DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban, Perizinan, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Lembaga Pengelola, Zona Kawasan Bebas Sampah, Insentif dan Disinsentif, Kerjasama dan Kemitraan, retribusi, Pembiayaan, Peran Masyarakat, Penyelesaian Sengketa, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau dan melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat

(4), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 3 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum; Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang kebersihan dan persampahan di Kabupaten. 4
5.Orang adalah Perseorangan,dan/atau Kelompok Orang, dan/ atau Badan Hukum.
6.Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran dan salah satu tanda dari keadaan hygene yang baik.
7.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
8.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10.Timbulan Sampah adalah jumlah sampah yang dihasilkan per orang perhari dalam satuan volume maupun berat.
11.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
12.Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.
13.Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
14.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15.Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
16.Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
17.Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
18.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
19.Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
20.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/ atau Tempat Pemrosesan Akhir.
21.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
22.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23.Tempat Pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
24.Stasiun Peralihan Antara, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk daerah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
25.Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari kendaraan angkut bermotor / tidak bermotor ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
26.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara 5 langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.
27.Kompensasi adalah pemberiaan imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
28.Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelolan sampah dan limbah.
29.Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Bupati mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dengan baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Bupati mempunyai wewenang :
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
3. c.melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPST dan TPA;
5. e.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
6. f.menetapkan zona kawasan bebas sampah; dan
7. g.menetapkan jadwal pembuangan sampah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap orang berhak :

a.mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah;
b.berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
d.mendapat perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah. 6

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban :

a.menyediakan sarana dan prasarana untuk menampung sampah yang sudah dipilah dari sumber sampah;
b.menyediakan sarana untuk mengangkut sampah yang sudah dipilah dari sumber sampah dan/atau TPS ke TPA;
c.melakukan sosialisasi kepada para pengelola kawasan pemukiman, pengelola tempat komersil, industri, umum/sosial untuk menyediakan bak/kantong/keranjang sampah dan/atau mempunyai saluran pembuangan air limbah;
d.melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah; dan
e.memfasilitasi berdirinya Bank Sampah untuk membantu pengolahan sampah dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan serta membuat sampah menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Pasal 5

(1)Setiap orang berkewajiban :
1. a.mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
2. b.memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan tempat tinggal/tempat berusaha;
3. c.memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase, kolam, sungai yang terletak di lokasi atau di sempadan tempat tinggal/tempat berusaha.
(2)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
1. a.menyediakan wadah penampungan sampah di depan bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha atau di dalam kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis/sifat sampah, yaitu sampah organik, sampah an-organik dan sampah yang mengandung B3;
2. b.memilah sampah sejak awal dengan menempatkannya ke dalam wadah penampung sampah yang telah disediakan;
3. c.mengupayakan penggunaan/pemanfaatan kembali sampah berupa produk atau kemasan, seperti tas plastik/kresek, bungkus kado, botol, kaleng dan lainnya;
4. d.mengupayakan mengolah atau memanfaatkan sampah organik, seperti antara lain untuk membuat kompos (composting), menjadikannya pupuk dengan menimbun ke dalam tanah, menjadikannya sumber pangan hewan dan lainnya;
5. e.mengupayakan membuang/mengantarkan sampah ke TPS yang telah disediakan, dalam hal tidak tersedia atau tidak dimungkinkannya pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah;
6. f.mengumpulkan sampah yang dihasilkan oleh alam yang berada di persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha atau di lahan milik umum atau lahan ruang terbuka hijau yang terletak di depan atau samping persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha; 7
7. g.mengambil/mengangkat sampah yang berada di dalam saluran drainase yang terletak di sempadan persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha dan menempatkannya di wadah sampah sesuai dengan jenis/sifatnya; dan
8. h.mencegah membuang sampah ke tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

(1)Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :
1. a.pengurangan sampah; dan
2. b.penanganan sampah.
(2)Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 8

(1)Pengurangan sampah meliputi :
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali sampah
(2)Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan produk yang dapat di daur ulang.
(3)Pemerintah Daerah menetapkan produk-produk yang dapat di daur ulang.
(4)Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan pendaurulangan sampah menjadi produk yang mempunyai nilai tambah.
(5)Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang untuk memasarkan produk dari daur ulang sampah.
(6)Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim yang bertugas untuk mensosialisasikan gerakan peduli lingkungan.
(7)Untuk mencapai target pengurangan sampah dilakukan secara bertahap.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengurangan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 8

Pasal 9

Penanganan sampah meliputi kegiatan :

a.pemilahan;
b.pengumpulan;
c.pengangkutan;
d.pengolahan; dan
e.pemprosesan akhir sampah.

Pasal 10

(1)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan oleh :
1. a.setiap orang;
2. b.pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
3. c.pemerintah Daerah.
(2)Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 4 ( empat ) jenis sampah yang terdiri atas :
1. a.sampah yang mudah terurai;
2. b.sampah yang dapat digunakan kembali;
3. c.sampah yang dapat didaur ulang; dan
4. d.sampah lainnya.
(3)Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
(4)Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah.
(5)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan :
1. a.jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.diberi label atau tanda; dan
3. c.bahan, bentuk, dan warna wadah.
(6)Penyediaan sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5) dilakukan secara bertahap.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyediaan sarana pemilahan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dilakukan oleh :
1. a.pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
2. b.Pemerintah Daerah. 9
(2)Pengelola kawasan komersil, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan :
1. a.TPS
2. b.TPS 3R; dan/atau
3. c.alat pengumpul untuk sampah terpilah.
(3)Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah pemukiman.
(4)TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
1. a.tersedianya sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
2. b.luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
3. c.lokasinya mudah diakses;
4. d.tidak mencemari lingkungan;
5. e.memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
(5)Pemerintah Daerah dan Pengelola kawasan komersil, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat menyediakan TPS dan/atau TPS3R secara bertahap.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyediaan TPS dan/atau TPS3R diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…