DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 251

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pengelola Keuangan Daerah; Bab 3. APBD; Bab 4. Penyusunan Rancangan APBD; Bab 5. Penetapan APBD; Bab 6. Pelaksanaan dan Penatausahaan; Bab 7. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD; Bab 8. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Bab 9. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Bab 10. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah; Bab 11. Badan Layanan Umum Daerah; Bab 12. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah; Bab 13. Informasi Keuangan Daerah; Bab 14. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 15. Ketentuan Lain-Lain; Bab 16. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat I . Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahur 2002 Nomor 2 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 4 8 ) ; 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 9 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan D a e r a h ] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ' 1 7 8 1 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO dan BUPATI ROTE NDAO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

8. 7. 9. 6. 1 6 . 1 5 . 14. 1 3 . 1 2 . 1 1. 1 0 . 4. 5. Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan: 1 . Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyclenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang scrta scgala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tcrsebut.

2.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang sclanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah Pcndapatan Dacrah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periodc tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Transfer adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang diperoleh dari transfer pemerintah dan/atau transfer antar-Daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam pcriode tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kemboali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan / atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Sadan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dari pengembalian pokok pinjaman. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai keburuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode peiaporan yang menurunkan ekuitas atau niiai kekayaan bersin yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulya kewajiban. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebu' Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD[ adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun. 1 7. K e b i j a k a n . . I 7. 1 8 . 1 9 . 20 2 1. 2 2 . 23. 24. 25. 26. 27. 2 8 . 29. 30. Kebijakan Umum APED yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang sclanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjumya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana penclapatan clan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APED. Kcrangka Pengcluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari I (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang bcrisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Dacrah. Kegiatan adalah bagian clari Program yang clilaksanakan olch 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan tcknologi, dana, ata kombinasi dari beberapa atau semua jcnis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari I (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. Keluaran adalah barang atau jasa yang clihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program clan kebijakan. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Ke'uaran dari Kegiatan dalam l (satu) Program. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan clengan penggunaan anggaran dengan kuantitas clan kualitas yang terukur. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah clan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya clisingkat SPD aclalah dokumenA yang menyatakan tersedianya dana sebagai clasar penerbitan srat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD. 3 1 . Dckumen . . . 39. 42. 40. 44. 45. 43. 4 1. 38. 37 36. 3 1 . Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pcndapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
32.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
33.Uang Perscdiaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kcpada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat Daerah/unit satuan kerja perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan mclalui mekanisme pcmbayaran langsung.
34.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/ a tau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
35.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya discbut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pcngeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pclaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam l (satu, bulan. Surat Pcrintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dano atas Beban pengeluaran DPA SKPD. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah penairan dana atas Ecban pengcluaran DPA SKPD yang dipergunakan scbagai UP untuk mendanai Kegiatan. Surat Perintah Membayar Ganti Lang Persediaan yang selanjutnye disingkat SPM -GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitar surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokurnen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD Earang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selarna l (satu) periode anggaran. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang scbagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan atau akibat lainnya yang sah. Penanggung Utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut PenanggungA Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
46.Kantor .. . •
46.Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
47.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan olch kementcrian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi. melayani, memberdayakan, dan menyejahtcrakan masyarakat.
48.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wa ib diselenggarakan oleh semua Daerah.
49.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
50.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 5 1 . Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
52.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
53.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
54.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
55.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
56.Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
57.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 58. 59. 60. 6 1. 62. 63. 64. 65. 66. 67. dalam sistem dan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelcnggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Rote Ndao. Bupati adalah Bupati Rote Ndao. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Rote Ndao. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rote Ndao. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat/ pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas]' dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 68 Kuasa... Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik 68. 69. 70. 7 1 . 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79 80. 8 1. 82. 83 84. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan scbagian tugas dan fungsi SKPD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang sclanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak scbagai bendahara umum Daerah. Bendahara Urum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. Pcjabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau bcberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menenma, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperlan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Baclan Usaha :'vfilik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalya dimiliki oleh Daerah. Anggaran Kas aclalah pcrkiraan arus kas masuk yang bersumber clari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur kctersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD clalam setiap periode. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar. konvensi. aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah. Bagan Akun Standar yang selanjutnya clisingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secaraj sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporank keuangan Pemerintah Daerah. � Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

a.hak Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta mclakukan pinjaman;
b.kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.Penerimaan Daerah;
d.Pengeluaran Daerah;
e.kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang. surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan/ a tau
f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/ atau kepentingan umum.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa kcadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, scrta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) diwujudkan dalarn APBD.
(3)APBD sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Dacrah.

