DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sal, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Sal; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Perubahan Ekuitas; f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah. Konsideran erda Pertnggrgi aafan elafsanaan /980 1a 2016

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal l ayat (l) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: a. Pendapatan b. BelanjaSurplus/defisit c. Pembiayaan- Penerimaan- PengeluaranSurplus/defisit RpRpRpRp 1.325.818.216.698,361.465.480.153.688,03 300.974.789.530,28 8.500.000.000,00 Rp (139.661.936.989,67) Rp 292.474.789.530,28 Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut: 1 Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp113.812.447.064,44 dengan rincian sebagai berikut:a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp l .439.630.663.762,80

b.Realisasi Rp 1,325.818.216.698,36 Selisih lebih/(kurang) Rp (113.812.447.064,44) 2 Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp265,625.299.605,05 dengan rincian sebagai berikut:a. Anggaran belanja setelah perubahanb. Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp 1.731.105.453.293,08 Rp 1.465.480.153.688,03 Rp (265.625.299.605,05) 3 Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp151.812.852.540,61 dengan rincian sebagai berikut:a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp (291.474.789.530,28)
b.Realisasi Rp (139.661.936.989,67) Selisih lebih/(kurang) Rp (151.812.852.540,61) 4 Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 300.974.789.530,28
b.Realisasi Rp 300.974.789.530,28 Selisih lebih/(kurang) Rp Nonsideran erda entanggungjata6an @elafanaan 980 1 2016 8 5 Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 9.500.000.000,00
b.Realisasi Rp 8.500.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp !.000.000.000,00 6 Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rpl .000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 291.474.789.530,28
b.Realisasi Rp 292.474.789.530,28 Selisih lebih/(kurang) Rp (1.000.000.000,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal l ayat

(1)huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
1. a.Jumlah aset Rp 2.030.391.853.506,33 b. Jumlah kewajiban Rp 66.072.706.871,42 c. Jumlah ekuitas dana Rp 1,964.319.146.634,91

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal I ayat

(1)huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016 Rp b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangar Rp d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Rp e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran Rp f. Saldo akhir kas per 31 Desember tahun 2016 Rp

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal l ayat (l) huruf d tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 296.303.861.197,86193.058.321.691,33 (332.720.258.681,00) (8.500.000.000,00) 1.21 1.035.132,00 156.691.178.785, 11 onsideran qerda qertanggungjawaban elasanaan a8D 1a 2016 9

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal I ayat

(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Laporan realisasi anggaran;Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi pendapatan, belanjadan pembiayaan;Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,dan kegiatan;Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahandaerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.Daftar Jumlah Pegawai per golongan, per jabatan;Daftar piutang daerah;Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalamtahun anggaran berikutnya;Daftar dana cadangan daerah; danDaftar pinjaman daerah. Neraca.Laporan arus kas.Catalan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal I ayat

(2)terdiri dari: a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidal< terpisahkan dari peraturan daerah ini. a. Lampiran I Lampiran I.ILampiran !.2Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 Lampiran I.5 Lampiran !.6Lampiran !.7Lampiran 1.8 Lampiran I.9Lampiran I. 10Lampiran I. 11Lampiran 1.12 b. Lampiran II C. Lampiran III d. Lampiran IIV onsideranerda Pertanggungja w a6an efafanaan 7080 1% 2016 10

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah ten tang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan dipada tanggal Sanggau 25 Agustus 2017 BUPATI SANGGAU, TTD PAOLUS HADI Diundangkan di Sanggau.pada tanggal 25 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SANGGAU TTD A.L.LEYSANDRILEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (5/ 2017) Salinan sesuai dengan aslinya,KEPALA B, IAN H UM DAN HAM H PE I (IV/b) NIP. 03 1 002 Nonsideran erda Pertanggngja a6an efakanaan 7840 1 2016

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…