DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistematika, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan · PERATURAN DAERAH TENTANG REN CANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2016- 2036.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,
3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mernpunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasukjasa industri.
5.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2016-2036 yang selanjutnya disingkat RPIK 2016-2036 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Sanggau untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2036. BABI! RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)RPIK 2016-2036 merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ke dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan industri serta program prioritas daerah sesuai dengan Rencana lnduk Pembangunan Industri Nasional.
(2)RPIK 2016-2036 sebagaimana dimaksud pada ayat (!) merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
(3)RPIK 2016-2036 menjadi acuan dalam penyusunan:
1. a.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
2. b.Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB LLL

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1)Sistematika RPIK 2016-2036 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
1. a.BAB I PENDAHULUAN
2. b.BAB II GAMBARAN KONDISI DAE RAH TERKAIT PEMBANGUNANINDUSTRI
3. c.BAB Ill VIS! DAN MIS! PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMtll\NGUNAN !NDUSTRl DAERAH
4. d.BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
5. e.BAB V PENUTUP
(2)RPIK 2016-2036 berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB!V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIK 2016- 2036.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 5

(1)RPIK 2016-2036 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(2)Dalam hal pelaksanaan RPIK 2016-2036 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, penetapan perubahan sasaran tahunan RPIK 2016-2035 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2016-2036 I. UMUM Pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna rnewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan industri sebagai penggerak utama. Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional dan daerah. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, pereneanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perangkat kebijakan yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, dunia usaha perlu memberikan respon positif dengan mengembangkan industri yang inovatif, yang didasari dengan rasa nasionalisme yang tinggi, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga meningkatkan daya saing daerah dan nasional di tingkat global. Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai saJah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten Tahun 2016-2036 yang berisi perumusan kecenderungan dalam kurun waktu 20 {dua puluh) tahun kedepan dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat daerah serta tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan daJam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Gubemur" adalah Gubemur Kalimantan Barat. Ayat (2) Yang dimaksud dengan •poRB" adalah Produk Domestik Regional Bruto, merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (Iii!).

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…