DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pemilihan Kepala Desa, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan, Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa, Pemberhentian Kepala Desa, Masa Jabatan Kepala Desa, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

r.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OI4' dan

Mengingat

Pasal 49 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan KePala Desa;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Ireraturan Daerah tentang Pencalonan, Pemilihan' Pengangkatan' Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
1. 1.Pasal 1B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO3 tentang Pembentr-rkan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera utara (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2OO3Nomorl5l'TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3a6);
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\;
4. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2ol4NomorT,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 5a95); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2ol4tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oI4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Unclang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol+ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4T Tahun 2OIs tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20i4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Unclang Nomor 6 Tahun 2OI4 Tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oi5 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 I7);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2Ol4 tentang pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia'lahun 2014 Nomor 2092\; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR Dan BUPATI SAMOSIR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun rg4s.
3.Pemerintah Daerah adaiah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin peiaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Samosir. Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Samosir.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentilgan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu1, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B' Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urr-rsan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesal uan Republik Indonesia. 4. 5.
26.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adaiah daftar pemilih hasii pemutakhiran DPS yang telah ditetapkan oleh P2KD'
27.Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang selanjutnya disebut DPIB adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetapi memenuhi syarat untuk memiiih.
28.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30.Kelompok Pernyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh P2KD untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
31.Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(l) BPD memberitahukan kepacla kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan kepaia Desa berakhir' (2\ Pembentukan P2KD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan'

(3)BPD memproses pemilihan kepaia Desa paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala Desa'

Pasal 3

(1)Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di wilayah Kabupaten Samosir. (2\ Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa'
(4)Pemilihan kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 4

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten'
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliPuti:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan, P2KD dan KPPS;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada P2KD;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan peiaksanaan pemilihan; dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Untuk membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Kabupaten, dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.
(4)Selain membantu Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas meiakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

Pasal 5

(1)P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), bersifat mandiri dan berkewajiban untuk tidak memihak calon kepala Desa. (21 P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.

Pasal 6

(1)P2KD ditetapkan berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota;
3. c.bendahara merangkap anggota; dan
4. d.anggota. (21 P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
5. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
6. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
7. c.mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon kepala Desa dalam waktu 9 (sembilan) hari;
8. d.melakukan pendataan, pendaftaran, pemutakhiran dan penetapan pemilih;
9. e.mengumumkan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT;
10. f.melakukan penjaringan dan penyaringan sesuai persyaratan yang ditentukan serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
11. g.menetapkan calon kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang caion;
  1. 9.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  2. 10.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah daerah.
  3. 11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  4. 12.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  5. 13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  6. 14.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
  7. 15.Pemilihan kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
  8. 16.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan I{abupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
  9. 17.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Camat pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
  10. 18.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut P2KD adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan kepala Desa.
  11. 19.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh P2KD untuk mendapatkan bakal calon kepala Desa dari penduduk desa setempat.
  12. 20.Penyaringan adalah proses penelitian kelengkapan administrasi bakal calon kepala Desa oleh P2KD berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
  13. 21.Calon kepala Desa adalah bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh P2KD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala Desa.
  14. 22.Calon kepala Desa terpilih adalah calon kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
  15. 23.Penjabat kepala Desa adaiah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
  16. 24.Pemlllh adalah penduduk desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala Desa.
  17. 25.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daltar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan pada Pemilihan Umum dan/atau Pemiiihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati terakhir.
12. h.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
13. i.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
14. j.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan TPS;
15. k.menetaPkan KPPS di TPS;
  1. 1.mengambil sumPah ljanji KPPS;
16. m.menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
17. n.menetapkan calon kepala Desa terpilih; dan
18. o.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan'
(3)P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD'
(4)Dalam hal P2KD yang berhalangan dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas, BPD menetapkan pengganti antar waktu'

Pasal 7

(1)Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (2\ huruf k berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan, ditetaPkan oleh P2KD' (2\ Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.I (satu) orang ketua merangkap anggota, dan
2. b.6 (enam) orang anggota'
(3)Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS dan ditetapkan oleh P2KD'

Pasal 8

KPPS mempunyai tugas: a'menyampaikanundangankepadapemilihyangterdaftarpadaDPT;

b.mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
c.menyerahkan DPT dan DPTB kepada saksi calon kepala Desa yang hadir dan panitia pemilihan kecamatan;
d.melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
e.mengumumkan hasil penghitungan sllara di TPS;
f.menindaklanjuti dengan segefa temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, panitia pemilihan kecamatan, peserta pemilihan dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
g.menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
h.membuat berita acara pemungutan dan penghitungan menyerahkannya kepada saksi caion kepala Desa dan kecamatan;
i.menyerahkan hasil penghitungan suara kepada P2KD dan kecamatan; suara dan wajib panita pemilihan panitia pemilihan
j.menyerahkan kotal< sllara yang sudah disegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara kepada P2KD pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara;
k.melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Biaya pemilihan kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau APB Desa.
(2)Biaya pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditata dalam batas yang wajar dan proporsional.
(3)Besaran biaya pemilihan diajukan oleh P2KD kepada Bupati melalui camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya P2KD untuk mendapat persetr,r.juan. (4\ Bupati menerbitkan persetujuan biaya pemilihan kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima usulan dari camat.
(5)Dalam hal Bupati tidak menerbitkan persetujuan dalam jangka r.r'aktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usul P2KD dianggap telah disetujui.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir No. 3 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014