DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Bab III. Pembentukan UPTD; Bab IV. Staf Ahli; Bab VI. Ketentuan Peralihan; Bab VII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sahu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 20 l 9tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402); f.Aoengan . } .. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA DAN BUPATI SABU RAIJUA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
5.Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sahu Raijua.
12.Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
13.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sabu Raijua.
15.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektifitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali; �
g.tata ·J-·
g.tata kerja yangjelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD tipe B;
c.Inspektorat Daerah tipe B;
d.Dinas Daerah terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. 6.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
7. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satupintu;
8. 8.Dinas Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah dan Tenaga Kerja tipe A, meyelenggarakan urusan pemerintah bidang transmigrasi, urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
9. 9.Dinas Komunikasi dan lnformatika tipe B, menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. 11.Dinas Kelautan dan Perikanan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
12. 12.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
13. 13.Dinas Perhubungan tipe C, menjalankan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Satuan Palisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran; '1\15. Dinas ·J
15. 15.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
16. 16.Dinas Pertanian dan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpusatakan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
e.Badan Daerah terdiridari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan, fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Keuangan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan, fungsi penunjang bidang pendapatan dan sub urusan aset daerah.

Pasal 4

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga ditetapkan Kecamatan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Sahu Timur dengan tipe A;
2. b.Kecamatan Sahu Tengah dengan tipe A;
3. c.Kecamatan Sahu Liae dengan tipe A;
4. d.Kecamatan Sabu Barat dengan tipe A;
5. e.Kecamatan Hawu Mehara dengan tipe A; dan
6. f.Kecamatan Raijua dengan tipe A.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada Urusan Pemerintahan bidang pendidikan terdapat UPTD berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal. μPasal 8 ·J-

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada Urusan Pemerintahan bidang kesehatan terdapat UPTD berupa:
1. a.rumah sakit umum daerah; dan
2. b.pusat kesehatan masyarakat, sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah sakit umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

( 1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(4)Untuk membantu pelaksanaan tugas staf ahli Bupati dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka,

a.Perangkat Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai su sunan organisasi dan tata kerja yang ada sampai dengan dilakukannya penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
b.UPTD yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
c.Pejabat yang ada pada Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
d.Pengisian Jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. KETENTUAN PENUTUP lW'

Pasal 11

(1".

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…