DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Inventarisasi, Identifikasi dan Penelitian Potensi Kekayaan Intelektual; Bab 3. Pelindungan Kekayaan Intelektual; Bab 4. Pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual; Bab 5. Pendanaan; Bab 6. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 7. Partisipasi Masyarakat; Bab 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pelindungan Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa Kabupaten Sabu Raijua memiliki beragam potensi kekayaan alam, ekspresi budaya dan kaiya cipta dari masyarakat yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam upaya pelindungan Kekayaan Intelektual di daerah;
c.bahwa sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban penyelenggaraan pelindungan Kekayaan Intelektual serta guna mengisi kekosongan hukum pengaturan mengenai penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di daerah maka perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936); Undang\.,
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa kaiya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
2.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak.
3.Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual adalah upaya melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak atas Kekayaan Intelektual melalui inventarisasi, identifikasi, dan penelitian, pelindungan Kekayaan Intelektual, pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual dan pendanaan.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pelaku Kekayaan Intelektual adalah setiap orang atau badan hukum atau bukan berbadan hukum yang melakukan kegiatan, memiliki hak dan/atau mendapatkan manfaat dari Kekayaan Intelektual.
6.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. 8 Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangem yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. (Mq. Kekayaan
9.Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah Kekayaan Intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.
10.Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antarlembaga, badan, atau orang, balk yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
11.Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua. 12 Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Kekayaan Intelektual adalah:

a.memberikan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual baik yang dimiliki perseorangan, maupun kelompok masyarakat di Daerah;
b.menjaga dan mempertahankan kebudayaan masyarakat sebagai karakteristik dan ciri khas Daerah; dan
c.meningkatkan usaha dan kegiatan yang berkaitan Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.inventarisasi, identifikasi dan penelitian potensi Kekayaan Intelektual;
b.Pelindungan Kekayaan Intelektual;
c.pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual;
d.pendanaan;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.partisipasi masyarakat.

BAB II

INVENTARISASI, IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN POTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian potensi Kekayaan Intelektual di Daerah.
(2)Potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak personal, terdiri atas hak:
  1. 1.Paten;
  2. 2.Merek;
  3. 3.Desain Industri;
  4. 4.Cipta;
  5. 5.Rahasia Dagang; dan
  6. 6.Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
2. b.hak komunal, terdiri atas:
  1. 1.Ekspresi Budaya Tradisional;
  2. 2.Pengetahuan Tradisional;
  3. 3.Indikasi i
  4. 3.Indikasi Geografis; dan
  5. 4.Sumber Daya Genetik.
(3)Tanggung jawab melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian terhadap potensi hak personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.pariwisata;
2. b.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
3. c.perindustrian; dan
4. d.perdagangan.
(4)Tanggung jawab melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian terhadap potensi hak komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.kebudayaan;
3. c.pertanian; dan
4. d.perindustrian.
(5)Tanggung jawab melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian terhadap potensi hak komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 5

(1)Inventarisasi, identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan kepada:
1. a.Pelaku Ekonomi Kreatif;
2. b.Pelaku Usaha; dan/atau
3. c.KIK di Daerah.
(2)Inventarisasi, identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual di Daerah.

Pasal 6

(1)Kegiatan inventarisasi, identifikasi dan penelitian dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Selain ketentuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan inventarisasi, identifikasi dan penelitian dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:

a.Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; |j\b. Kementerian
b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
c.akademisi; dan/atau
d.lembagaatau rganisasi kemasyarakatan terkait dengan bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 8

(1)Inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pemantauan dan pengumpulan data potensi Kekayaan Intelektual;
2. b.pendokumentasian;
3. c.pengisian dokumen atau formulir; dan/atau
4. d.pengolahan dan analisis data.
(2)Inventarisasi dapat dilaksanakan menggunakan sistem informasi secara dalam jaringan.
(3)Pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 9

(1)Inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:
1. a.identitas Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pelaku Usaha;
2. b.nama KIK di Daerah;
3. c.jenis kegiatan dan/atau usaha; dan/atau
4. d.deskripsi potensi Kekayaan Intelektual.
(2)Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…