DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah Perubahan APBD mengenai Pendapatan Daerah semula Rp718.772.071.593 menjadi Rp649.155.099.616,01. Belanja Daerah semula Rp834.754.440.111 menjadi Rp786.072.975.909,15.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikindonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor t5679); ~ Mengingat Menimbang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERl\H KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2020. TENT ANG BUPATI SABU RAIJUA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 1 TAHUN 2020. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. U 3. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai [dengan I peraturan perundang-undangan.
4.Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7.Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. :
9.Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan yengeluaran Pembiayaan.~ BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENBABU RAIJUATAHUNANGGARAN2020. Menetapkan v MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENSABU RAIJUA Dan BUPATISABU RAIJUA

5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). ...

Pasal 4

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
1. a.semula Rp.718.772.071.593,00 (tujuh ratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan , I
2. b.berkurang sebesar Rp.69.616.971.976,99 (enam puluh sembilan I miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah dan sembilan puluh sembilan sen), sehingga jumlah pendapatan setelah perubahan sebesar Rp.649.155.099.616,01 (enam ratus empat puluh sembilan miliar seratus lima \~uluh limajuta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah \dan satu sen).\ Umum u
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
1. a.Pendapatan Asli Daerah;
2. b.Dana Perimbangan; dan
3. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
1. a.Belanja tidak langsung; dan
2. b.Belanja langsung.
(3)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
1. a.Penerimaan pembiayaan Daerah; dan
2. b.Pengeluaran pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Rincian perubahan APBDTahun Anggaran 2020 (dua ribu dua puluh) meliputi:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah;
c.surplus/(defisit);
d.Pembiayaan Daerah; dan V e. Pembiayaan Neto. BABII PERUBAHANAPBD
1. 10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPAadalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
2. 11.Daerah adalah Kabupaten Sahu Raijua.
3. 12.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sahu Raijua.
4. 13.Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

Pasal 5

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputijenis pendapatan:

a.pajak Daerah terdiri dari:
1. 1.semula sebesar Rp.3.926.179.259,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah); dan
2. 2.berkurang sebesar Rp.990.244.525,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), sehingga pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp.2.935.934.734,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
b.retribusi Daerah terdiri dari: . semula sebesar Rp.439.902.500,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah); dan ~

(2)Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
  1. 1.semula sebesar Rp.72.107.857.937,00 (tujuh puluh dua miliar seratus tujuh ju ta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
  2. 2.berkurang sebesar Rp.21.750.485.349,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan sebesar Rp.50.357 .372.588,00 (lima puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
2. b.dana perimbangan terdiri dari:
  1. 1.semula sebesar Rp.535.209.409.000,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan ribu rupiah); dan
  2. 2.berkurang sebesar Rp.53.062.512.638,00 (lima puluh tiga miliar enam puluh duajuta lima ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), sehingga jumlah dana perimbangan setelah perubahan sebesar Rp.482.146.896.362,00 (empat ratus delapan puluh dua miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah); dan
3. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:
  1. 1.semula sebesar Rp.111.454.804.656,00 (seratus sebelas miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
  2. 2.bertambah sebesar Rp 5.196.026.010,01 (lima miliar seratus sembilan empat puluh enam juta dua puluh enam ribu sepuluh rupiah dan satu sen), sehingga jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp.116.650.830.666,01 (seratus enam belas miliar enam ratus lima I puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah dan satu sen). u u

Pasal 6

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi jenis pendapatan:

a.dana bagi hasil pajak/bukan pajak terdiri dari:
1. 1.semula sebesar Rp .6.348.957.000,00 (enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
2. 2.bertambah sebesar Rp.2.674.147.606,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh empatjuta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah), sehingga dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah perubahan sebesar Rp.9.023.104.606,00 (sembilan miliar dua puluh tiga juta seratus empat ribu enam ratus enam rupiah);
b.dana alokasi umum terdiri dari:
1. 1.semula sebesar Rp.379.586.878.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
2. 2.berkurang sebesar Rp.39.613.407.000,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah), sehingga dana alokasi umum setelah perubahan sebesar Rp.339.973.471.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tigajuta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
c.dana alokasi khusus terdiri dari:
1. 1.semula sebesar Rp.149.273.574.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan ~ u
2. 2.berkurang sebesar Rp.78.856.500,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), sehingga retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp.361.046.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:
1. 1.semula sebesar Rp.3.668.468.178,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
2. 2.berkurang sebesar Rp.316.468.178,00 (tiga ratus enam belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp.3.352.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh duajuta rupiah); dan
d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:
1. 1.semula sebesar Rp.64.073.308.000,00 (enam puluh empat miliar tujuh puluh tigajuta tiga ratus delapan ribu rupiah); dan
2. 2.berkurang sebesar Rp.20.364.916.146,00 (dua puluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh enam rupiah), U sehingga lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp.43.708.391.854,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 8

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
1. a.semula Rp.834.754.440.111,00 (delapan ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu seratus sebelas rupiah); dan \

