DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

regulasi_utama

Ringkasan

Materi yang diatur adalah: Ketentuan Umum, Rincian APBD, dan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SABU RAIJUA, Mengingat Menimbang TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2021 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 5 TAHUN 2020 BUPATI SABU RAIJUA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 12.Peraturan ...
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679};
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara J1A.Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); ~ 10.Sisa Lebih ... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. V 4. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. ·
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7.Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9.Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan μpengeluaran Pembiayaan. It

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN2021. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENSABU RAIJUA Dan BUPATISABU RAIJUA

12.Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 6). c.Pembiayaan ...

Pasal 4

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah Rp.735.590.504.100,00 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus empat ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a Pendapatan Daerah Rp. 644.975.384.055,00

b.Belanja Daerah Rp. 735.590.504.100,00 ~ Defisit/Surplus Rp.(90.615.120.045,00) IL

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
1. a.Pendapatan Asli Daerah;
2. b.Dana Transfer; dan
3. c.Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
1. a.Belanja Operasional;
2. b.Belanja Modal;
3. c.Belanja Tidak Terduga; dan
4. d.Belanja Transfer.
(3)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
1. a.Penerimaan pembiayaan Daerah; dan
2. b.Pengeluaran pembiayaan Daerah. Rincian APBDTahun Anggaran 2021 (dua ribu dua satu) meliputi:
3. a.pendapatan daerah;
4. b.belanja daerah;
5. c.pembiayaan daerah.

Pasal 2

BABII APBD

10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPAadalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 ( satu) periode anggaran.
11.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
12.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
13.Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

(3)Pendapatan ...

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.555.374.906.518,00 (lima ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu lima ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.542.310.368.862,00 (lima ratus empat puluh dua miliar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan fAratus enam puluh dua rupiah). II

Pasal 5

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.530.277.537,00 (tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: a Pajak daerah;
1. b.Retribusi daerah;
2. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
3. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.970.102.859,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.482.648.500,00 (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.668.468.178,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah). (S)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.62.409.058.000,00 {enam puluh dua miliar empat ratus sembilan juta lima puluh delapan ribu rupiah).
1. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan
  2. 2.Pengeluaran
(4)Belanja ...

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.431.309.671.521,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.176.015.577 .827 ,00 ( seratus tujuh puluh enam miliar lima belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.238.328.691.4 79,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu M.empatratus tujuh puluh sembilan rupiahl.ez

Pasal 7

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.070.200.000,00 (sembilan belas miliar tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.798.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.272.200.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.064.537 .656,00 (tiga belas miliar enam · puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah). i I u Paragraf 4 ...

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.389.441.967,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam tf\puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. II

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.177.892.101.112,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus satu ribu seratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah.
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin. V c. Belanja modal bangunan dan gedung.
3. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
4. e.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp.481.000.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.857.386.994,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.39.965.512.550,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.110.330.449.718,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh ju ta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.257.751.850,00 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuhjuta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah}.
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.601.791.215,00 ( sebelas miliar enam ratus satu ju ta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.363.611.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh tigajuta enam ratus sebelas ribu rupiah). c.Pembayaran ...

Pasal 13

(1)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf b direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan; ~b. Penyertaan modal daerah; l!

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…