Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 8 Tahun 2016
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. BUPATI SABU RAIJUA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 8 TAHUN 2016. TENT ANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 2 Perda Perubaban APBD TA 2016
5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan . Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 3Perda Perubahan APBD TA. 2016
4593); 4 Perda Perubahan APBD TA 2016
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA DAN BUPATI SABU RAIJUA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2016.
5Perda Perubahan APBD TA 2016 4 .500 .000 .000 ,00 1.331.686.269 ,00 5.831.686.269,00 1.973.015.000,00 73.510.500,00 2.046.525.500 ,00
(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan
(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri atas
(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
( 1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
(2). Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja :
(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
(3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah; Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari ; 1.000.000.000,00 ,00 1.000 .000 .000 ,00 ,00 39.100.000,00 39.100.000,00 huruf b terdiri dari 175.000.000,00 204.000.000,00 379.000.000,00
(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis pembiayaan :
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUATAHUN 2016 NOMOR : KABUPATEN SABU RAIJUA, Seba Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Daftar Piutang Daerah Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya. Daftar Dana Cadangan Daerah, dan Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.
Membuka PDF…