Pasal 7

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2)huruf c meliputi jenis pendapatan:
1. a.pendapatan dana hibah terdiri dari:
  1. 1.semula sebesar Rp.13.196.600.000,00 (tiga belas miliar seratus sembilan puluh enamjuta enam ratus ribu rupiah); dan
  2. 2.bertambah sebesar Rp.2.991.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta rupiah), sehingga jumlah pendapatan hibah setelah perubahan sebesar Rp.16.187 .600.000,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah); , I
2. b.dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya terdirildari:
  1. 1.semula sebesar Rp.13.064.537 .656,00 (tiga belas miliar enam pulub empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah); dan
  2. 2.bertambah sebesar Rp.2.831.832.010,01 (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sepuluh rupiah dan satu sen), sehingga jumlah dana bagi basil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan sebesar Rp.15.896.369.666,01 (lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh sernbilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah dan satu sen); dan
3. c.dana penyesuaian dan otonomi dan khusus terdiri dari:
  1. 1.semula sebesar Rp.85.193.667 .000,00 (delapan puluh lima miliar seratus sembilan puluh tigajuta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
  2. 2.berkurang sebesar Rp.626.806.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam ribu rupiah), sehingga jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan sebesar Rp.84.566.861.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus enam puluh enamjuta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
  3. 2.berkurang sebesar Rp.16.123.253.244,00 (enam belas miliar seratus dua puluh tigajuta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga dana alokasi khusus setelah perubahan sebesar Rp.133.150.320.756,00 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah). u u

Pasal 9

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:

a.belanja pegawai terdiri dari:
1. 1.semula sebesar Rp.207.775.643.460,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah); dan I I
2. 2.berkurang sebesar Rp.25.812.103.453,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus dua belas juta seratus tiga ribu empat ratus Hrnapuluh tiga rupiah), sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp.181.963.540.007 ,00 (seratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tigajuta lima ratus empat puluh ribu tujuh rupiah);
b.belanja hibah terdiri dari:
1. 1.semula sebesar Rp.13.932.300.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh duajuta tiga ratus ribu rupiah); dan berkurang/bertambah sebesar Rp0,00 (nihil),~
b.berkurang sebesar Rp.48.681.464.201,85 (empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus satu rupiah dan delapan puluh lima sen), sehingga jumlah belanja setelah perubahan sebesar Rp.786.072.975.909,15 (tujuh ratus delapan puluh enam miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah dan lima belas sen).

(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja tidak langsung terdiri dari:
  1. 1.semula sebesar Rp.350.399.274.255,00 (tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah); dan
  2. 2.bertambah sebesar Rp.75.744.239.357,50 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen), sehingga jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan sebesar Rp.426.143.513.612,50 (empat ratus dua puluh enam miliar seratus empat puluh tiga juta Hrna tiga belas ribu enam ratus dua belas rupiah dan lima puluh sen). U b. belanja langsung terdiri dari:
  3. 1.semula sebesar Rp.484.355.165.856,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah); dan
  4. 2.berkurang sebesar Rp.124.425.703.559,35 (seratus dua puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah dan tiga puluh lima sen), sehingga jumlah belanja langsung setelah perubahan sebesar Rp.359.929.462.296,65 (tiga ratus Hrna puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah dan enam puluh lima sen).

Pasal 10

Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:

a.belanja pegawai terdiri dari:
1. 1.semula sebesar Rp.65.398.901.500,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah); dan
2. 2.berkurang sebesar Rp.6.746.735.316,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah), sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar tjRp.58.652.166.184,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus lima puluh dua \uta seratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah);~ sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp.13.932.300.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
c.belanja bantuan sosial terdiri dari:
1. 1.semula sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
2. 2.berkurang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
d.belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa terdiri dari:
1. 1.semula sebesar Rp.436.608.175,00 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah); dan
2. 2.berkurang/bertambah sebesar Rp.0,00 (nihil), sehingga jumlah bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan sebesar Rp.436.608.175,00 (empat ratus tiga puluh enamjuta enam ratus delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
e.belanja bantuan keuangan terdiri dari: U 1. semula sebesar Rp.123.754.722.620,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah); dan
1. 2.berkurang sebesar Rp.4.111.623.600,00 (empat miliar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sehingga jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp.119.643.099.020,00 (seratus Sembilan belas miliar enam ratus empat puluh tigajuta sembilan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah); dan
f.belanja tidak terduga terdiri dari:
1. 1.semula sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
2. 2.bertambah sebesar Rp.106.067.966.410,50 (seratus enam miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah dan lima puluh sen), sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar U Rp.109.067.966.410,50 (seratus sembilan miliar miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah dan lima ! puluh sen). 1 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
a.penerimaan pembiayaan Daerah terdiri dari:
1. 1.semula sebesar Rp.120.982.368.518,00 (seratus dua puluh miliar sembilan ratus delapan puluh duajuta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah); dan
2. 2.bertambah sebesar Rp.25.135.507.775,14 (dua puluh lima miliar seratus f tiga puluh lima ju ta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah dan empat belas sen),\

Pasal 12

Bagian Kelima Pembiayaan Daerah Bagian Keempat Surplus/ (Defisit)

Pasal 11

(1)Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan jumlah belanja daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1}.
(2)Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah defisit setelah perubahan sebesar Rp.136.917.876.293,14 (seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah dan empat belas sen).
1. b.belanja barang dan jasa terdiri dari:
  1. 1.semula sebesar Rp.192.117.444.578,00 (seratus sembilan puluh dua miliar seratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
  2. 2.berkurang sebesar Rp.67.015.458.962,00 (enam puluh tujuh miliar lima belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp125.101.985.616,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah); dan
2. c.belanja modal terdiri dari:
  1. 1.semula sebesar Rp.226.838.819.778,00 (dua ratus dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
  2. 2.berkurang sebesar Rp.50.663.509.281,35 (lima puluh miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah dan tiga puluh lima sen), sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp.176.175.310.496,65 (seratus tujuh puluh enam miliar seratus tujuh I puluh limajuta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah dan enam puluh lima sen).

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…