DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Arah Kebijakan dan Ruang Lingkup, Identifiasi Penduduk Miskin, Hak dan Kewajiban, Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan, Pelaksanaan, TKPKD, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan, Larangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengurangi jumlah Penduduk Miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, diperlukan upaya-upaya nyata dalam Penanggulangan Kemiskinan;
c.bahwa agar penanggulangan Kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan adanya pengaturan bagi penyelenggara pemerintahan Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 2
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau. 3
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak dasar dan akses terhadap sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya.
6.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8.Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi Kemiskinan.
9.Penduduk Miskin adalah seseorang atau kelompok orang miskin yang tidak mampu memenuhi hak dasarnya.
10.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen SPKD sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah dibidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas Pemangku Kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sanggau.
12.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II

ASAS, ARAH KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan asas:

a.partisipatif;
b.transparansi;
c.akuntabilitas;
d.keadilan;
e.keterpaduan;
f.berkelanjutan; dan
g.profesionalisme. 4

Pasal 3

Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

a.identifikasi Penduduk Miskin;
b.hak dan kewajiban;
c.penyusunan strategi dan program;
d.pelaksanaan;
e.peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
f.pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB III

IDENTIFIKASI PENDUDUK MISKIN

Pasal 5

Identifikasi Penduduk Miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan Penduduk Miskin.

Pasal 6

(1)Pendataan Penduduk Miskin mengacu pada pendataan pemerintah.
(2)Data Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria dan/atau indikator dengan mengacu pada hak dasar Penduduk Miskin.
(3)Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Hasil verifikasi dan validasi data Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap Penduduk Miskin mempunyai hak atas:

a.pemenuhan kebutuhan pangan;
b.pelayanan kesehatan;
c.pelayanan pendidikan;
d.pekerjaan dan berusaha;
e.modal usaha;
f.perumahan layak huni;
g.air bersih dan sanitasi yang baik;
h.lingkungan hidup yang baik dan sehat; 5
i.rasa aman dari perlakuan dan ancaman dan tindak kekerasan; dan
j.partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik serta musyawarah pembangunan.

Pasal 8

(1)Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
(2)Untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah dapat menggalang partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 9

(1)Penduduk Miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta berperan aktif dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan.
(2)Dalam memenuhi hak dasarnya Penduduk Miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban turut serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban dalam Penanggulangan Kemiskinan secara berkelanjutan.
(3)Dunia usaha berkewajiban berpartisipasi dalam Penanggulangan Kemiskinan dengan mengoptimalkan pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan.
(4)Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Penduduk Miskin di lingkungannya.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…