DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; III. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; IV. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; V. Ketentuan Lain-lain; VI. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PER\VAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO dan BUPATI ROTE NDAO Dengan Persetujuan Bersama

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta. PeJaksan_aan Dan Pertanggungjawaban Dana Oper'aaiorrar (Senta Negara Republik Indonesia Tah~.1n 2017 Nomor l 067);

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesa tu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

[1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebar:kan pada:

a.APBD, meliputi:
1. 1.uang representasi;
2. 2.tunjangan keluarga;
3. 3.tunjangan beras;
4. 4.uang paket;
5. 5.tunjangan jabatan;
6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan J
7. 14.B~la~ja Penunjang Operasional Pimpinan yang selanjutnya disebut BPO Pimpirian DPRD adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan Pimpinan DPRD sehari-hari.
8. 15.Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
9. 16.Uang Jasa Pengabdian adalah Uang yang diberrkan kepda Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan Hormat.
10. 17.Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah Klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besarnya tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
11. 18.Penganggaran a.dalah Rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelaricaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan d idasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
12. 19.Pertanggungjawaban adalah Laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran peJaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.
13. 20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Rote Ndao dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. 21.Belanja Sekretariat adalah Belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
15. 22.Alat Kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan lain yang diperlukan yang dibentuk dengan Keputusan DPRD dan bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal-hal yang bersifat tertentu dan khusus seperti Panitia Khusus atau Panitia Legislasi. Pasa17 ( 1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan angga.ran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.

(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untukjabatan:
1. a.ketua, sebesar 7 ,5°/o (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebe sr.r 3°/o (tiga persen). dari tunjangan ja batan ketua DPRDJ

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dari Anggota DPRD sebesar 145°/o (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangku tan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana "dirnalcsud dalam Pasal 2 ayat (lJ huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10°/o (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 4

( 1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2)Tunjangan kelua.rga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)7 · tunjangan alat kelengkapan lain.
1. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses. Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang represeritaei ketua DPRD setara dengan gajj pokok Bupati.
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80°/o (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD 75o/o (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(1)

Pasal 10

. . dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf a Jaminan kesehatan sebaga~mana ada Sadan Penyelenggara Jaminan diberikan dalarn bentuk .1uran kep ketentuan peraturan perundang- Sosial Kesehatan seauar dengan undangan. . d'maksud pada ayat (1) juga termasuk Jaminan kesehatan sebaga1mana i n eraturan perundang-undanganJ istri dan anak sesuai dengan ketentua p

(2)(3}
(2)
(1)Tunjangan kesej&hteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian: dan
4. d.pakaian dinas dan atribut. . . Selain tunjangan kesejahteraan sebaga1mana dirnaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
5. a.rumah negara dan perlengkapannya;
6. b.kendaraan dinas jabatan; dan c belanja rumah tangga. t ( 1) S.elain tunjangan kes~jahteraan sebagaimana. dimaksud pada. aya , Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan keseJahteraan berupa.
7. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
8. b.tunjangan transportasi.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

( 1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reee s kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemarnpuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan basil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Pemberian ttrnjarigari komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, sebanyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, sebanyak 3 (tiga) kali. dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 13

(1)Rumah negara dan perlerigkaparmya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pe1·undang-undangan. .
(4)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dmas . jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana d imaksud pad a ayat (2) dibebankan pada APBD. . .
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa. bakti, rum~h negara dan perlengkapannya serta kendaraan ~inas jabatan w~Jib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemenntah Daerah pah~g lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhimya masa bakt1J

Pasal 12

(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua} pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu} tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (Iima} tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 {satu) pasang dalam l (satu) tahun.
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
(3)Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

1 (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pirnpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan PenyeJenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1. (satu) tahun dan dilakukan di da1am negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 17

(1)Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganf Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan funjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…