DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Usaha Jasa Konstruksi; IUJK; Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK; Laporan Pertanggungjawaban SKPD Memberikan IUJK; Pemberdayaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Sistem Informasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tertib usaha jasa kontruksi, pekerjaan kontruksi, dan pemanfaatan hasil pekerjaan kontruksi, diperlukan pengaturan tentang izin usaha jasa kontruksi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelengaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelengaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/ 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Sanggau. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultansi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan Pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing berserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Perencana kontruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain. Jasa perencanaan dalam pekerjaan kontruksi terdiri dari serangkaian kegiatan yang dimulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja kontruksi. Ruang lingkup kegiatan tersebut mencakup kegiatan survey, perencanaan umum dan study makro/mikro, study kelayakan proyek, perencanaan teknik termasuk perencanaan operasional dan pemeliharaan serta penelitian. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk Fisik lain. Pengawas kostruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa kostruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan /alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi. Sertifikat adalah :

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang bentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah Sertifikat yang dikeluarkan Badan Sertifikasi Ter-Akreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi kepada perusahaan yang telah lulus sertifikasi sebagai bukti perusahaan mampu melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai Klasifikasi Bidang, Sub Bidang dan Kualifikasi yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa Konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah Lembaga sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Penanggung jawab teknik dan atau tenaga teknik adalah tenaga ahli atau tenaga terampil bersertifikat yang ditunjuk penanggung jawab badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek teknik dalam operasionalisasi BUJK.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)Usaha jasa konstruksi mencakup :
1. a.jenis usaha;
2. b.bentuk usaha; dan
3. c.bidang usaha jasa konstruksi. Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi. Jasa perencanaan, jasa pelaksaaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi. Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha. Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
4. a.bidang Usaha Perencanaan;
5. b.bidang Usaha Pelaksanaan; dan
6. c.bidang Usaha Pengawasan. Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis. Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 3

Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK. IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi. Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam SBU

BAB III

IUJK

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
c.merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 5

(1)Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
(2)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk SKPD untuk memberikan IUJK.
(3)IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
(4)IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati.
(5)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 6

(1)Dalam hal pemberian IUJK yang dilaksanakan oleh SKPD yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi jasa konstruksi.
(2)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tandatangani oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kreteria BUJK yang dapat diberikan rekomendasi serta format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Bupati atau SKPD yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
(2)Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.permohonan izin baru;
2. b.perpanjangan izin;
3. c.perubahan data;
4. d.penutupan izin; dan atau
5. e.registrasi
(3)Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 9

(1)Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi, komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penaggung jawab badan usaha pada BUJK lain apabila BUJK tersebut :
1. a.memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
2. b.secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
(2)BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
(3)Penanggung Jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
(4)Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh SKPD yang membidangi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(5)Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau usaha lainnya dibidang jasa kontruksi yang sama.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu tanda penanggung jawab teknik diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958