DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Penetapan Aset; Bab 4. Bentuk Penyertaan Modal; Bab 5. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 6. Ketentuan Lain-lain; Bab 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk adanya kepastian hukum dan optimalisasi pendayagunaan aset daerah, serta merungkatkan pendapatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pernerintah Kabupaten Rote Ndao mernanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal berupa tanah kepada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang disertakan dalam penambahan modal daerah;
b.bahwa sesuai ketentuan pasal 411 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Berupa Tanah Kepada Perseroan Terbatas Bank Nusa TenggaraTimur; BUPATI ROTE RDAO, DENGAR RAHMAT TUHAN YA.KG MAHA ESA Mengingat Menimbang TERTARG PERYERTAAR MODAL DAERAH BERUPA TARAH KEPADA PERSEROAR TERBATAS BARK NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATER ROTE RDAO ROMOR 8 TAHUN 2016 BUPATI ROTE NDAO PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubah.an Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republilc Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101)§ Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3.Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
6.Perseroan Terbatas Bank NTT yang selanjutnya disebut PT Bank NTT adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukurn Peraturan Daerah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat J Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999.
7.Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah, baik berupa Uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur serta pemanfaatan Modal Daerah oleh Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur dengan mendapatkan irnbalan tertentu.
9.Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia/ BABI K.ETEIITUAN UMUM

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENT.ANG PENYERTAA1' MODAL DAERAH BERUPATAIIAH K.EPADA PERSEROA!f TERBATAS BAlfK NUSA TENGGARA TIMUR MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE IIDAO dan BUPATI ROTE NDAO Dengan Penetujuan Bersama

11.Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 Nomor 050, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 133);

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PT Bank NTT yang menerima penyertaan modal daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dengan Keputusan BupatiJ BABV PEMBINAAN DAN PENGAW ASAl'f

Pasal 4

(l) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berupa tanah kepada PT Bank NTTberbentuk penambahan modal.

(2)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.303.500.000,- (dua m.il.yar tiga ratus tiga juta Lima ratus ribu rupiah). BABW PEKETAPAN ASET PasaJ 2 ( 1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT, dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka optimalisasi pendayagunaan aset daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkat.kan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan AsliDaerah. BABII MAKSUD DAN TUJUAK

10.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dismgkat APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRDdan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. J BAS MATHEOS SELLY EMBARAN OAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016 NOMOR 6E?3 OMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: /2016. Diundangkan di a'a pada tanggal 31 esember 2016 J SEKRETARIS D ERAH KABUPATEN ROTE NDAO,,-1 G di Ba'a 30 Desember 2016 TENDAO, Tr

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL PasaJ 3 Dengan Peraturan Daerab ini ditetapkan Penyertaan Modal Tambahan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 1.355 m2 kepada PT Bank NTT.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

BAB VD

KETENTUAN PEHUTUP

Pasal 7

( 1) Penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank NTT menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2)Setelah dilakukan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, Pemerinah Daerah harus melakukan serah terirna aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) harus dicatat dalam harta kekayaan PT Bank NIT.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1)PT Bank NTT wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.
(2)Laporan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1), d.isampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. I. UMUM Upaya pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Sesuai ketentuan pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah , menyatakan bahwa Sumber pendapatan Daerah terdiri atas :
1. a.Pendapatan AsliDaerah meliputi:
  1. 1.Pajak Daerah;
  2. 2.Retribusi daerah;
  3. 3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  4. 4.lain-Jain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. b.Pendapatan Transfer; dan
3. c.Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Selanjutnya, ketentuan Pasal 332 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa surnber modal BUMDterdiri atas penyertaan modal daerah. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :
(1)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat
(1)huruf a ditetapkan dengan Perda.
(2)Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
(3)Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(4)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai rill pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(5)Nilai rill sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah esuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 411 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 19 Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengamanatkan bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerahfi TEBTABG PENYERTAAll MODAL DAERAH BERUPA TANAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR PEBJELAS.Alf ATAS PERATURAlf DAERAH KABUPATEB ROTE NDAO BOKOR 8 TA.HUll 2016 TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENROTE NDAONOMORJ 1 ~ 8 TI. PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasa.14 Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…