DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Kecamatan, Desa, Kampung, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Adat Istiadat, Masyarakat Hukum Adat, Hukum Adat, Hak Masyarakat Hukum Adat, Hutan Adat, Tanah Adat, Wilayah Adat, Lembaga Adat, Hak Komunal Atas Tanah, Peradilan Adat, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Konflik, Pemetaan Wilayah Adat, Kearifan Lokal, dan Tindak Pidana Ringan; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Keberadaan dan Kedudukan Masyarakat Hukum Adat; Wilayah Adat; Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat; Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; Kewajiban Pemerintah Daerah; Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat; Penyelesaian Sengketa; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa keberadaan Masyarakat Hukurn Adat di Kabupaten Sanggau merupak.an cerminan keberagaman Bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Sanggau selama ini belum memberikan pengakuan dan perlindungan secara optimal terhadap Hak Masyarakat Hukurn Adat, khususnya yang menyangkut hak atas budaya, tanah, wilayah dan pengelolaan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun menurut Hukurn Adatnya;
c.bahwa belum optimalnya pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukurn Adat di Kabupaten Sanggau, mengakibatkan munculnya Konflik di Masyarakat Hukum Adat serta dapat menghalangi Masyarakat Hukum Adat untuk berdaulat, mandiri dan bennartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukurn Adat;

1.Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati clan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan scbagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesehan International Covenant on Civil, and Polical Rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linglrungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Percrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 I 4 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 20 I 5 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat HukumAdat;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat-istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan terhadap Masyarakat Hukum Adat diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.kebangsaan;
c.kesetaraan dan non-diskriminasi; 5
d.keberlanjutan lingkungan;
e.partisipasi;
f.Kearifan Lokal;
g.keberagaman;
h.transparansi; dan
1. 1.musyawarah mufakat.

Pasal 3

Pengaturan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

a.mewujudkan Masyarakat Hukum Adat yang aman, toleran, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
b.mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
c.memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan;
d.memberikan kepastian dan akses keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat daiam pemenuhan atas haknya; dan
e.mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB LIL

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kedudukan Masyarakat Hukum Adat, wilayah Masyarakat Hukum Adat, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat, kelembagaan adat, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, tanggung jawab pemerintah, pendanaan dan penyelesaian sengketa.

BAB IV

KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

(1)Keberadaan Masyarakat Hukum Adat didasarkan pada ikatan keturunan (genealogis), ikatan wilayah (teritorial), dan ikatan keturunan-wilayah (geneologis-teritorial).
(2)Keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (!) memiliki ciri :
1. a.terdiri atas sekelompok orang bersifat teratur yang membentuk kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
2. b.men em pa ti secara tetap wilayah/ daerah tertentu atau berada daiam kesatuan wilayah;
3. c.merniliki penguasa/pemimpin dalam komunitas;
4. d.memiliki hubungan berdasarkan ikatan geneologis, teritoriai, dan genelogis-teritorial;
5. e.mem.iliki harta kekayaan material dan immaterial;
6. f.mempunyai kesatuan hukum (Hukum Adat); dan
7. g.memiliki sistem kepercayaan.

Pasal 6

Masyarakat Hukum Adat berkedudukan sebagai subyek hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. 6 BABV WILAYAH ADAT

Pasal 7

(1)Wilayah Adat meliputi Kampung, gabungan dua atau beberapa Kampung atau Kampung dengan sebutan lain.
(2)Wilayah Adat ditentukan oleh Masyarakat Hukum Adat atas dasar Adat istiadat dan/atau Hukum Adat serta kebiasaan Masyarakat Hukum Adat secara turun temurun.

BAB VI

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 8

(1)Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melakukan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati membentuk panitia Masyarakat Hukum Adat.
(3)Pembentukan panitia Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui :

a.identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
b.verifikasi Masyarakat Hukum Adat; dan
c.penetapan Masyarakat Hukum Adat. Pasal JO

(1)ldentifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Camat dengan melibatkan kepala desa, masyarakat setempat dan dapat dibantu oleh pihak lain.
(2)Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. a.sejarah Masyarakat Hukum Adat;
2. b.Wilayah Adat;
3. c.Hukum Adat;
4. d.bahasa;
5. e.harta kekayaan dan/ a tau benda adat; dan
6. f.kelembagaan/ sis tern pemerintahan adat.
(3)Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia Masyarakat Hukum Adat.
(4)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat setempat dan yang berbatasan untuk memberikan kesempatan mengajukan pendapat, saran dan masukan.
(5)Pendapat, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan

Pasal 11

(1)Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis kepada panitia Masyarakat Hukum Adat. 7
(2)Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dan validasi ulang berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan:
1. a.pemeriksaan dokumen keberatan;
2. b.memfasilitasi pertemuan terhadap pihak pengaju keberatan dan pelaksana identifikasi;
3. c.meminta pendapat pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan materi atau isi keberatan; dan
4. d.pengambilan keputusan.
(3)Verifikasi dan validasi ulang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
(4)Putusan panitia Masyarakat Hukum Adat dapat menerima atau menolak keberatan yang diajukan.
(5)Jika panitia Masyarakat Hukum Adat menerima materi keberatan yang diajukan, maka panitia Masyarakat Hukum Adat meminta Camat untuk melakukan identifikasi ulang.
(6)Hasil identifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia Masyarakat Hukum Adat.
(7)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan kembali kepada masyarakat setempat dalam waktu 14 (empat belas) hari.
(8)Jika panitia Masyarakat Hulrum Adat menolak materi keberatan yang diajukan, maka panitia Masyarakat Hukum Adat, meneruskan hasil verifikasi dan validasi untuk disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi dalam penetapan masyarakat Hukum Adat.

Pasal 12

( 1) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puhuh) hari tidak terdapat keberatan, pendapat, saran dan masukan dari masyarakat setempat dan masyarakat yang berbatasan, panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.

(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar Bupati menetapkan Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati. BABVJI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…