DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. APBD; Bab 3. Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO dan BUPATI ROTE NDAO MEMUTUSKAN: . . . ; $ MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Rincian APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi:

a.pendapatan daerah;
b.belanja daerah;
c.surplus/(defisit); dan
d.pembiayaan daerah.

Pasal 3

( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp860.494.059.485,00 (delapan ratus enam puluh rniliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendapatan asli daerah;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp35.323.476.075,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Jain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp16.353.000.000,00 (enam belas rniliar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah).
(2)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp9.844.226.000,00 (sembilan rniliar delapan ratus empat puluh empatjuta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
(3)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh rniliar rupiah).
(4)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sebesar Rp2.126.250.075,00 (dua miliar seratus dua puluh enamjuta dua ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 6

( 1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebesar Rp818.368.383.410,00 (delapan ratus delapan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah).

(2)Pendapatan...
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

(1)Pendapatan transfer pemerintab pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sebesar Rp797.233.592.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
(2)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sebesar Rp21.134.791.410,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sebesar Rp6.802.200.000,00 (enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebesar Rp870.106.259.485,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar seratus enam juta dua ratus liroa puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.belanja operasi;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer.

Pasal 10

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sebesar Rp592.194.202.176,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar 4 seratus sembilan puluh em pat juta dua ratus dua ribu seratus tujuh puluh 'J enam rupiah).
(2)Belanja... [d,
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.

Pasal 11

(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sebesar Rp349.020.604.857,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar dua puluh juta enam ratus empat ribu delapan ratus Hrna puluh tujuh rupiah).
(2)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b sebesar Rp2 l l.355.255. l 19,00 (dua ratus sebelas miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah).
(3)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c sebesar Rp31.718.342.200,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).
(4)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf d sebesar Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 12

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sebesar Rpl 18.857.325.309,00 (seratus delapan belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah).
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
4. d.belanja modal aset tetap lainnya.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…