(1)RPIK 2016-2036 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(2)Dalam hal pelaksanaan RPIK 2016-2036 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, penetapan perubahan sasaran tahunan RPIK 2016-2035 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2016-2036 I. UMUM Pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna rnewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan industri sebagai penggerak utama. Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional dan daerah. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, pereneanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perangkat kebijakan yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, dunia usaha perlu memberikan respon positif dengan mengembangkan industri yang inovatif, yang didasari dengan rasa nasionalisme yang tinggi, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga meningkatkan daya saing daerah dan nasional di tingkat global. Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai saJah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten Tahun 2016-2036 yang berisi perumusan kecenderungan dalam kurun waktu 20 {dua puluh) tahun kedepan dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat daerah serta tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan daJam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. II. PASAL DEMI PASAL