DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Isi dan Sistematika RPJMD; Bab 3. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 4. Ketentuan Peralihan; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 -2026; Mengingat 1. 2. 3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4.Peraturan ...
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerlntah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. W 3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6.Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
7.Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
8.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan JW untuk mewujudkan visi. lO.Tujuan ...
10.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11.Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
12.Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13.Arab kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
14.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
17.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka memadu serasikan aspirasi dan usulan dalam menyusun rencana pembangunan daerah,
18.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
19.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.
20.Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan W serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
21.Perencanaan Daerah berbasis e-planing adalah pendekatan perencanaan menggunakan aplikasi informasi dan teknologi.
22.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
23.Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
24.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
25.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan Kabupaten Sabu Raijua dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ttflmendatangyaitu tahun 2021-2026.
(2)Tujuan ...
(2)Tujuan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ay at (1) meliputi:
1. a.mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah melalui strategi, kebijakaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan;
2. b.menjadi standar atau tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
3. c.memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah selama lima tahun ke depan yang juga merupakan pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD; dan
4. d.menjamin keterkaitan dan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

BAB II

ISI DAN SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMD meliputi;
1. b.Bab I pendahuluan;
2. c.Bab II gambaran umum kondisi Daerah;
3. d.Bab III gambaran keuangan;
4. e.Bab IV permasalahan dan isu strategis Daerah;
5. f.Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran;
6. g.Bab VI strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
7. h.Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
  1. 1.Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
8. j.Bab IX penutup.
(2)Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(2)Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(3)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, fiipembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

(1)Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 202T>Vang telah ditetapkan dinyatakan ^ tetap berlaku sampai dilakukannya perub^an sesuai dengan Peraturan Daerah ini. BABY

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Ditetapkan di Se^ 11 •uari2022 Diundangkan di Seba pada tanggal 11 Februari 2022 SEKI^E^^^JS^ERAH KABUPATEN SABU RAIJUA llKp-pEMUS N. RIHI HEKE •t V \ ^S^ENtUS M. BULE LOGO LEMBARAN-DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022 NOMOR ; 2 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI (VWUSA TENGGARA TIMUR : 02/2022 PENJELASAN ... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2021 - 2026 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dimana penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sabu Raijua serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat arahan kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum,Program Satuan Keija Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah Kebijakan Fiskal Daerah serta Program Lintas Satuan Keija Perangkat Daerah dalam bentuk Kerangka Regulasi dan Pendanaan yang bersifat Indikatif. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 terdiri dari 5(lima) BAB dan 8 (delapan) Pasal serta lampiran Rencana Pembangunan yang memuat: Bab I pendahuluan; Bab II gambaran umum kondisi Daerah; Bab III gambaran keuangan; Bab IV permasalahan dan isu-isu strategis Daerah; Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran; Bab VI strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah; Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan Bab IX penutup. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…