DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Bab 3. Ketentuan Lain-Lain; Bab 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); /J- Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN ROTE NDAO Dan BUPATI ROTE NDAO MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM ■

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4.Laporan Operasianal yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
6.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. ,
8.Catatan ... -
8.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, meliputi:

a.pelaporan keuangan; dan
b.iktisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

a.LRA;
b.LPSAL;
c.LO;
d.LPE;
e.Neraca; £. LAK; dan
g.CaLK.

Pasal 4

(1)LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. a.Pendapatan: pendapatan sebesar Rp800.695.726.668,95 (delapan ratus miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah dan sembilan puluh lima sen); dan
2. b.Belanja: belanja sebesar Rp813.429.616.328,05 (delapan ratus tiga belas miliar empat ratus dua puluh sembilanjuta enam ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah dan lima sen). Sehingga ... - sehingga pendapatan menjadi defisit sebesar Rp12.733.889.659,10 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah dan sepuluh sen).
3. c.Pembiayaan terdiri dari:
  1. 1.penerimaan sebesar RpS0.304.725.000,85 (lima puluh miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah dan delapan puluh lima sen); dan
  2. 2.pengeluran sebesar Rpl0.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah). sehingga pembiayaan netto menjadi sebesar Rp39.804.725.000,85 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah dan delapan puluh lima sen).
(2)Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan merupakan pengurangan antara:
  1. 1.anggaran pendapatan sebesar Rp834.046.862.892,00 (delapan ratus tiga puluh empat miliar empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
  2. 2.realisasi sebesar Rp800.695.726.668,95 (delapan ratus miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah dan sembilan puluh lima sen). sehingga selisih anggaran dengan realisasi pendapatan menjadi selisih kurang sebesar Rp33.35 1.136.223,05 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah dan lima sen).
2. b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja merupakan pengurangan antara:
  1. 1.anggaran belanja sebesar Rp874.429.705.483,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh sembilanjuta tujuh ratus lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah); dan
  2. 2.realisasi sebesar Rp813.429.616.328,05 (delapan ratus tiga belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah dan lima sen). sehingga selisih anggaran dan realisasi belanja menjadi selisih lebih sebesar Rp61.000.089.154,95 (enam puluh satu miliar delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah dan sembilan puluh lima sen).
3. d.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit merupakan pengurangan antara:
  1. 1.defisit sebesar Rp40.382.842.591,00 (empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
  2. 2.realisasi ... ■
  3. 2.realisasi sebesar defisit Rpl2.733.889.659,10 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan rupiah dan sepuluh sen). sehingga selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit menjadi selisih kurang sebesar Rp27.648.952.931,90 (dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan sembilan puluh sen).
4. e.Selisih anggaran dengan realisasi penenmaan pembiayaan merupakan pengurangan antara:
  1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp50.882.842.591,00 (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh duajuta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
  2. 2.realisasi sebesar Rp50.304.725.000,85 (lima puluh miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah dan delapan puluh lima sen). sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan menjadi selisih kurang sebesar Rp578. l l 7.590, 15 (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah dan lima belas sen).
5. f.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluran pembiayaan merupakan pengurangan antara:
  1. 1.anggaran pengeluran pembiayaan se besar Rpl0.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah); dan
  2. 2.realisasi sebesar Rpl0.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah). sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiyaan menjadi sebesar Rp0,0O (nihil).
6. g.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto merupakan pengurangan antara:
  1. 1.anggaran pembiayaan netto sebesar Rp40.382.842.591,00 (empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
  2. 2.realisasi sebesar Rp39.804.725.000,85 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah dan delapan puluh lima sen). sehingga selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto menjadi selisih kurang sebesar Rp578. l l 7.590, 15 (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah dan lima belas sen). $, Pasal 5 ... ■ Pasa!S LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, per 31 Desember Tahun 2022 meliputi:

a.saldo anggaran lebih awal sebesar Rp50.882.842.591,10 (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh duajuta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah dan sepuluh sen);
b.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp27.070.835.341,75 (dua puluh tujuh miliar tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah dan tujuh puluh lima sen);dan
c.saldo anggaran lebih akhir sebesar RpRp27.070.835.341,75 (dua puluh tujuh miliar tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah dan tujuh puluh lima sen).

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 meliputi:

a.jumlah pendapatan sebesar Rp805.454.532.704,38 (delapan ratus lima miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah dan tiga puluh delapan sen);
b.jumlah beban sebesar Rp782.524.941.124,54 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar lima ratus dua puluh empatjuta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah dan lima puluh empat sen);
c.surplus LO sebesar Rp22. 193.227.002,84 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua dan delapan puluh empat sen).

Pasal 9

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. , Paragraf 4 ... ■

Pasal 10

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember Tahun 2022 meliputi:

a.ekuitas awal sebesar Rpl.620.234.558.471,53 (satu triliun enam ratus dua puluh miliar dua ratus tiga puluh em pat juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah dan lima puluh tiga sen);
b.surplus/defisit LO sebesar Rp22.193.227.002,84 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua rupiah dan delapan puluh empat sen);
c.Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp(4.332.054.361,98) (empat miliar tiga ratus tiga puluh duajuta lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah dan sembilan puluh delapan sen); dan
d.ekuitas akhir sebesar Rpl.638.095.731.112,39 (satu triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus dua belas rupiah dan tiga puluh sembilan sen). Pasal 1 1 LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e per 31 Desember Tahun 2022 meliputi :

a.jumlah aset sebesar Rpl.648.173.920.004,72 (satu triliun enam ratus empat puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu empat rupiah dan tujuh puluh dua sen);
b.jumlah kewajiban sebesar Rpl0.078.188.892,33 (sepuluh miliar tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dan tiga puluh tiga sen); dan
c.jumlah ekuitas dana sebesar Rpl.638.095. 731.112,39 (satu triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus dua belas rupiah dan tiga puluh sembilan sen).

Pasal 13

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Daerah Ini. % Paragraf 6... { - Paragraf6 LAK

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…