DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembentukan; Bab 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Bab 4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja; Bab 5. Ketentuan Peralihan; Bab 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan K.abupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 V tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6757); + Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO dan BUPATI ROTE NDAO enetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- D am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
6.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
7.Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD. (2 BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibentuk dengan klasifikasi A.

Pasal 3

( 1 BPBD dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi r Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah. (2 BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang A. penanggulangan Bencana. l' BAB III...

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

B D merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang kepala badan yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris rah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

B D mempunyai tugas:

a.menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b.menetapkan standardisasi Penanggulangan Bencana undangan;
c.menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;
d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
e.melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
f.melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
g.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah; dan
i.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.

Pasal 6

B BD mempunyai fungsi:

a.erumusan dan penetapan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan (V encana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, fektif dan efisien; dan
b.engoordinasian pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan enanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. � BAB IV . . . serta kebutuhan Penyelenggaraan berdasarkan Peraturan Perundang- ■

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 7

B. 'B D terdiri atas unsur:

a.pengarah; dan
b.pelaksana, meliputi: 1 . kepala pelaksana;
1. 2.sekretariat yang membawahi sub bagian kepegawaian dan umum;
2. 3.bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
3. 4.bidang kedaruratan dan logistik;
4. 5.bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
5. 6.kelompok jabatan fungsional.

Pasal 8

K tentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja BPBD diatur d gan Peraturan Bupati. B AB V

Pasal 9

B BD yang terbentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap m njalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya P aturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja BPBD sesuai P aturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan baera / Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah A Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun ( 2 09 Nomor 2 Seri D Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 1 1 . . - . Pasal 1 1 Ag setiap orang Pe aturan Daerah ini Ka upaten Rote Ndao. Pe turan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. mengetahuinya, memerintahkan pengundangan r dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah -BULLU • E NDA0f ii Ditetapkan di Ba'a, pada tanggal 3 1 Desember 2022 %is (( �<:' : . i R \RAE± '.. . --- dangkan di Ba'a, a tan al 31 Desember 2022 EKRE'TRIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO i o ASMATHEOS SELLY z r F LE; 'BARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 NOMOR 00% N MOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PR VINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 03/2023. PENJELASAN . . . PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH I I. UMUM ' BPBD memiliki peran vital bagi upaya penanggulangan bencana yang jika tidak diantisipasi dan ditangani secara terkoordinasi maka potensi maupun kerawanannya akan merugikan masyarakat. Bergulirnya reformasi birokrasi saat ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Hal ini juga berdampak pada lembaga BPBD yang sebagai perangkat daerah diharapkan dapat menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ten tang Penanggulangan Bencana secara langsung mendelegasikan Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…