DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD, TUJUAN ( Nama dan tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan), KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN, MODAL, KEBIJAKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH, ORGAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (oRGAN perusahaan Umum Daerah, KPM, Dewan Pengawas, Tugas dan Wewenang, Direksi, Tugas dan Wewenang, Penghasilan, Pegawai Perusahaan Umum Daerah), SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA (Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya), PWMBINAAN DAN PENGAWASA(Pembinaan, Pengawasan) PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN (Perencanaan, rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah, Operasional Perusahaan Umum Daerah, Standar Operasional Prosedur, Tata Kelola Perusahaan yang baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, Pinjaman, pelaporaan, Pelaporan Dewan Pengawas, Pelaporan Direksi, Laporan Tahunan), PENETAPAN TARIF, PENGUNAAN LABA, PEMBUBARAN dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Perusahaan Umum Daerah;
b.bahwa untuk meningkatkan cakupan pelayanan, kualitas air bersih, potensi PAD, dampak positif sosial ekonomi pengelolaan air bersih, pengusahaannya perlu dikelola oleh perusahaan umum daerah air minum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minurn Tirta Natio Kabupaten Samosir; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMOSIR, PROVINS! SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NATIO KABUPATEN SAMOSIR I Mengingat Menimbang LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023 NOMOR u SERI D NOMOR .3;2.. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NATIO KABUPATEN SAMOSIR Menetapkan MEMUTUSKAN : I Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR dan BUPATI SAMOSIR

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlind ungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2016 tentang Pedoman Pernberian Subsidi dari Pernerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistern Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagairnan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahup 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); • Bab!... .. / ------"------------ -- -- -- 14.Pemeriksaan ..... / Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
4.Bupati adalah Bupati Samosir.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Samosir.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Samosir
8.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Kontrak Kinerja adalah pemyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau · pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh J(PM;
10.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
11.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM;
12.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Umum Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik; I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 5

Kegiatan Usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Natio yaitu :

a.Memproduksi air minum;
b.Mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
c.Mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum; dan
d.Membentuk dan mengembangkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang air minum. I

BAB III

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 4

Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum meliputi:

a.Meningkatkan cakupan pelayanan, kualitas air bersih, potensi PAD, dampak positif sosial ekonomi pengelolaan air bersih, pengusahaannya perlu dikelola oleh perusahaan umum daerah air minum;
b.Menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkupnya;
c.Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
d.Memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 3

(1)Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Natio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kabupaten Samosir berkantor pusat di Pangururan. • (2) Perusahaan Umum Daerah dapat mendirikan atau membuka cabang-cabang serta perwakilan tempat lain dalam Kabupaten Samosir;

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Samosir dengan nama Tirta Natio.

14.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Umum Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang tehnik operasional;
15.Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah biaya layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakai setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah yang wajib dibayar oleh pelanggan.

(5)Ketentuan ..... /
(1)Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(3)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja perusahaan umum daerah;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan perusahaan umum daerah. I BABV KEBIJAKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD, TUJUAN

Pasal 7

(1)Neraca permulaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum terdiri dari aktiva dan pasiva yang berasal dari Badan/Lembaga Pengelola Air Minum sebelumnya.
(2)Modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum terdiri atas seluruh kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dapat bertambah dari Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pinjaman.
(4)Semua aset likuiditas disimpan dalam Bank Pemerintah.
(5)Hibah, penghapusan hutang atau pemberian barang modal dari Pemerintah Pusat/Daerah, Luar Negeri, Instansi, Swasta, sumber lainnya yang sah dapat diterima dan dicatat sesuai prinsip akuntansi.
(6)Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah dapat diberikan dalam bentuk non fisik ( dana) dan / a tau fisik. • (7) Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah dalam bentuk non fisik (dana) sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milar rupiah) dan dapat diberikan secara bertahap dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.
(8)Penyertaan Modal dalam bentuk fisik harus sesuai dengan usulan Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dibawah pengawasan dan diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
(9)Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Natio didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB IV

MODAL

Pasal 12

(1)KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.Rapat tahunan;
2. b.Rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan
3. c.Rapat luar biasa. I

Pasal 11

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Air Minum, apabila dapat membuktikan:

a.Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum; dan/atau
c.Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum secara melawan hukum.

Pasal 10

• Setiap orang dalam pengurusan Perusahaan Umum Daerah dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 9

(1)Pengurusan Perusahaan Umum Daerah dilakukan oleh organ Perusahaan Umum Daerah.
(2)Organ Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pada Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(5)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014