DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tambahan Penyertaan Modal, Pelaksanaan Penyertaan Modal, Sumber Dana, Hak dan Kewajiban, Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

s.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
1. 6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
s.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
1. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
2. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
3. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dae rah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU 2 MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT. BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabu paten Sanggau.
4. 2.Pemerintah Kabupaten Sanggau adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. 3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
6. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya c!isingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya c!isingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.
8. 6.Modal Daerah adalah kekayaan pemerintah daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat surat berharga dan hak-hak lainnya
9. 7.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilik:an barang milik daerah dan/atau uang yang merupakan kek:ayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
10. 8.Penambahan penyertaan modal adalah penambahan terhadap jumlah modal yang telah disetorkan pemerintah daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
11. 7.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. 9.Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 3
13. 10.Dividen adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Baral yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proposional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki. 1 1 . Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Baral yang selanjutnya disebut PI' Bank Kalbar adalah Bank yang sahamnya dirniliki oleh Pemerintah Daerah.
14. 12.Rapal Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. 13 Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TAMBAHAN PENYERTMN MODAL

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PI'. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2015 berjumlah Rp. 31.043.000.000,00 (tigapuluh satu milyar empat puluh tiga juta rupiah);
(2)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PI'. Bank Kalbar sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh mz1yar rupiah); yang dianggarkan dan dilaksanakan secara bertahap selama 4 (empat) tahun anggaran yang dimulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
5. e.jika jumlah sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak terpenuhi dan atau tidak cukup terpenuhi, maka kekurangan tersebut dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sampai terpenuhinya jumlah yang ditetapkan sebagaimana ayat (2), hingga Tahun Anggaran 2020; 4
(3)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada pada PT. Bank Kalbar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

BAB ILL

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUMBERDANA

Pasal 4

Tambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar bersumber dari APBD. BABV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)PT. Bank Kalbar mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) setiap tahun anggaran berkenaan.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan dividen basil penyertaan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Kalbar.
(3)Dividen basil Penyertaan Modal dibagikan setiap akhir tahun buku PT. Bank Kalbar dan menjadi hak daerah.
(4)Dividen sebagaimana dimaksud ayat (21 dan ayat (3) secara langsung ditransfer ke Kas daerah dan merupakan komponen pendapatan daerah.

Pasal 6

(1)PT. Bank Kalbar mempunyai kewajiban:
1. a.melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku; dan
2. b.membuat dan memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan penyertaan modal;
(2)Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan dana penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Kalbar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2). s BAB VJ PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
(2)Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar.
(3)Pejabat berwenang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada DPRD Kabupaten Sanggau;
(4)Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VJ!

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 26 September 2016 BUPATI SANGGAU, ttd PAOLUSHADI Diundangkan di Sanggau pada tanggal 10 Oktober 2016 SEKRETAR!S DAERAH KABUPATEN SANGGAU, ttd A.L. LEYSANDR! LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN.2016 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN UKUM DAN HAM NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVJNSI KALIMANTAN BARAT: ( 4 / 2 0 1 6 ) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT I. UMUM Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan,Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, maka pemerintah Kabupaten Sanggau dituntut untuk mampu menggali berbagai sumber potensi daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 285 ayat ( 1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah yang meliputi atas :

1.Pajak Daerah;
2.Retribusi Daerah;
3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
4.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud angka 3 diatas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah salah satu bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, dan perlu diberdayakan untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan dalam rangka menggiatkan perekonomian di daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabu paten Sanggau dalam hal ini adalah dengan melakukan penyertaan modal. Pada prinsipnya, penyertaan modal bertujuan untuk mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat struktur modal, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan. Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 7 Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukupJelas

Pasal 2

CUkup Jelas

Pasal 3

CUkup Jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…