DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Sistematika dan Isi RPJMD; Bab 3. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 4. Ketentuan Peralihan; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA l M E M U T U S KA N . . . 6; MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

2.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9.Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 1 1 . Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12.Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dantujuan pembangunan daerah.
14.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
15.Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16.Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
18.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. [19. Pemerintah . . . @;
19.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20.Bupati adalah Bupati Sabu Raijua. 2 1 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
22.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan RPJMD ini dimaksudkan untuk menyediakan rencana pembangunan Daerah kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua agar terarah, terpadu dan berkesinambungan
(2)Tujuan RPJMD, terdiri dari:
1. a.memberikan gambaran tentang kondisi Daerah, gambaran keuangan Daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai Visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati;
2. b.merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan Daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan Daerah tahunan, dan Renstra PD yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun PD;
3. c.mewujudkan perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
4. d.sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
(1)Sistematika RPJMD terdiri dari:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Daerah;
3. c.Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.Bab IV Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
5. e.Bab V Penutup.
(2)Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB ILL

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

( 1 ) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

(2)Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(3)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD. MM P a sa 1 s . rt

Pasal 5

(1)Evaluasi terhadap basil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini. B AB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Ditetapkan di Seba ada tanggal 20 Agustus_2025 P TI SABU RAIJUA,'f d Diundangkan di Seba pada tanggal 20 Agustus 2025 ARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA 03/2025 [M P E N J E L A S A N . . . , PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah dimasa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, prosesperencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untukjangka waktu 1 (satu) tahun. Pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto telah melantik pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atas nama Krisman Riwu Kore, SE, MM dan Ir. Thobias Uly, M.Si menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Periode Tahun 2025-2030. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Oleh karenanya, penetapan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 dengan peraturan daerah paling lambat harus dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2025 sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan tahap Pertama pembangunan jangka menengah pada periode RPJPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2045. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu 2025 2029 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD 2025-2029 merupakan periode pertama pelaksanaan RPJPD Sabu Raijua )2025-2045. @> Oleh karena itu RPJMD 2025-2029 menerjemahkan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah terpilih kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan untukoptimalisasi dan akselerasi yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. Optimalisasi dan akselerasi barus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Proses penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Proses pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1.Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiahuntukmencapaitujuandansasaranpembangunanDaerah;
2.Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3.Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemabkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengab yang dibahas bersama dengan DPRD;
4.Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan basil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanaka mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan menggunakan pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada basil (money follow program), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, lntegratif dan Spasial, yaitu: I. Pendekatan bolistik-tematik, mempertimbangkan keseluruhan unsur/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2.Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
3.Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas.

Pasal 2

Cukupjelas.

Pasal 3

Cukupjelas.

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…