DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Azas Pembentukan, Jenis dan Materi Muatan Peraturan di Desa, Peraturan Desa, Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Pembiayaan, Ketentuan lain-lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN pENyusuNAN PERATURAN DI DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3' Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Samosir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD aclalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkeduduka' sebagai Llnsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. I(ecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah l(abupaten Samosir. 4. 5. 6.
7.Desa.. B. 9. 10. t4. 15. 16. 17, 18. 12. '13. 7. 11. 2t. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Perangkat desa adalah orang yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan kepala desa yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa' Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oieh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum' dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan' ras, antar golongan, dan gender. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 19. 20. 22.

BAB II

AZAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

(l) Peraturan desa dibentuk berdasarkan azas pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik' meliputi:

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
d.daPat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan'

(2)Materi muatan peraturan desa harus mencerminkan azas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. i.ketertiban dan kepastian hukum; dan
10. j.keseimbangan, keserasian dan keselarasan'
(3)selain mencerminkan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan desa dapat berisi azas iain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 3

Jenis Peraturan di desa meliPuti:

a.peraturan desa;
b.peraturan bersama kepala desa; dan
c.peraturan kePala desa.

Pasal 4

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

(1)Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi'
(1)(21
(1)(21
(2)Peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksr-td dalam Pasal 3 huruf b berisi materi kerjasama desa.
(3)Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan 51311g lebih tinggi. BAB TV PERATURAN DESA Bagian I(esatu Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BpD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa.

Pasal 7

Penyusunan rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa. Rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan peraturan desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait lar-rgsung dengan substansi materi pengaturan. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 digunakan pemerintah desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa. Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepala desa lcepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 8

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa. Rancangan peraturan desa sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan raltcangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjar,vaban realisasi pelaksanaan ApB Desa.

(3)
(4)(s)
(1)
(2)
(3)Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa usulan BPD.

Pasal 9

BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Dalam hal terdapat rancangan peraturan desa prakarsa pemerintah desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan peraturan desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan kepala desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 10

peraturan desa yang belum dibahas dapat ditarik kernbali oleh

(1)
(2)
(1)(21 Rancangan pengusul. Rancangan kecuali atas peraturan desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD.
(1)(21 (i) (21

Pasal 11

Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan BPD.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…