DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah: Ketentuan Umum, Unsur Perangkat Desa, Larangan dan Sanksi Perangkat Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, Pelantikan Perangkat Desa, Pemberhentian Perangkat Desa, Pemberhentian Sementara Perangkat Desa, Rotasi Perangkat Desa, Kekosongan Jabatan Perangkat Desa, Unsur Staf Perangkat Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Kesejahteraan Perangkat Desa, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perangkat Desa, Pakaian Dinas Perangkat Desa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4936);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, T1~ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679rv DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PERANGKATDESA BUPATI SABU RAIJUA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 3 TAHUN 2020. Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: I;
1.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; I
2.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan I masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam : sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang me~f;in pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerahi'V

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

v Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPERANGKATDESA. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENSABU RAIJUA dan BUPATISABU RAIJUA

5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6321); i
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223.
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan .Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6.Dusun adalah bagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah mufakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah Desa;
7.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
8.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemeintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan I melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; :
10.Pengangkatan Perangkat Desa adalah tindakan hukum yang dilakukan jKepala Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan I peraturan perundang-undangan;
11.Pemberhentian Perangkat Desa adalah tindakan hukum yang dilakukan Kepala v Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12.Penjaringan adalah kegiatan musyawarah yang dilakukan di dusun untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa;
13.Penyaringan adalah seleksi administratif dan penilaian kemampuan bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
14.Tim Penjaringan, Penyaringan, Penetapan dan Pelantikan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses penjanngan, penyaringan, penetapan : calon perangkat Desa dan pelantikan perangkat Desa, serta pengangkatan unsur staf;
15.Rotasi Perangkat Desa adalah tindakan hukum yang dilakukan Kepala Desa untuk melakukan pergeseran Perangkat Desa dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain; v 16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18.Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional;
19.Pelaksana kewilayahan adalah unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan; .
20.Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam I sidang pengadilan terbuka yang dapat pemindaan atau bebas atau lepas dart segala tuntutan hukum; 1 I
1.Tersangka adalah seseorang yang karna perbuatannya atau keatl~ya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidanrv i r

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipimpip oleh Sekretaris Desa. I
(2)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3)Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
1. a.paling ban yak 3 (tiga) urusan meliputi:
  1. 1.urusan tata usaha dan umum;
  2. 2.urusan keuangan; dan
  3. 3.urusan perencanaan.
2. b.paling sedikit 2 (dua) urusan meliputi:
  1. 1.urusan umum dan,erencanaan; dan
  2. 2.urusan keuangan/v

Pasal 4

Perangkat Desa terdiri atas:

a.Sekretariat Desa;
b.Pelaksana Teknis; dan V c. Pelaksana Kewilayahan. BABII UNSURPERANGKATDESA

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.unsur perangkat Desa;
b.larangan dan sanksi perangkat Desa;
c.pengangkatan perangkat Desa;
d.pelantikan perangkat Desa;
e.pemberhentian perangkat Desa;
f.pemberhentian sementara perangkat Desa;
g.rotasi perangkat Desa;
h.kekosongan jabatan perangkat Desa; V i. unsur staf perangkat Desa;
j.peningkatan kapasitas aparatur Desa;
k.kesejahteraan perangkat Desa;
1. 1.pembiayaan;
m.pembinaan dan pengawasan perangkat Desa; dan
n.pakaian dinas perangkat Desa.
1. 22.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
2. 23.Terpidana adalah seorang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. 24.Daerah adalah Kabupaten Sahu Raijua;
4. 25.Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
5. 26.Harl adalah hari kerja.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya perangkat Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak I lain, dan/atau golongan tertentu; :
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu; __ ;( I melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Des/ r BABIII LARANGAN DAN SANKS! PERANGKAT DESA

Pasal 8

(1)Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas V dan wewenangnya. !
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

! i

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),1 sesuai dengan jumlah dusun yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Cakupan Wilayah Desa.

Pasal 6

(1)Jumlah urusan dan jumlah seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa.
(2)Tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; I
2. b.Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan :
3. c.Desa swadaya wajib memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
(3)Tipologi Desa sesuai tingkat perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati. I

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.paling banyak terdiri atas 3 {tiga)seksi meliputi:
  1. 1.seksi pemerin tahan;
  2. 2.seksi kesejahteraan; dan
  3. 3.seksi pelayanan.
2. b.paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi meliputi:
  1. 1.seksi pemerintahan; dan
  2. 2.seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pasal 11

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang meinenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: I
1. a.berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umuzp atau sederajat dan berijazah; !
2. b.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 1
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelih~~ [ keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tun~al lk~

Pasal 10

(1)Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis,
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. j
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimna dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. v
1. f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
2. g.menjadi pengurus partai politik;
3. h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
4. i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
5. j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau i pemilihan kepala daerah; i
6. k.melanggar sumpah/janjijabatan; dan
  1. 1.meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut maupun secara tidak berturut-turut dalam kurun waktu paling singkat 3 (tiga] bulan I tan pa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; :
7. m.Kepala Dusun dilarang berpindah domisili.

Pasal 13

Kepala Desa membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Des/

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…