Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2020
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
Ringkasan
Materi yang diatur adalah: Ketentuan Umum, Rincian APBD, dan Penutup
Materi yang diatur adalah: Ketentuan Umum, Rincian APBD, dan Penutup
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SABU RAIJUA, Mengingat Menimbang TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2021 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 5 TAHUN 2020 BUPATI SABU RAIJUA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 12.Peraturan ...
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
V 4. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. ·
BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN2021. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENSABU RAIJUA Dan BUPATISABU RAIJUA
c.Pembiayaan ...
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah Rp.735.590.504.100,00 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus empat ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a Pendapatan Daerah Rp. 644.975.384.055,00
Rincian APBDTahun Anggaran 2021 (dua ribu dua satu) meliputi:
BABII APBD
(3)Pendapatan ...
a Pajak daerah;
(S)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.62.409.058.000,00 {enam puluh dua miliar empat ratus sembilan juta lima puluh delapan ribu rupiah). Paragraf 2 Pendapatan Asli Daerah Pembiayaan Netto Rp. 90.615.120.045,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.O Rp. 97.615.120.045,00 Rp. 7.000.000.000,00
(4)Belanja ...
Paragraf 4 Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
i I u Paragraf 4 ...
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.389.441.967,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam tf\puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. II Paragraf 3 Belanja Tidak Terduga
V c. Belanja modal bangunan dan gedung.
Paragraf 2 Belanja Modal
c.Pembayaran ...
~b. Penyertaan modal daerah; l! Paragraf 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Membuka PDF…