DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. APBD; Bab 3. Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik fl. Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran [( Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO dan BUPATI ROTE NDAO MEMUTUSKAN: . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. pengeluaran Pembiayaan. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao. 7. 5. 9.

2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan �8. 6.
10.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao. 1 1 . Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

BAB II

APBD

Pasal 2

Rincian APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi:

a.pendapatan daerah;
b.belanja daerah;
c.surplus/(defisit); dan
d.pembiayaan daerah. Umum Pasal 3 ( I ) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp886.431.268.035,00 (delapan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh hima rupiah).

(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.pendapatan asli daerah;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

( 1 ) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp28.603.035.625,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tigajuta tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

( 1 ) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rpl 1.885.649.300,00 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

(2)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp7.972.986.400,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
(3)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratusjuta rupiah).
(4)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sebesar Rp2.244.399.925,00 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan [ ratus dua puluh lima rupiah).
(2)Pendapatan ...
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

(1)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sebesar Rp829.891.241.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
(2)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sebesar R p 2 1 . 1 3 4 . 7 9 1 .4 1 0 , 0 0 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 9

( 1 ) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf b sebesar Rp908.931.268.035,00 (sembilan ratus delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah).

(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.belanja operasi;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer.

Pasal 10

( 1 ) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sebesar Rp591.460.953.006,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar {q. empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam Bias» 4

(2)Belanja . . .
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial. Pasal 1 1 ( 1 ) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sebesar Rp352.674.810.347,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
(2)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 ayat (2) huruf b sebesar Rp220.579.674.659,00 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c sebesar Rpl 7.623.968.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
(4)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf d sebesar Rp582.500.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat [(2) huruf b sebesar Rp158.380.405.134,00 (seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluhjuta empat ratus lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
4. d.belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 13

( 1 ) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sebesar Rp36.443.323.872,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

(2)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (2) hurufb sebesar Rp39.070.663.762,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
(3)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c sebesar Rp81.266.725.000,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rv»am. 6
(4)Belanja . . .
(4)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d sebesar Rpl.599.692.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c sebesar Rp5.764.969.525,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 15

( 1 ) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d sebesar Rp 153.324.940.370,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

(2)Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…