DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;

b.pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
c.apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
d.pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
e.pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
f.apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
g.apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

(9)Denda administratif yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan oleh Bupati. BAB TX. / B AB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

( 1) Terhadap pelanggaran se bagaimana dalam Pasal 82 ayat (3) dapat dikenai sanksi pidana.

(2)Pengenaan sanksi pidana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B AB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 85

( 1 ) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2)Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 86

( 1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , terdiri dari:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan penataan ruang;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
4. d.memeriksa dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
7. g.menyuruh berhenti dan atau melarang sesorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
9. i.memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan
11. k.melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 87

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten, masyarakat berhak:

a.mengetahui secara terbuka informasi dalam bentuk dokumen dan peta RTRW maupun produk turunannya;
b.menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
c.memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d.mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
e.mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada Pemerintah Kabupaten; dan
f.mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Kabupaten dan/ atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten tersebut menimbulkan kerugian.

Pasal 88

(1)Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Berita Acara Daerah Kabupaten, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten pada tempat tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahuinya dengan mudah.
(2)Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 89

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a.menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b.memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemafaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c.mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d.memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang - undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 90

(1)Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kaidah / 1
(2)Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 91

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

a.perencanaan tata ruang;
b.pemanfaatan ruang; dan
c.pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 92

Bentuk Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

a.masukan mengenai: 1 . persiapan penyusunan rencana tata ruang;
1. 2.penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
2. 3.pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; dan
3. 4.perumusan konsepsi encana tata ruang; dan/atau penetapan rencana tata ruang.
b.kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 93

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

a.masukan mengenai kebijakn pemanfaatan ruang;
b.kerja sama dengan pemerintahan, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c.kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d.peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 94

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

a.masukan terkait arahan dan/ atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b.keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelakasanaan rencana tata ruang yang tela ditetapkan;
c.pelaporan kepada instansi dan/ atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d.pengajuan /
d.pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;

b.pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
c.apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
d.pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
e.pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
f.apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
g.apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

(9)Denda administratif yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan oleh Bupati. BAB TX. / B AB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

( 1) Terhadap pelanggaran se bagaimana dalam Pasal 82 ayat (3) dapat dikenai sanksi pidana.

(2)Pengenaan sanksi pidana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B AB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 85

( 1 ) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2)Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 86

( 1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , terdiri dari:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan penataan ruang;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
4. d.memeriksa dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
7. g.menyuruh berhenti dan atau melarang sesorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
9. i.memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan
11. k.melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 87

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten, masyarakat berhak:

a.mengetahui secara terbuka informasi dalam bentuk dokumen dan peta RTRW maupun produk turunannya;
b.menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
c.memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d.mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
e.mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada Pemerintah Kabupaten; dan
f.mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Kabupaten dan/ atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten tersebut menimbulkan kerugian.

Pasal 88

(1)Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Berita Acara Daerah Kabupaten, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten pada tempat tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahuinya dengan mudah.
(2)Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 89

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a.menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b.memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemafaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c.mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d.memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang - undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 90

(1)Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kaidah / 1
(2)Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 91

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

a.perencanaan tata ruang;
b.pemanfaatan ruang; dan
c.pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 92

Bentuk Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

a.masukan mengenai: 1 . persiapan penyusunan rencana tata ruang;
1. 2.penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
2. 3.pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; dan
3. 4.perumusan konsepsi encana tata ruang; dan/atau penetapan rencana tata ruang.
b.kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 93

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

a.masukan mengenai kebijakn pemanfaatan ruang;
b.kerja sama dengan pemerintahan, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c.kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d.peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 94

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

a.masukan terkait arahan dan/ atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b.keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelakasanaan rencana tata ruang yang tela ditetapkan;
c.pelaporan kepada instansi dan/ atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d.pengajuan /
d.pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.