persen);
b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
d.anggota, sebe sr.r 3°/o (tiga persen).
dari tunjangan ja batan ketua DPRDJ