DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. BUPATI SABU RAIJUA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 8 TAHUN 2016. TENT ANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 2 Perda Perubaban APBD TA 2016

5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan . Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 3Perda Perubahan APBD TA. 2016
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4 Perda Perubahan APBD TA 2016
1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp 587. 754.830.466,00
b.Bertambah/(Berkurang) Rp ( 18.963. 765.205,00) Jumlah Pendapatan Setelah Rp 568. 791.065 .261,00 Perubahan
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp 608.416.628.700,08
b.Bertambah/(Berkurang) Rp 87.046.070.729,95 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 695.462.699.430,03 Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan Rp ( 126.671.634.169,03)
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan
1. 1.Semula Rp 21.661.798.234,08
2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp 106.048.935.934,95

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA DAN BUPATI SABU RAIJUA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2016.

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor );
25.Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 6). 5Perda Perubahan APBD TA 2016 4 .500 .000 .000 ,00 1.331.686.269 ,00 5.831.686.269,00 1.973.015.000,00 73.510.500,00 2.046.525.500 ,00

d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Perubahan Rp Rp Rp
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp Jumlah Retribusi Daerah Setelah Rp Perubahan
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Jumlah Retribusi Setelah
b.Retribusi Daerah Rp 5.099.010.000,00 Rp (2.270.073.287 ,00) Rp 2.828.936.713,00
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. 1.Semula Rp 64.548.563.966,00
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp (13.410.971.028,00) Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Rp 51.137.592.938,00 Yang Sah Setelah Perubahan

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang} Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan 473.055.317 .000,00 8.637.753.137,00 481.693.070.130,00 Rp Rp Setelah Rp
(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri atas
1. a.Pendapatan Asli Daerah
  1. 1.Semula Rp 50.150.949.500,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang} Rp (14.190.547.314,00) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp 35.960.420.186,00 Setelah Peru bahan
2. b.Dana Perimbangan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Jumlah Dana Perimbangan Perubahan ,00 126.671.634.169,03
  3. 1.000 .000 .000 ,00 39.100.000,00 1.039.100.000,00
  4. 127.710. 734.169,03

Pasal 2

b.Pengeluaran
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp Jumlah Pengeluaran Setelah Rp Perubahan Jumlah Pembiayaan Netto Rp Setelah Peru bahan Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp setelah peru bahan Setelah RpPenerimaanJumlah Perubahan 6Perda Perubahan APBD TA 2016 2.435. 952.500,00 ,00 2.435.952.500,00 450.000.000,00 108.000.000,00 558.000.000,00 53.339.399.000,00 ( 15.000.000.000,00) 38.339.399.000,00 8.323.212.466,00 1.481.028. 972,00 9.804.241.438,00 127.469.520.000,00 2.355.086.000,00 129.824.606.000,00 343.021.279.000,00 0,00 343.021.279.000,00 2.564.500.000,00 6.282.667.137,00 8.847.167.137,00
c.Dana Alokasi Khusus
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Rp Perubahan Perubahan
b.Dana Alokasi Umum
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Rp Rp Rp Rp

(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri darijenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Rp Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan
2. b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp Jumlah Dana Penyesuaian dan Rp Otonomi Khusus Setelah Perubahan
3. c.Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp Jumlah Dana Penyesuaian dan Rp Otonomi Khusus Setelah perubahan
4. d.Pendapatan Lainnya
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp Jumlah Dana Penyesuaian dan Rp Otonomi Khusus Setelah perubahan
  3. 1.Semula Rp 38.578.924.500,00
  4. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp (13.325.670.796,00) Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Rp 25.253.253. 704,00 Daerah Yang Sah Setelah Perubahan
(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
1. a.Dana Bagi Hasil
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan 7Penta Perubahan APBD TA 2016

Pasal 3

( 1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a.Belanja Tidak Langsung
1. 1.Semula Rp 211.184.258.501,00
2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp 25.874.580.101,03 Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 237 .058.838.602,03 Setelah Peru bahan
b.Belanja Langsung
1. 1.Semula Rp 397 .232.370.199,00
2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp 61.170.942.942,92 Jumlah Belanja Langsung Setelah Rp 458.403.313.142,00 Perubahan

