DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sanggau

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Perda No.1 Tahun 2014 yaitu pasal 1 dan pasal 3.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 sebagai tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 4
20.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
21.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
25.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
28.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
29.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2034;
30.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 5
31.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
33.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019;
34.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 – 2034; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Bab III Pasal 3 diubah, sehingga Bab III Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1)Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
3. c.BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
4. d.BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
5. e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
6. f.BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6
7. g.BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
8. h.BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
9. i.BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
10. j.BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 22 Desember 2016 BUPATI SANGGAU, TTD PAOLUS HADI Diundangkan di Sanggau pada tanggal 22 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, TTD A.L. LEYSANDRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 9. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (9)/(2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM YAKOBUS, SH, MH Pembina Tingkat I NIP 19700223 199903 1 002 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014 – 2019 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 disertai dengan rencana kerja-rencana kerja SKPD dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta bersifat indikatif. Selain dari itu, RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014- 2019 juga digunakan sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) pada setiap tahunnya dimulai dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun pertama Pemerintahan Bupati berikutnya yaitu pada tahun 2019. Namun demikian, Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD, maka jangka waktu keseluruhan RPJMD Kabupaten Sanggau adalah 2014-2019. Secara keseluruhan, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 menggunakan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas- bawah, dan bawah-atas. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati adalah proses penyusunan suatu rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan calon Bupati . Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka 8 adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas- bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 disusun bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi permasalahan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Sanggau sesuai dinamika perkembangan daerah provinsi dan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik, melalui 6 (enam) tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut:

a.Persiapan penyusunan RPJMD;
b.Penyusunan rancangan awal RPJMD;
c.Penyusunan rancangan RPJMD;
d.Pelaksanaan musrenbang RPJMD;
e.Perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
f.Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD. Selanjutnya, karena RPJMD ini berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum rencana pembangunan lima tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan maka dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan. Oleh karena itu, walaupun RPJMD ini bermula dari rumusan visi, misi dan indikatif program pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Sanggau, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi. RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 telah memasuki tahun pelaksanaan kedua, yaitu tahun 2016, dengan asumsi tahun 2014 hanya menjalankan rencana sisa periode RPJMD kurun waktu sebelumnya, dan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 diawali tahun anggaran 2014. Dalam perjalanannya, banyak sekali perubahan dan dinamika lingkungan, baik lingkungan eksternal (provinsi, nasional, dan bahkan regional dan internasional) maupun lingkungan internal 9 Kabupaten Sanggau, yang mau tidak mau tetap harus direspon dan diakomodir dalam berbagai penyesuaian perencanaan pembangunan di lingkungan Kabupaten Sanggau. Beberapa perubahan dan dinamika lingkungan eksternal yang perlu direspon antara lain: Adanya pergantian kepemimpinan nasional, yang membawa perubahan penting pada strategi serta arah dan kebijakan pembangunan nasional dengan Trisaktinya dan 8 (delapan) agenda program pembangunan “Nawa Cita” dari presiden dan wakil presiden terpilih, Ir H. Joko Widodo dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla;
1. 1.Telah terbitnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang merupakan terjemahan dan operasionalisasi dari strategi dan agenda program presiden dan wakil presiden terpilih;
2. 2.Beberapa dinamika kondisi internal Kabupaten Sanggau yang juga perlu direspon dan diakomodasikan antara lain:
a.adanya pemisahan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
b.penting dan perlunya penajaman permasalahan dan isu strategis yang khas Kabupaten Sanggau;
c.perlunya penajaman program dan kegiatan yang benar-benar menghasilkan nilai tambah pembangunan (added value) Kabupaten Sanggau;
d.perlunya perubahan indikator kinerja utama yang lebih berorientasi pada hasil (outcome);
e.adanya beberapa program baru Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau yang perlu diakomodasi, seperti: Pembangunan kampong Santana, Pembangunan RSUD, penguatan terhadap 7 Brand Images dan lain-lain; serta
f.pentingnya upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Sanggau. Untuk itulah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun2014-2019 ini perlu direview agar memenuhi kebutuhan pembangunan Kabupaten Sanggau. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 9 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014