DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah: Ketentuan Umum, Penyertaan Modal, Penganggaran, Realisasi, Penatausahaan dan Pelaporan, Hasil Usaha, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Sabu Raijua yang dapat diupayakan adalah melalui penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur guna memperkuat struktur permodalan pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan

Mengingat

Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. ngat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3.Undang-Undang
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Dan BUPATI SABU RAIJUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah balk berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya
2.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
3.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat PT BPD NTT adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur. '^4.Standar .(j
4.Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5.Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
6.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
8.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
9.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
10.Bupati adalah Bupati Sabu Raijua. 11.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.fungsional; dan
e.efisiensi.

Pasal 3

(1)Maksud Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT BPD NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah.
(2)Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta meningkatkan kinerja dan pengembangan PT BPD NTT di bidang perbankan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT dalam bentuk uang sebesar Rp. 56.492.830.000,00 (lima puluh enam miliar empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor; dan
2. b.Rencana Penambahan Modal.
(3)Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a hingga tahun 2020 sebesar Rp. 28.492.830.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). f
(2)Penyertaan
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. b.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. c.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2014 sebesar Rp. 7. 000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
4. d.Penyertaan Modal Daerah yang berasal dari konversi dana cadangan umum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.492.830.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan diakui sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal pada PT BPD NTT Tahun Anggaran 2020; dan
5. e.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2020 sebesar Rp. 5. 000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 6

(1)Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).
(2)Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD secara bertahap meliputi:
1. a.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); dan
4. d.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja PT. BPD NTT setelah mendapat persetujuan DPRD.
(2)Penambahan atau pengurangan nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 8

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

REALISASI

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT direalisasikan pada APBD Tahun berkenaan. f BAB V .k

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004