DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 348

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penataan Desa, Kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, Keuangan dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Sanksi Administratif, Pembinaan dan Pengawasan Desa, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan desa di Kabupaten Sanggau sehingga dapat berkembang dan mandiri perlu landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa di Kabupaten Sanggau perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
3. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
10. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 3
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. 16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. 17.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. 18.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005 – 2025;
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4
4.Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
5.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Bupati adalah Bupati Sanggau.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas, badan dan kantor.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
11.Camat adalah camat di kabupaten Sanggau.
12.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
16.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 5
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
20.Desa induk adalah desa asal.
21.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
22.Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
23.Kewenangan Desa adalah kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
24.Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat, dan/atau APBD Kabupaten.
25.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
28.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
29.Unsur masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak, lembaga kemasyarakatan desa dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.
30.Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
31.Tanah Kas Desa adalah aset pemerintah desa berupa barang tidak bergerak yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
32.Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah masyarakat setempat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pemungutan suara di setiap TPS. 6
33.Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pelaksanaan Pemungutan Suara.

BAB II

PENATAAN DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah daerah kabupaten dapat memprakarsai pembentukan desa berdasarkan tingkat perkembangan pemerintahan desa.
(2)Pembentukan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kemampuan dan potensi desa.

Pasal 3

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:

a.pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; dan
b.penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 4

Pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa bersangkutan.

Pasal 5

(1)Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibahas oleh BPD dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
(2)Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan BPD yang ditandatangani pimpinan dan anggota BPD dengan melampirkan berita acara kesepakatan.
(3)Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kepala desa dan unsur masyarakat.
(4)Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati dalam melakukan pemekaran desa.
(5)Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada bupati melalui camat.

Pasal 6

(1)Bupati membentuk tim kajian pembentukan desa persiapan setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa. 7
(2)Pembentukan tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
(3)Tim kajian pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk desa persiapan.
(4)Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak, bupati menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan desa persiapan.

Pasal 7

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.

Pasal 8

(1)Bupati menyampaikan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya peraturan bupati untuk mendapatkan surat yang memuat kode register desa persiapan.
(2)Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi bupati untuk mengangkat penjabat kepala desa persiapan.
(3)Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur pegawai negeri sipil di kecamatan yang mempunyai pangkat paling rendah penata muda tingkat I (golongan IIIb) untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
(4)Penjabat kepala desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala desa induknya.
(5)Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi :
1. a.peta desa;
2. b.penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
3. c.pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
4. d.pembentukan struktur organisasi;
5. e.pengangkatan perangkat desa;
6. f.penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
7. g.pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
8. h.pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
9. i.pembukaan akses perhubungan antar desa. 8
(6)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penjabat kepala desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa.

Pasal 9

(1)Penjabat kepala desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada kepala desa induk dan bupati melalui camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
(3)Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan desa persiapan layak menjadi desa, bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa untuk dibahas bersama dengan DPRD.
(4)Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan desa persiapan tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk.
(5)Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati.
(6)Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui DPRD, bupati dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.

Isi peraturan

Teks348PDFHirarki

Memuat teks peraturan…