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

rancangan Perda Perda tentang telah mendapat f. d. C. Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) mempunyai kewenangan:

a.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda ten.tang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; menetapkan rancangan Perda tentang APED, tentang perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang persetujuan bersarna DPRD; menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; A mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan / atau masyarakat; menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; b. (2J ( I )
g.menetapkan . . . •
g.menetapkan KPA;
h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
1. 1.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah; J. menctapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; I. menetapkan pejabat lainnya daJam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Dal am melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 1 ) . Bupati rclimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat [3) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.kepaJa SKPKD selaku PPKD; dan
3. c.kepala SKPD selaku PA.
(5)Pelimpahan sebagian atau scluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kcwenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
(6)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Dacrah yang dipisahkan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( l ) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umurn Daerah atau pemegang saharn pada perseroan Daerah.
(2)Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat [( l ) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

( I ) Sekretaris Daer ah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Dacrah;
b.koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; C. d. e. f. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undangan;dan mernirnpin TAPD. Pengelolaan � perundang (21 Dalam . . .

(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat [ l ) , koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati. Bagan Ketiga PPKD

Pasal 7

( 1 ) Kcpala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

a.mcnyusun dan mclaksanakan kcbijakan Pcngclolaan Kcuangan Daerah;
b.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungawaban pelaksanaan APBD; ¢. melaksanakan pemungutan Pendapatan Darrah yang tclah d i a t r dalam Perda;
d.melaksanakan fungsi BUD; dan
e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I ) huruf d berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.rncrnberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeiuaran Kas mum Daerah;
5. e.rnelaksanakan pernungutan pajak Daerah;
6. f.menetapkan SPD; g menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
7. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
  1. 1.menyajikan informasi Keuangan Dacrah; dan J melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

( 1 I

(2)
(3)PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kcpada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas:
1. a.mcnyiapkan Anggaran Kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; menyimpan uang Daerah; melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi; L)
6. h.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Bcban f APBD; melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah ,1 Daerah; '%
7. j.meiakukan . . . I. f. g. J- melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
8. k.melakukan penagihan Piutang Daerah.
(4)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9

Bupati atas usu! BUD dapat mcnetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikclola. beban kerja, lokasi. dan/ atau rcntang kendali.

(1)Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
1. a.menyusun RKA SKPD;
2. b.menyusun DPA SKPD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. f.mclaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
7. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM;
9. i.mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; J- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
10. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; I. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
11. m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
12. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan.
(2)PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati meiali Sekretaris Daerah.
(2)
(3)
(4)PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/ a tau rentang kendali. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usu! kepala SKPD. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi: /A,
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban[ anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dip1mpinnya; (th
3. c.melakukan . . .
4. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
5. d.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
6. e.melaksanakan pcmungutan retribusi Daerah;
7. f.mengawasi pclaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. dan
8. g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bcrtanggung jawab kepada PA.
(1)PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
(2)PPTK scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. [3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksu pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA. Pasal 1 3 ( 1 ) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat ( 1 berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, be ban kerja, lokasi, rentang kendaii, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati.
(2)PPTK scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan Pcgawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dalam ha! tidak terdapat Pegawai ASN yang mendudukijabatan struktural. PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

( 1 ) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 10 ayat [ l ) huruf I untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

(2)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat [l) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. b.menyiapkan SPM;
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Benclahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. d.melaksanakan fungsi akuntansi pacla SKPD; clan
5. e.menyusun laporan keuangan SKPD. (3 PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak merangkap sebag [ pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, da/atau PP (l, Bagian Kedelapan .. . •
(1)Dalam ha! PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat /2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. (2] PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 j mempunyai tugas:
1. a.melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
2. b.menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS. berdasarkan SPPTU dan SPP-LS yang diajukan olch Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
(2)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Dacrah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Dacrah yang diterimanya. Pasal 1 7 ( I ) Dalam ha! PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan. (2] Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 1 8 ( 1 ) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Keputusan Kepala SKPD. 12) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan oleh kepala SKPD.

Pasal 19

( 1 ) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk /y melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran ] belanja pada SKPD dengan Keputusan Bupati. �

(2)Benda hara . . .
(2)Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memiliki tugas dan wewenang:
1. a.mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
2. b.menerima an menyimpan UP, GU, dan TU;
3. c.melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. d.mcnolak perintah bayar dari PA yang tidak scsuai dcngan kctcntuan peraturan perundang- undangan;
5. c.mcneliti kclengkapan dokumen pembayaran;
6. f.membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. g.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat ( 1 ) dan ayat (2), Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu.
(4)Bendahara Pengeluaran pcmbantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mcmiliki tugas dan wewenang:
1. a.mengajukan permintaan pcmbayaran menggunakan SPP TU dan SP LS;
2. b.menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pen gel uaran;
3. c.menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4. d.melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dari TU yang dikelolan ya;
5. e.menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.meneliti kclengkapan dokumen pembayaran;
7. g.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perndang-undangan; dan
8. h.membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Isi peraturan

Teks251PDFHirarki

Memuat teks peraturan…