DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan bupati ini mengatur: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus; 2. Bagian Ketiga, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dihapus; 3. Lampiran III dihapus; 4. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c dihapus; 5. Ketentuan angka 2 dan angka 4 Lampiran V, dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 500/3231/SJ, tanggal 19 Juni 2017 ten tang tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, maka perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu. BUPATI SABU RAIJUA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 2 TAHUN 2019

(1)Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
1. a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. b.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; \· Dihapus; ~ Pasal 2
  1. 1.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi se bagai beriku t : Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENSABU RAIJUA NOMOR 27 TAHUN2011 TENTANGRETRIBUSIPERIZINANTERTENTU.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENSABU RAIJUA, Dan BUPATISABU RAIJUA Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27). NOMOR REGISTER PERATURANDAERAH KABUPATENSABU RAIJUA PROVINS! \NUSATENGGARATIMUR: 02/2019.fr 2. Seba Agustus 2019 TEN SABU RAIJUA, ) Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

(1)Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi :
1. a.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
2. b.Dihapus; dan
3. c.Dihapus.
(2)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah usaha/kegiatan dibidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan angka 2 dan angka 4 Lampiran V, dihapus

Pasal 30

d.Retribusi Izin Trayek;
e.Retribusi Izin Usaha Perikanan.

(2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

2.Bagian Ketiga, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21, dihapus
3.Lampiran III, dihapus
4.Ketentuan Pasal 30 ayat ( 1) huruf b dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : \AMBAHAN LEMBARANDAERAH KABUPATENSABU RAIJUA NOMOR : 2 ft.; Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL. Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dibentuk untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Pendapatan Daerah dari Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah dari Retribusi Perizinan Tertentu harus diselaraskan antara target pendapatan dalam APBD dengan jenis dan besaran tarif yang dikenakan pada Obyek Retribusi Perizinan Terten tu. Namun dalam perkembangannya, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah serta dipertegas dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juni 2017 tentang tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 yang memerintahkan Daerah untuk menghentikan pelayanan penerbitan izin gangguan dan pemungutan retribusi izin gangguan di daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan regulasi maka perlu merubah Pasal 2 dan menghapus Bagian Ketiga dan Lampiran III dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. u I. UMUM. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 2 TAHUN2019 TENT ANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENSABURAIJUA NOMOR27 TAHUN2011 TENTANGRETRIBUSIPERIZINANTERTENTU NO Jenis Volume Uk.Ka pal/ Tarif (Rp) Masa izin/ surat/ jenis skala usaha berlaku komoditi 1 2 3 4 5 6
1.Surat Izin Usaha 1.000.000 Pertahun Perikanan (SIUP)
2.Dihapus
3.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya 1-2 100.000 hektar

a.Budidaya ikan air 2,1-5 150.000 Pertahun ta war hektar diatas 5 250.000 hektar
b.Budidaya ikan air 2, 1-4,9 125.000 payau (ikan, udang, hektar kepi ting) 5-10 250.000 Pertahun hektar 10, 1-20 500.000 hektar
c.Budidaya Keramba 2-5 unit 100.00 Jaring Apung (KJA) 6-10 unit 250.000 Pertahun Diatas 10 500.000 unit
d.Budidaya Teri pang 5-10 unit 250.000 (menggunakan 11-20 500.000 Pertahun kurungan) unit
e.BUdidaya kerang 0,11-0,55 1.000.000 mu tiara hektar Diatas Pertahun 0,55 2.000.000 hektar
1. 4.Dihapus LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…