Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 9 Tahun 2016
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Perda No.1 Tahun 2014 yaitu pasal 1 dan pasal 3.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Perda No.1 Tahun 2014 yaitu pasal 1 dan pasal 3.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5679); 3
4816);
4833);
4
5
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :
BAB III
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 22 Desember 2016 BUPATI SANGGAU, TTD PAOLUS HADI Diundangkan di Sanggau pada tanggal 22 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, TTD A.L. LEYSANDRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 9. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (9)/(2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM YAKOBUS, SH, MH Pembina Tingkat I NIP 19700223 199903 1 002 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014 – 2019 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 disertai dengan rencana kerja-rencana kerja SKPD dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta bersifat indikatif. Selain dari itu, RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014- 2019 juga digunakan sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) pada setiap tahunnya dimulai dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun pertama Pemerintahan Bupati berikutnya yaitu pada tahun 2019. Namun demikian, Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD, maka jangka waktu keseluruhan RPJMD Kabupaten Sanggau adalah 2014-2019. Secara keseluruhan, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 menggunakan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas- bawah, dan bawah-atas. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati adalah proses penyusunan suatu rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan calon Bupati . Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka 8 adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas- bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 disusun bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi permasalahan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Sanggau sesuai dinamika perkembangan daerah provinsi dan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik, melalui 6 (enam) tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut:
Selanjutnya, karena RPJMD ini berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum rencana pembangunan lima tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan maka dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan. Oleh karena itu, walaupun RPJMD ini bermula dari rumusan visi, misi dan indikatif program pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Sanggau, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi. RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 telah memasuki tahun pelaksanaan kedua, yaitu tahun 2016, dengan asumsi tahun 2014 hanya menjalankan rencana sisa periode RPJMD kurun waktu sebelumnya, dan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 diawali tahun anggaran 2014. Dalam perjalanannya, banyak sekali perubahan dan dinamika lingkungan, baik lingkungan eksternal (provinsi, nasional, dan bahkan regional dan internasional) maupun lingkungan internal 9 Kabupaten Sanggau, yang mau tidak mau tetap harus direspon dan diakomodir dalam berbagai penyesuaian perencanaan pembangunan di lingkungan Kabupaten Sanggau. Beberapa perubahan dan dinamika lingkungan eksternal yang perlu direspon antara lain: Adanya pergantian kepemimpinan nasional, yang membawa perubahan penting pada strategi serta arah dan kebijakan pembangunan nasional dengan Trisaktinya dan 8 (delapan) agenda program pembangunan “Nawa Cita” dari presiden dan wakil presiden terpilih, Ir H. Joko Widodo dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla;
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9.
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen