DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 713

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup; Bab 3. Pejabat Pengelola BMD; Bab 4. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; Bab 5. Pengadaan; Bab 6. Penggunaan; Bab 7. Pemanfaatan; Bab 8. Pengamanan dan Pemeliharaan; Bab 9. Penilaian; Bab 10. Pemindahtanganan; Bab 11. Pemusnahan; Bab 12. Penghapusan; Bab 13. Penatausahaan; Bab 14. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Bab 15. Pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Bab 16. BMD Berupa Rumah Negara; Bab 17. Ganti Rugi dan Sanksi; Bab 18. Ketentuan Lain-Lain; Bab 19. Ketentuan Peralihan; Bab 20. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 4 5 ;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di wilayah daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pernerintah Pu sat Dan Pemerintahan Daerah !Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan μ Barang Milik Negara/Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5.Peraturan...
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 547); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO dan BUPATJ ROTE NDAO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Daerah yang seianjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pemegang kekuasaan pengeloiaan BMD adalah Bupati.
3.Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengeloiaan barang milik daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
6.Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
7.Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seianjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9.Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang. 1 1. Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 1 2 . Pengurus... 1 2 . Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD, diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
13.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna Barang.
14.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola Barang.
15.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna Barang.
16.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.
17.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
18.Penila.ian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
19.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pu sat dan Penilai Pemerintah Daerah.
20.Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penila.ian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 2 1 . Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
22.Rencana Kebutuhan BMD, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1 (satuj tahun.
23.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
24.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan / atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
25.Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
26.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau an tar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tan pa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. f
27.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
28.Bangun...
28.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnyajangka waktu.
29.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
30.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 3 1 . Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
32.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
33.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada Pihak Lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
34.Tokar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama daJam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
35.Hibah adaJah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
36.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
37.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
38.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
39.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
41.Dokumen... f 4 1 . Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMD.
42.Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
43.Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
44.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang dimiliki oleh setiap Kuasa Pengguna Barang.
45.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
46.Daerah adalah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
47.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Kabupaten Rote Ndao.
48.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan pnnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
49.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rote Ndao.
50.Bupati adalah Bupati Kabupaten Rote Ndao.
51.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Rote Ndao sebagai pengelola BMD.
52.Pihak Lain adalah pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

a.pejabat pengelola BMD;
b.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c.pengadaan;
d.penggunaan;
e.pemanfaatan;
f.pengamanan dan pemeliharaan;
g.penilaian;
h.pemindahtanganan;
1. 1.pemusnahan; J. penghapusan;
k.penatausahaan; � I. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
m.pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola ,. pengelolaan keuangan Sadan Layanan Umum Daerah:
n.BMD berupa rumah negara; dan
o.ganti rugi dan sanksi.

BAB II

RUANG LINGKUP Pasat 2 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 3

BMD meliputi:

a.BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
b.BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 4

(1)BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan, dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman dan/atau diserahkan kepada Pihak Lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
(2)BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan. [2) BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
(3)BMD sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 6

BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

a.barang yang diperoleh dari hibah, sumbangan atau yang sejenis;
b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak;
c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 7

BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah, sumbangan atau yang sejenis dari negara atau lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal dari:

a.kontrak karya;
b.kontrak bagi hasil;
c.kontrak kerja sama;
d.perjanjian dengan negara lain atau lembaga internasional; dan/atau
e.kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BMD

Pasal 9

Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggung jawab:

a.menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan BMD;
c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
e.mengajukan usu! pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD;
f.menyetujui usu! pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
g.menyetujui usu! pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan; dan
h.menyetujui usu! pemanfaatan BMD dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 10

Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:

a.meneliti dan menyetujui RKBMD;
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
c.mengajukan usu! pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD. rnempunyai wewenang dan tanggungjawab:
a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang;
b.membantu...
b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola Barang;
c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usu! pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD;
g.melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang;
h.mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dimaksud pada huruf g;
1. 1.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan J. menyusun laporan BMD.

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c.melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
d.menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
e.mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
f.rnengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
g.menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada � Bupati melalui Pengelola Barang;
h.mengajukan usu] pemusnahan dan penghapusan BMD;
1. 1.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan #, BMD yang ada dalam penguasaannya; dan
j.menyusun... J- menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 13

(1)Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(3)Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan pertimbangan:
1. a.jumlah barang yang dikelola;
2. b.beban kerja;
3. c.lokasi;
4. d.kompetensi; dan/ atau
5. e.rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Isi peraturan

Teks713PDFHirarki

Memuat teks peraturan…