DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Ruang Lingkup, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Antisipasi Dini, Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Penghargaan, Forum Koordinasi dan Forum Perlindungan, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika setiap saat cenderung meningkat yang dampaknya dapat membahayakan perkembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Sanggau dan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara Indonesia;
b.bahwa Kabupaten Sanggau yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki tingkat lalu lintas manusia dan barang antar negara yang tinggi, sangat memungkinkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5419);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau. 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau.
6.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7.Antisipasi Dini adalah upaya awal Pemerintah Daerah untuk melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
8.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
9.Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
10.Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
11.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12.Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
14.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
15.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari ketergantungan Narkotika.
16.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17.Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
18.Advokasi adalah pemberian bantuan dan perlindungan hukum.
19.Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau.
20.Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya 4 berada dalam wilayah Kabupaten Sanggau.
21.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22.Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah program pemerintah di bawah koordinasi BNNK.
23.Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Belum Cukup Umur adalah seseorang yang dinyatakan sebagai Pecandu dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika adalah:

a.kemanusiaan;
b.kesetiakawanan;
c.keadilan;
d.kemanfaatan;
e.keterpaduan;
f.kemitraan;
g.keterbukaan;
h.akuntabilitas;
i.partisipasi;
j.profesionalitas; dan
k.keberlanjutan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.Antisipasi Dini;
c.Pencegahan;
d.penanganan dan rehabilitasi;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.penghargaan;
g.partisipasi masyarakat;
h.Forum Koordinasi dan Forum Perlindungan;
i.pembiayaan; dan
j.sanksi.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika adalah:

a.memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika; dan
b.memfasilitasi penanganan terhadap Penyalahgunaan Narkotika melalui 5 Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pendampingan, perlindungan dan advokasi, pembinaan lanjut dan upaya penanganan khusus bagi Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika meliputi:

a.menetapkan pedoman operasional dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika;
b.melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan Lembaga Pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
c.mengatur dan mengawasi pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan Antisipasi Dini terhadap Penyalahgunaan Narkotika.
(2)Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
1. a.memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
2. b.melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara;
3. c.melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan;
4. d.melakukan pengawasan terhadap rumah kos, hotel dan penginapan serta tempat-tempat hiburan;
5. e.melalui kegiatan yang diarahkan pada upaya untuk menghindarkan anggota masyarakat dari lingkungan yang tidak baik;
6. f.peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah Penyalahgunaan Narkotika; dan
7. g.berkerjasama dengan Instansi Vertikal, satuan pendidikan, Badan Usaha dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika dan menyukseskan program P4GN.

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 7

Upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dilakukan melalui:

a.keluarga;
b.satuan pendidikan;
c.masyarakat;
d.instansi di lingkungan Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
e.Badan Usaha;
f.hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos dan Tempat Usaha; dan
g.organisasi media massa.

Pasal 8

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, 6 dilakukan oleh orang tua dengan cara:

a.memberi pendidikan keagamaan kepada anggota keluarga;
b.meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah; dan
c.melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 9

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan oleh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta dengan cara:

a.menetapkan tata tertib sekolah yang memuat kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikannya;
b.membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika pada masing-masing satuan pendidikan;
c.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
d.memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan Penyalahgunaan Narkotika;
e.berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;
f.melaporkan apabila adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
g.bertindak koorperatif dan proaktif dengan Pemerintah Daerah, kepolisian dan BNNK apabila terdapat kegiatan pembinaan dan deteksi dini Penyalahgunaan Narkotika di satuan pendidikannya.

Pasal 10

(1)Dalam hal peserta didik terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika, penanggungjawab satuan pendidikan harus memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan wajib melaporkan peserta didik tersebut kepada orang tua/wali.
(2)Dalam hal peserta didik menjalani program rehabilitasi dan/atau Pendampingan berdasarkan hasil asesmen, orang tua/wali peserta didik wajib melaporkan kepada satuan pendidikan.
(3)Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program rehabilitasi dan/atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan wajib menerima peserta didik dengan ketentuan tidak melebihi batas usia sekolah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…