DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 147

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah: Ketentuan Umum, Keanggotaan BPD, Kelembagaan BPD, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPD, Hak, Kewajiban, Wewenang, dan Larangan BPD, Peraturan Tata Tertib BPD, Status Kenaggotaan BPD Desa Hasil Pemekaran dan Penggabungan Bagian Desa, Hubungan BPD dengan Lembaga Lain di Desa, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat 1. Pasjrt 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 1_}f~bahan \embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321J'v TENT ANG BADANPERMUSYAWARATAN DESA BUPATI SABU RAIJUA PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR PERATURANDAERAHKABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 2 TAHUN 2020 .. .. \ BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat SPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara I demokratis.
2.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam · sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan · Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur I penyelenggara Pemerintahan Desa. ·
5.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara SPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beb~ r=: Pendapatan dan Belanja Desa atau \erolehan hak lainnyayang sah/y Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKASUPATENSASU RAIJUA dan SUPATISASU RAIJUA
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tetang Sadan Permusyawaratan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); u '. - . l u

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.keanggotaan BPD;
h.kelembagaan BPD;
c.kedudukan, fungsi, dan tugas BPD;
d.hak, kewajiban, wewenang, dan larangan BPD;
e.peraturan tata tertib BPD; status keanggotaan BPD Desa basil pemekaran dan penggabungan bagian Desa; hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa; pemhina~ ~ pengawasan: dan pendanaan/v

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 2

v Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

11.Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
13.Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintah Desa.
14.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kahupaten.
15.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
16.Daerah adalah Kabupaten Sahu Raijua.
17.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sahu Raijua.
18.Bupati adalah Bupati Sahu Raijua.

Pasal 6

(1)Kepala Desa membentuk panitia pengisian anggota BPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. v (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. 1
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keanggotaan berjumlah ganjil paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 (enam) orang.
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari , wilayah pemilihan.
(5)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan susunan personalia:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris; dan
3. c.Anggota.
(6)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut: ~- merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan \ mengendalikan semua tahapan pelaksanaan~

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Anggota BPD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya;
(3)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(4)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa dengan keten tuan se bagai beriku t: V a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
1. b.jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
2. c.jumlah penduduk di atas 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.
(5)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Dusun. Paragraf2 Persyaratan Calon Anggota BPD

BAB II

KEANGGOTAANBPD

Pasal 9

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikaht

Pasal 8

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dicalonkan sebagai anggota BPD
(2)Calon anggota BPD terpilih yang menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa harus mengundurkan diri dari kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa. v

Pasal 7

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan calon anggota BPD I yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(3)Masa kerja panitia pengisian berlangsung sampai dengan dilantiknya Anggota BPD. u
1. b.merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
2. c.menetapkan jumlah kuota anggota BPD dari setiap Dusun;
3. d.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara atau musyawarah perwakilan;
4. e.melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dari setiap Dusun berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
5. f.menetapkan calon anggota BPD perwakilan Dusun;
6. g.menetapkan calon anggota BPD perwakilan perempuan;
7. h.melaksanakan pemilihan secara langsung atau proses musyawarah perwakilan di setiap Dusun;
8. i.menetapkan calon anggota BPDterpilih di setiap Dusun;
9. j.menetapkan calon anggota BPDterpilihperwakilan perempuandi tingkat Desa;
10. k.membuat berita acara basil penetapan calon anggota BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa;
  1. 1.bersama Kepala Desa mempersiapkan pelantikan anggota BPD;

Pasal 10

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

a.surat keterangan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esadibuat olehyang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
b.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,: serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuat yang oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b; I
c.foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan · calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c; I
d.foto kopi ijazah pendidikan formal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d; I
e.surat pernyataan bukan sebagai perangkat Desa yang dikeluarkan oleh1 Kepala Desa sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e;
f.surat keterangan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
g.foto kopi e-KTPdan Kartu Keluarga yang dilegalisasi pejabat berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h;
h.surat keterangan berbadan sehat dari dokter di Puskesmas atau Rumah Sakit sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 h uruf i; surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian sebagai b~kf _ pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf jr berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; tidak sedang menduduki jabatan sebagai perangkat Desa, dan/atau Pegawai Negeri Sipil; bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuktikan dengan surat pemyataan bermeterai; wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik; I sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian; 1 f d. e. f. g. h. i. j. u u

Pasal 14

( 1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Panitia dengan menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

(2)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia \ menyelenggarakan pemilihan langs~, calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pil~

Isi peraturan

Teks147PDFHirarki

Memuat teks peraturan…