DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kewajiban dan Larangan; Bab 3. Kelembagaan; Bab 4. Informasi dan Pelaporan Kerugian Daerah; Bab 5. Penyelesaian Kerugian Daerah; Bab 6. Kadaluwarsa; Bab 7. Penghapusan; Bab 8. Pembahasan; Bab 9. Penyetoran; Bab 10. Pelaporan; Bab 11. Ketentuan Lain-Lain; Bab 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa upaya mewujudkan penyelenggaraan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab perlu dilaksanakan untuk sebesar-sebesarnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian maka perlu diatur di dalam peraturan daerah;
c.bahwa untuk mengisi kekosongan hukum serta sebagai penjabaran lebih teknis dari peraturan perundang-undangan mengenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian maka perlu ditetapkan di dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Dan BUPATI SABU RAIJUA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, maka Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti Kerugian Daerah.
3.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
4.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, yang selanjutnya disebut TP-TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Bendahara adalah pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang milik Daerah.
7.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai ASN termasuk calon Pegawai Negeri Sipil yang bekeija/diserahi tugas selain tugas Bendahara.
8.Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
11.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yVyang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
12.Majelis ...
12.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati atau untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
13.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Perhitungan Ex Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara Ex Officio dalam hal bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau dalam hal yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.
15.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pemyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan Kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai Kerugian Daerah.
16.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
17.Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara penyelesaian TP-TGR karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban, baik langsung atau tidak langsung yang menyebabkan Kerugian Daerah.
(2)Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Bendahara;
2. b.Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
3. c.Pejabat Lain.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewajiban dan larangan; ^ b. kelembagaan;
c.informasi dan pelaporan Kerugian Daerah;
d.penyelesaian Kerugian Daerah;
e.kadaluwarsa;
f.penghapusan;
g.pembebasan; dan
h.pelaporan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

(1)Setiap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
1. a.uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaannya dari pkemungkinan teijadinya Kerugian Daerah; dan/atau
2. b.uang ...
3. b.uang dan/atau barging bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan teijadinya Kerugian Daerah.
(2)Setiap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Daerah wajib mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
1. a.melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
2. b.tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang, surat berharga, dan/atau BMD dalam pengurusannya;
3. c.membayar/memberi/mengeluarkan uang, surat berharga, dan/atau BMD yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah; ^ d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan BMD yang menjadi tanggung jawabnya;
4. e.tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang, surat berharga, dan/atau BMD yang dalam pengurusannya;
5. f.membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan; dan
6. g.merusak atau menghilangkan uang, surat berharga, dan/atau BMD yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 6

Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain dilarang:

a.melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
b.merusak atau menghilangkan uang, surat berharga, dan/atau BMD yang menjadi tanggung jawabnya;
c.melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya uang, surat berharga, dan/atau BMD;
d.tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang, surat berharga, dan/atau BMD yang menjadi tanggung jawabnya;
e.memanipulasi harga dan/atau mengubah kualitas dalam pengadaan barang/ jasa; dan
f.meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 7

(1)Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan Tuntutan Perbendaharaan.
(2)Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan Tuntutan Ganti Kerugian. HAbab III

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 8

(1)Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan TP-TOR.
(2)Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Penyelesaian TP-TOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membentuk:
1. a.TPKD; dan
2. b.Majelis.
(4)Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Untuk dapat diangkat dan tetap menjabat sebagai pengurus atau anggota TPKD dan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus memenuhi persyaratan;
1. a.tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
2. b.tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak yang diduga melakukan Kerugian Daerah.
(2)Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.memiliki hubungan kekerabatan atau sedarah dengan pihak yang diduga melakukan tindakan yang menyebabkan Kerugian Daerah;
2. b.sebagai pihak yang terkait langsung dengan peristiwa dugaan Kerugian Daerah; dan/atau
3. c.sebagai atasan atau bawahan pihak yang diduga melakukan tindakan yang menyebabkan Kerugian Daerah.
(3)Dalam hal pengurus atau anggota TPKD dan Majelis yang telah ditetapkan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati bertanggung jawab mengganti dengan pengurus atau anggota yang lain.

Pasal 10

TPKD bertugas:

a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
c.menghitung jumlah Kerugian Daerah;
d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.

Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 TPKD memiliki fungsi:

a.untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah;
b.menerima dan menindaklanjuti pengaduan terhadap dugaan teijadinya Kerugian Daerah; dan
c.memberikan rekomendasi atas penyelesaian tuntutan Kerugian Daerah kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…