(2). Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp 167.348.967.156,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp (30.724.090.03~, 97) Jumlah Belanja Pegawai Setelah Rp 136.624.877 .125,03 Perubahan
2. b.Belanja Hibah
  1. 1.Semula Rp 2.069.509.145,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 3.153.750.000,00 Jumlah Belanja Hibah Setelah Rp 5.223.259.145,00 Perubahan
3. c.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula Rp 3. 900.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 498.000.000 ,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial Rp 4.398.000.000 ,00 Setelah Peru bahan
4. d.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/KAb/Kota dan Pemerintah Desa 707 .202.500,00
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp ,00 Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Rp 707.202.500 ,00 Pemerintah Desa Setelah Perubahan
5. e.Belanja Bantuan Keuangan
  1. 1.Semula Rp 35.158.579.700,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 38.339.399.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp 73.4 79. 978. 700,00 Setelah Perubahan
6. f.Belanja Tidak Terduga
  1. 1.Semula Rp 2.000.000.000,00 8Percla Pembahan APBD TA 2016
(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPATahun Anggaran Sebelumnya
  1. 1.Semula Rp 21.486.798.234,08
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 103.110.671.838,95 Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Rp 124.597.470.073,03 Sebelumnya Setelah Perubahan
2. b.Pencairan Dana Cadangan
  1. 1.Semula Rp 00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 2.734.264.096,00 Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Rp 2.734.264.096,00 Sebelumnya Setelah Perubahan 1.000.000.000,00 39.100.000,00 1.039.100.000,00 Rp Rp Rp

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
1. a.Penerimaan
  1. 1.Semula Rp 21.661.798.234,08
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 106.048.935.934,95 Jumlah Penerimaan Setelah Rp 127.710.734.169,03 Perubahan
2. b.Pengeluaran
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan 238.600.666.241,00 51.151.292.802,00 289.751.959.043,00 123.4 28 .334. 049 ,00 109.946.385. 908,08 13.481.948.140,92 45.223 .020 .050 ,00 48.685.318.050,00 (3.462.298.000,00) 14.608.068.818,00 16.608.068.818,00
3. c.Belanja Modal
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Bertamba.h/(Berkurang) Rp Jumlah Belanja Modal Setelah Rp Perubahan Rp Terduga Rp
  3. 2.Bertamba.h/(Berkurang) Jumlah Belanja Tidak Setelah Peru bahan
(3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp Jumlah Belanja Pegawai Setelah Rp Perubahan
2. b.Belanja Barang dan Jasa
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp Setela.h Peru ba.han 9 Perda Perubahan APBD TA 2016
  3. 1.Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini (Tahun I). Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah; Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.
  4. 7.Lampiran VIII
  5. 6.Lampiran VI
  6. 5.Lampiran V
  7. 4.Lampiran IV
  8. 3.Lampiran III
  9. 2.Lampiran II
  10. 1.Lampiran I

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari ; 1.000.000.000,00 ,00 1.000 .000 .000 ,00 ,00 39.100.000,00 39.100.000,00 huruf b terdiri dari 175.000.000,00 204.000.000,00 379.000.000,00

c.Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah l.Semula Rp 2.Bertambah/(Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman Rp Daerah Setelah Perubahan

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Rp
2. b.Pemberian Pinjaman Daerah
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Rp 10 Pcrda Perubahan APBD TA 2016 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINS! NUSATENGGARATIMUR : 165 TAHUN 2016. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUATAHUN 2016 NOMOR : KABUPATEN SABU RAIJUA, Seba Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

2.Daftar kegiatan-kegiatan tah un anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini (Tahun I). Daftar Piutang Daerah Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya. Daftar Dana Cadangan Daerah, dan Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.
9.Lampiran IX
10.Lampiran x
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII
14.Lampiran XIV

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…