DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik BUPATI SAMOSIR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 2 TAHUN 2024 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR ;8 TAHUN 2024 SERI A NOMOR (,v Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR SEKRET ARIAT DAERAH

4.Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.UndangUndang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); j
12.Peraturan .... /
19.Peraturan .... /
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); I

Pasal 1

(l)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang melipu ti :

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2023. I'. MEMUTUSKAN : Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENSAMOSIR dan BUPATI SAMOSIR Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
1. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodekfikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangungan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7);
2. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
4. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 38 Seri A Nomor 62). Daerah ten tang Pendapatan dan Rancangan Peraturan Pelaksanaan Anggaran Pedoman Evaluasi Pertanggungjawaban
5. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
c.Neraca ..... /

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.30.358.660.042,55 dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran Pendapatan Rp. 898.067.490.574,00
b.Realisasi Rp. 867.708.830.531,45 Selisih Kurang Rp. 30.358.660.042,55
1. 2.Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 88.177.683.270,91 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Belanja Rp. 968.660.264.076,00
b.Realisasi Rp. 880.482.580.805,09 Selisih kurang Rp. 88.177.683.270,91
1. 3.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp. 57.819.023.228,36)dengan rincian sebagai berikut:
a.Surplus/(Defisit) (Rp. 70.592.773.502,00)
b.Realisasi (Rp. 12.773. 750.273,64) Selisih Kurang (Rp. 57.819.023.228,36)
1. 4.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.211.752.887,92) dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp. 70.592.773.502,00 I Pengeluaran Rp. 0,00 Pembiayaan Netto Rp. 70.804.526.389,92 Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SiLPA)Rp. 58.030. 776.116,28 Rp. 70.804.526.389,92Penerimaan Rp. 12.773.750.273,64
a.Pendapatan Rp. 867.708.830.531,45
b.Belanja Rp. 880.482.580.805,09 Surplus/ (defisit)
c.Pembiayaan:

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

c.Neraca;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Arus Kas;
f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
b.Realisasi ..... / Pasal 6 ..... / Rp.1.826.113.425.387 ,68 Rp. 16.993.256.002,28 Rp.1.809.120.169.385,40
a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana I

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut: Rp. 70.804.526.389,92 Rp. 70.804.526.389,92 Rp. 70.804.526.389,92 Rp. 58.030. 776.116,28 Rp. 58.030. 776.116,28

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 se bagai beriku t:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal
b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal
c.Sisa SAL Tahun Lalu
d.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Saldo Anggaran Lebih Rp. 58.030.776.116,28 Rp. 58.030. 776.116,28 0,00Rp. Rp.58.030.776.116,28Anggaran (SiLPA) sebesar dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
b.Realisasi Selisih Lebih
1. 7.Selisih Anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan 211.752.887,92)(Rp. Rp. 70.804.526.389,92b. Realisasi Selisih
2. 6.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar (Rp.211.752.887,92) dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Pembiayaan Netto Rp. 70.592.773.502,00 0,00Rp. 0,00 0,00 Rp. Rp.
a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
b.Realisasi Selisih
1. 5.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut: Rp. 70.804.526.389,92 (Rp. 211.752.887,92)
b.Realisasi Selisih
b.Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Rp.291.911.661,28 terdiri dari: Behan Pegawai Rp. 322.545.721.633,89 Behan Persediaan Rp. 79.306.126.189,85 Behan Jasa Rp. 91.549. 972.630,42 Behan Pemeliharaan Rp. 8.287 .876.125,96 Behan Perjalanan Dinas Rp. 39.997.452.747,00 Behan Hibah Rp. 22.399. 763.829,00 Behan Bantuan Sosial Rp. 4.263.188.000,00 Behan Penyisihan Piutang Rp. 800.329.726,86 Behan Lain lain Rp. 4.634.813.340,00 Behan Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 29.268.534.272,55 Behan Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 17.930.234.726,83 Behan Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 60.591.408.463, 10 Behan Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp. 573.422.764,00 Behan Penyusutan Aset Lainnya Rp. 0,00 Behan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp. 229. 750.000,00 Beban Bagi Hasil Rp. 3.462.995.304,00 Behan Bantuan Keuangan Rp. 145.710.535.950,00 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Rp. 55.124.653.919,02 11
1. 2.Behan LO BehanLO sebesar Rp. 831.552.125.703,46 terdiri dari: Rp. 11.407.397.924,88 Rp. 803.069.782.730,00Pendapatan TransferLO LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Kegiatan Operasional
1. 1.PendapatanLO PendapatanLO sebesar Rp. 886.676.779.622,48 terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD)LO Rp. 72.199.598.967,60 Surplus ..... / Pasal 9 ..... / Desember 2023 sebagai berikut:
a.Ekuitas Awal Rp.1. 74 7 .362.082.04 7 ,41 I
b.Surplus/ Defisit LO Rp. 55.416.565.580,30
c.Koreksi Nilai Persediaan Rp. Q,00
d.Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. 6.341.521. 757 ,69
e.Ekuitas Akhir Rp. l.809.120.169.385,40

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 141.939.533.852,60
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp.154.713.284.126,24)
d.Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan (Rp 0,00)
e.Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris (Rp. 0,00)
f.Saldo kas Akhir per 31 Desember 2023 Rp. 58.030.776.116,28 Rp. 70.804.526.389,92

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Saldo Kas Awai per 1 Januari 2023 (Rp. 55.416.565.580,30) 0,00)(Rp.
c.Pos Luar Biasa Behan Luar Biasa sebesar Rp.0,00 terdiri dari:
1. 1.Pendapatan Luar BiasaLO Rp. Rp. 291.911.661,28 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 291.911.661,28 Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non LancarLO Surplus Penyelesaian Kewajihan Jangka Panjang LO Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non LancarLO Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka PanjangLO Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00Rp.2. Behan Luar Biasa Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Surplus/DefisitLO Lampiran 1.9 ..... / Lampiran I.8 I Lampiran I.7 Lampiran I.6 Lampiran I.5 Lampiran I.4 Lampiran I.3 Lampiran I.2

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat

(1)huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan. kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayan; Rekapitulasi Realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan ( mandatory spending); Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
1. q.Lampiran ..... / pekerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; · Daftar dana cadangan daerah; dalam Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi Kredit Pemerintahmenggunakan Daerah (KKDP). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; belanjarealisasila poran Kartu Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri; Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah dan realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas daerah; Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting; Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; Rekapitulasi laporan realisasi belanja daerah pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e purchasing; Rekapitulasi
2. o.Lampiran XV
3. p.Lampiran XVI
4. m.Lampiran XIII
5. n.Lampiran XIV I
  1. 1.Lampiran XII
6. k.Lampiran XI
7. j.Lampiran X
8. b.Lampiran II
9. c.Lampiran III
10. d.Lampiran IV
11. e.Lampiran V
12. f.Lampiran VI
13. g.Lampiran VII
14. h.Lampiran VIII
15. i.Lampiran IX Lampiran I.14 Lampiran I.13 Lampiran I.12 Lampiran I. 11 Lampiran I. 10 Lampiran 1.9 Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir MAR~~~lltNJAK ~ Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir I Nomor J.8 Tahun 2024 Seri A N omor Gl/ Tanggal U> September 2024 BUPATI SAMOSIR, Cap/dto VANDIKO T. GULTOM Ditetapkan di Pangururan pada tanggal 20 September 2024

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…