DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Bab 3. Ketentuan Lain-Lain; Bab 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587): sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); ,._ Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO Dan BUPATI ROTE NDAO MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4.Laporan Operasianal yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
6.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan 8; setara kas pada tanggal pelaporan.
8.Catatan . . .
8.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, meliputi:

a.pelaporan keuangan; dan
b.iktisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari:

a.LRA;
b.LPSAL; C. LO;
d.LPE;
e.Neraca;
f.LAK; dan
g.CaLK.

Pasal 4

( 1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

a.pendapatan terdiri dari:
1. 1.pendapatan sebesar Rp747.540.968.856,25 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah dan dua puluh lima sen); dan
2. 2.b e l a i a $ p 2 . belanja sebesar Rp751.453.647.656,51 (tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ratus lima puluh tigajuta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah dan lima puluh satu sen). sehingga pendapatan menjadi defisit sebesar Rp3.9 l 2.678.800,26 (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah dan dua puluh enam sen).
b.pembiayaan terdiri dari:
1. 1.penerimaan sebesar Rp65.295.521.391,36 (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah dan tiga puluh enam sen); dan
2. 2.pengeluran sebesar Rpl0.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratusjuta rupiah). sehingga pembiayaan netto menjadi sebesar Rp54. 7 9 5 . 5 2 1 . 3 9 1 , 3 6 (lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah dan tiga puluh enam sen).

(2)uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan merupakan pengurangan antara:
  1. 1.anggaran pendapatan sebesar Rp777.278.052.926,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah); dan
  2. 2.realisasi sebesar Rp747.540.968.856,25 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah dan dua puluh lima sen). sehingga selisih anggaran dengan realisasi pendapatan menjadi selisih kurang sebesar Rp29.737.084.069,75 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh lima sen).
2. b.selisih anggaran dengan realisasi belanja merupakan pengurangan antara:
  1. 1.anggaran belanja sebesar Rp833.095.042.264,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh lima juta empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah); dan
  2. 2.realisasi sebesar Rp751.453.647.656,51 (tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ratus lima puluh tigajuta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah dan lima puluh satu sen). sehingga selisih anggaran dan realisasi belanja menjadi selisih lebih sebesar RpSl.641.394.607,49 (delapan puluh satu miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah dan empat puluh sembilan sen).
3. c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit merupakan pengurangan antara: 1 @ e n s . . . $ p
  1. 1.defisit sebesar RpSS.816.989.338,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus enam betas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
  2. 2.realisasi sebesar defisit Rp3.912.678.800,26 (tiga miliar sembilan ratus dua betas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah dan dua puluh enam sen). sehingga selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit menjadi selisih kurang sebesar RpSl.904.310.537,74 (lima puluh satu miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah dan tujuh puluh empat sen).
4. d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan merupakan pengurangan antara: 1 . anggaran penenmaan pembiayaan sebesar Rp66.316.989.338,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
  1. 2.realisasi sebesar Rp65.295.521.391,36 (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah dan tiga puluh enam sen). sehingga selisih anggaran dengan realisasi penenmaan pembiayaan menjadi selisih kurang sebesar Rpl.021.467.946,64 (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah dan enam puluh empat sen).
5. e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluran pembiayaan merupakan pengurangan antara: 1 . anggaran pengeluran pembiayaan sebesar Rpl0.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah); dan
  1. 2.realisasi sebesar Rpl0.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah). sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiyaan menjadi sebesar Rp0,00 (nihil).
6. f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto merupakan pengurangan antara:
  1. 1.anggaran pembiayaan netto sebesar RpSS.816.989.338,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
  2. 2.realisasi sebesar Rp54.795.521.391,36 (lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah dan tiga puluh enam sen). sehingga selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto menjadi selisih kurang sebesar Rpl.021.467.946,64 (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah dan enam puluh empat sen). a s ' ,

Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

a.saldo anggaran lebih awal sebesar Rp66.316.989.338,04 (enam puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah dan empat sen);
b.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp50.882.842.591,10 (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh duajuta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah dan sepuluh sen);dan
c.saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp50.882.842.591,10 (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah dan sepuluh sen).

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

a.jumlah pendapatan sebesar Rp649.922.371.296,05 (enam ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah dan lima sen);
b.jumlah beban sebesar Rp642.208.726.070,63 (enam ratus empat puluh dua miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh rupiah dan enam puluh tiga sen); dan
c.surplus LO sebesar Rp7.713.645.225,42 (tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah dan empat puluh dua sen).

Pasal 9

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember Tahun 2021 meliputi:

a.ekuitas awal sebesar Rpl.610.049.981.561,55 (satu triliun enam ratus sepuluh miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah dan lima puluh lima sen);
b.surplus/defisit LO sebesar Rp7.713.645.225,42 (tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah dan empat puluh dua sen);
c.Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp2.470.931.684,57 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah dan lima puluh tujuh sen); dan
d.ekuitas akhir sebesar Rpl.620.234.558.471,53 (satu triliun enarn ratus dua puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah dan lima puluh tiga sen). Pasal 1 1 LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e per 31 Desember Tahun 2021 meliputi :

a.jumlah aset sebesar Rpl.623.449.807.591,53 (satu triliun enam ratus dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah dan lima puluh tiga sen);
b.jumlah kewajiban sebesar Rp3.215.249.120,00 (tiga miliar dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah); dan
c.jumlah ekuitas dana sebesar Rpl.620.234.558.471,53 (satu triliun enam ratus dua puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah dan lima puluh tiga sen).

Pasal 13

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam 4"v Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan g Daerah lni.

Pasal 14

sebesar tiga ratus puluh satu defisit sepuluh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus lima rupiah);

d.arus kas dari aktifitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nihil);
e.arus kas dari aktifitas transitoris defisit sebesar Rpl.496.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah); dan
f.saldo kas akhir per 3 1 Desember Tahun 2021 sebesar Rp50.887.437.783,10 (lima puluh miliar delapan rat us delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah dan sepuluh sen). LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember Tahun 2021 meliputi:
a.saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2021 sebesar Rp66.318.996.078,04 (enam puluh enam miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah dan em pat sen);
b.arus kas dari aktifitas operasional sebesar Rpl0l.897.978.450,74 (seratus satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah dan tujuh puluh empat sen);
c.arus kas dari aktifitas investasi Rp116.310.407.251,00 (seratus enam belas miliar

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…