(1)PT Bank NTT wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.
(2)Laporan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1), d.isampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
I. UMUM Upaya pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Sesuai ketentuan pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah , menyatakan bahwa Sumber pendapatan Daerah terdiri atas :
a.Pendapatan AsliDaerah meliputi:
1.Pajak Daerah;
2.Retribusi daerah;
3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4.lain-Jain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
Selanjutnya, ketentuan Pasal 332 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa surnber modal BUMDterdiri atas penyertaan modal daerah. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :
(1)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat
(1)huruf a ditetapkan dengan Perda.
(2)Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
(3)Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(4)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai rill pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(5)Nilai rill sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah esuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 411 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 19 Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengamanatkan bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerahfi TEBTABG PENYERTAAll MODAL DAERAH BERUPA TANAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR PEBJELAS.Alf ATAS PERATURAlf DAERAH KABUPATEB ROTE NDAO BOKOR 8 TA.HUll 2016 TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENROTE NDAONOMORJ 1 ~ 8 TI. PASALDEMI PASAL