DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAR II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BAB III LARANGAN DAN SANKSI BAB IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BAB V KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BAB VI ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BAB VII TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA BAB VIII PENGHASILAN DAN PAKAIAN DINAS PEMERINTAH DESA BAB IX PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

i.Daerah adalah Kabupater-r Samosir.
1. 2.Pemerintahan l)aerah adalah penyelenggaraar-r urusan pernerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negara I(esatuan l?epublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara lRepublil< Indonesia Tahun 1945.
2. 3.Pen-rerintah Daerah adalah 13urpati sebagai Llnsur penl,elenggara Pemerintahan Daerah yang lnernimpin pelaksanaan Lrrusan pemerintahan yang rnenjadi ker.venangan daerah otonom.
3. 4.Bupati adalah Bupati Samosir. Menetaphan
4. 5.Dewan .l'envafllan l<akyat Daerah yang seianlutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. 6.I{ecamatan adalah Wilayah l(erja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir. 7, Desa adalah clesa dan desa adat, selanjutnya disebut desa, adaiah kesatuan masyarakat hukurn yang mernililci batas wilayah yang benvenang untuk mengatur dan mengr-lrr-ls urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyaral<at, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dari dihorrnati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Pernerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dala.m sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republil< Indonesia.
6. 9.Pemerintah Deser adalah I(epala Desa dan yang dibantu olefi Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10, Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempllnyai rvewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rurnah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah daerah.
7. 11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebr-rt BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan rvakil dari pendudutk clesa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. 12.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsllr masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. 13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya clisingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
10. 14.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
11. 15.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pernerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala I)usun, dan pelaksana teknis. BAR II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

(1)Pernerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa.
(2)Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepaia Desa yang dibantu olel-r Perangkat Desa,

Pasal 3

Penyelenggaraan Perrrerintahan Desa berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c.tertib kepentingan umum;
d.keterbukaan;...1
d.keterbul<aan;
e.proporsionalitas;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas;
h.efektivitas dan elisiensi;
i.kearifan 1okal;
j.keberagaman; dan
k.partisipatif.

Pasal 4

(1)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdalrssn masyarakat desa.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa rnemiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: ar. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penartaan dan pengelolaan wilayah.
1. b.melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. c, pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan l<ewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
2. d.pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi rnasyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidnp, pernberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. e.menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), kepala Desa berwenarng:
1. a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
4. d.rnenetaplcan peratlrran desa;
5. e.menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. f.membina kehidr-rpan lxasyarakat desa;
7. g.membina ketenteraman dan ketertiban rnasyarakat desa;
8. h.membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonornian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. i.mengembangkan sumber pendapatan desa; j megusulkan darn menerima pelimpahan sebagian l<ekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat clesa;
10. k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  1. 1.memanfaatkan teknologi tepat guna;
11. m.mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
12. n.mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
13. o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berhak:
1. a.mengusulkan, menetapkan dan memberhentikan Perangkat Desa;
2. b.mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
3. c.menerima penghasilan tetap setiap bu1an, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; dan
4. d.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), kepala Desa berkelvajiban:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. b.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
3. c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
4. d.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
5. e.mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanal<an kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
7. g.melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
8. h.menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
9. i.mernbina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
10. j.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
11. k.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
12. l.memberikan informasi kepada masyarakat desa; dan
13. m.berdomisili di desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepala Desa wajib:

a.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui camat;
b.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat;
c.memberikan.../
c.membefikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
d.memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggalaan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

Kepala Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa;
f.melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan diiakukannYa;
g.menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyar,varatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah l(abupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; j ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kePala daerah;
k.melanggar sumpah/janji jabatan;
l.meninggaikan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; m, Pimpinan dan/atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha iain yang anggarannya bersumber dari API3N/APBD; dan
n.Pimpinan Badan Usaha yang mengelola kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Pasal 7

(1)Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2\ Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanj utkan dengan pemberhentian.

Pasal 8

(1)Perangkat Desa terdiri atas: (i) (2\
(3)
1. a.sekretariat desa;
2. b.pelaksana kewilaYahan; dan
3. c.pelaksana teknis' (2\ Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa'

Pasal 9

perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat (1) bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya' perangkat Desa sebagaimana dimaksr-rd pada ayat (1) diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati' Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayal (1) bertanggung jawab ke pada kepala Desa'

Pasal 10

Sekretariat desa sebagairnana dimaksud pada Pasal B ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dibantu oleh unsl-lr staf sekretariat' Sekretariatdesasebagaimanadirnaksu<lpaclaayat(i)tercliridari2(dua) bidangurusanyaituurusanLlmum<lanperencanaan,danurusankeuangan. Masing-rrrasing urusan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan'

Pasal 11

pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal B ayat (1) huruf b merupakanunsurpembantukepalaDesasebagaisatuantugaskewilayahan. Jurnlahunsurpelaksanakewilayahansebagaimanadimaksudpadaayat(1) ditentukanSecaraproporsionalsesuaikebutuhanclankemampuankeuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik' geografis' jumlah kepadatanpencluduk,sertasaranaprasaranapenunjangtugas' Pelaksarrakewilayahandilaksanal<ano]e}rkepaladusun,palingbanyak3(tiga) clan paling sedikit 2 (dua) yang ditetaplcan dengan Peraturan Bupati'

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…