DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Bab 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936; 1^4.Undang-Undang...
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama ^ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2.Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.
3.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4.Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
5.Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. J/,6.Surplus ...
6.Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
7.Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
8.Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
9.Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
10.Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
11.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
12.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
13.Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II

^ PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APED

Pasal 2

Rincian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua puluh satu) meliputi:

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Neraca;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Arus Kas;
f.Laporan Perubahan Ekuitas;
g.Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
h.Uraian Pertanggungjawaban.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.Pendapatan;
b.Belanja;
c.Surplus/Defisit;
d.Penerimaan Pembiayaan;
e.Pengeluaran Pembiayaan;
f.Pembiayaan Neto; dan
g.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). [(/VPasal 4 ... J

Pasal 4

(1)Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Rp 583.834.842.657,35 (lima ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah dan tiga puluh lima sen);
(2)Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Rp 643.381.390.457,62 (enam ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah dan enam puluh dua sen);
(3)Surplus/Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf huruf c adalah (Rp 59.546.547.800,27) lima puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah dan dua puluh tujuh sen);
(4)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Rp 130.467.756.957,88 (seratus tiga puluh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah dan delapan puluh delapan sen);
(5)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah Rp 9.925.954.729,02 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah dan dua sen);
(6)Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah Rp 120.541.802.228,86 (seratus dua puluh miliar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah dan delapan puluh enam sen);
(7)Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah Rp 60.995.254.428,59 (enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen).

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk tahun berakhir sampai 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp 97.982.962.339,82 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah dan delapan puluh dua sen);
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Beijalan sebesar Rp 97.982.962.339,82 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah dan delapan puluh dua sen); c.Sisa ... /
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar Rp 60.995.254.428,59 (enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen);
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00;
e.Lain-lain Rp 0.00; dan
f.Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp 60.995.254.428,59 (enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen).

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, periode 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Nilai aset sebesar Rp 1.405.899.515.137,28 (satu triliun empat ratus lima miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah dan dua puluh delapan sen);
b.Nilai kewajiban sebesar Rp 5.710.872.408,00 (lima miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah); dan
c.Nilai ekuitas dana sebesar Rp 1.400.188.642.729,28 (satu triliun empat ratus miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh delapan sen).

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, untuk tahun berakhir sampai 31 Desember 2021 sebagai berikut;

a.Pendapatan LO sebesar Rp 518.281.428.620,35 (lima ratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah dan tiga puluh lima sen);
b.Beban sebesar Rp 479.594.148.954,91 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah dan sembilan puluh satu sen);
c.Surplus/defisit dari Operasi sebesar Rp 38.687.279.665,44 (tiga puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah dan empat puluh empat sen);
d.Surplus/defisit Non Operasi sebesar Rp 5.597.472.573,17 (lima miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh tiga rupiah dan tujuh belas sen);
e.Surplus/defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp 33.089.807.092,27 (tiga puluh tiga miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh tujuh sen); pAf.Surplus ...J
f.Surplus/defisit dari Pos Luar Biasa Rp 0,00; dan
g.Surplus/defisit LO sebesar Rp 33.089.807.092,27 (tiga puluh tiga miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh tujuh sen).

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp 99.544.583.073,35 (sembilan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah dan tiga puluh lima sen);
b.Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp 136.532.290.984,58) seratus tiga puluh enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah dan lima puluh delapan sen; ^ c. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp 0,00;
d.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp 2.879.147.284,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
e.Kenaikan/(penurunan) bersih kas selama periode sebesar (Rp 34.108.560.627,23) tiga puluh empat miliar seratus delapan juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah dan dua puluh tiga sen;
f.Saldo kas awal di BUD per 1 Januari 2021 sebesar Rp 94.095.957.482,18 (sembilan puluh empat miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah dan delapan belas sen);
g.Saldo kas akhir di BUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp 59.987.396.854,95 lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dan sembilan puluh lima sen);
h.Kas di bendahara penerimaan sebesarRp 0,00;
i.Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp 0,00;
j.Kas di bendahara BOS sebesar Rp 341.442.917,64 (tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah dan enam puluh empat sen);
k.Kas di bendahara FKTP sebesar Rp 824.688.671,00 (delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
1. 1.Saldo akhir kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 61.153.528.443,59 (enam puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah dan lima puluh sembilan sen). |/l/| Bagian /

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, untuk tahun berakhir sampai 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal sebesar Rp 1.344.002.593.247,34 (satu triliun tiga ratus empat puluh empat miliar dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah dan tiga puluh empat sen);
b.Surplus/Defisit LO sebesar Rp 33.089.807.092,27 (tiga puluh tiga miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh tujuh sen);
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp 23.096.242.389,67 (dua puluh tiga miliar sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dan enam puluh tujuh sen); dan
d.Ekuitas Akhir sebesar Rpl.400.188.642.729,28 (satu triliun empat ratus miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu ^ tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh delapan sen).

Pasal 10

Catalan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memuat informasi balk secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 11

Uraian Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam ^ Pasal 2 huruf h terdiri dari:

a.Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi tercantum dalam Lampiran 1.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
b.Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran 1.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
c.Ringkasan laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran 1.3 yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Peraturan Daerah ini;
d.Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran tercantum dalam Lampiran 1.4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari. Peraturan Daerah ini; |lAe.Laporan ... -^
e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
f.Laporan Operasional yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
g.Laporan Perubahan Ekuitas yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
h.Neraca yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
i.Laporan Arus Kas yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
j.Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
k.Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
1. 1.Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
m.Daftar Penyertaan Modal/Investasi yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
n.Daftar Rekapitulasi Raelisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
1. 0.Daftar Rekapitulasi Aset Tetap yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
p.Daftar Rekapan Kontruksi dalam Pengerjaan yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
q.Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
r.Daftar Dana Cadangan Daerah yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; ^ s. Daftar Dana Kewajiban Jangka Pendek yang tercantum dalam Lampiran XVI r yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
t.Daftar Dana Kewajiban Jangka Panjang yang tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
u.Ikhisar Laporan Keuangan BUMD yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…