Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dalam 10 pasal
Memuat teks peraturan…
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat II) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: a. Pendapatan b. BelanjaSurplus/defisit c. Pembiayaan- Penerimaan- PengeluaranSurplus/defisit
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:I Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp52.044.727.211,67 dengan rincian sebagai berikut:a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.576.477.454.803,48 b. Realisasi Rp 1.524.432.727.591,81 Selisih lebih/(kurang) Rp (52.044.727.211,67) 2 Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rpl22.378.203.940,25 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp l.657.775.070.236,67 b. Realisasi Rp 1.535.396.866.296,42 Selisih lebih/(kurang) Rp (122.378.203.940,25) 3 Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp70.333.476.728,58 dengan rincian sebagai berikut:a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp (81.297.615.433,19) b. Realisasi Rp (10.964.138.704,61) Selisih lebih/(kurang) Rp (70.333.476.728,58) 4 Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp9.649.800,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 152.822.502.340,61 b. Realisasi Rp_ 152.812.852.540,61 Selisih lebih/(kurang) Rp 9.649.800,00 onsiferan erda Pertanggvngjawa6an qelafanaan «8D fa 2017 7 5 Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp6.628.712.113,30 dengan rincian sebagai berikut:a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 71.524.886.907,42 b. Realisasi Rp 64.896.174.794,12 Selisih lebih/(kurang) Rp 6.628.712.113,30 6 Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp6.619.062.313,30 dengan rincian sebagai berikut:a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 81.297.615.433,19 b. Realisasi Rp 87.916.677.746,49 Selisih lebih/(kurang) Rp (6.619.062.313,30)
Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut: a. Jumlah aset Rp 2230.494.948.544,90 b. Jumlah kewajiban Rp 23.204.166.200,52 c. Jumlah ekuitas dana Rp 2.207.290.782.344,38
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal l ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017 Rp b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangar Rp d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Rp e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran Rp f. Saldo akhir kas per 31 Desember tahun 2017 Rp Pasal 6 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) hurufg tahun anggaran 2017 memuat informasi baiksecara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 154.827.821.519,19309.929.580.807,33 (336.399.039.490,52) (5!.396.174.794,12) (146.711.056,39) 76.815.476.985,49 'onside ran qerda «entanagungf a wa6an eafanaan /9180 1 2017 8
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal l ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Laporan realisasi anggaran;Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan;Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,dan kegiatan;Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahandaerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.Daftar Jumlah Pegawai per golongan, per jabatan;Daftar piutang daerah;Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalamtahun anggaran berikutnya;Daftar dana cadangan daerah; danDaftar pinjaman daerah.Neraca.Laporan arus kas.Catatan atas laporan keuangan.
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal l ayat (2) terdiri dari:a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. a. Lampiran ILampiran I.ILam piran I. 2 Lampiran 1.3 Lampiran I.4Lampiran 1.5 Larnpiran I. 6 Lampiran I.7Lampiran 1.8Lampiran I.9Larnpiran I. 10 Larnpiran 1.11Lampiran I.12 b. Lampiran II c. Lampiran Ill d. Larnpiran JV onsideran erda entanggunajawafan @efafanaan $qy % 2017 9
Bupati menetapkan peraturan kepala daerah ten tang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 21 Agustus 20 I 8 BUPATI SANGGAU, TTD PAOLUS HADI Diundangkan di Sanggau.pada tanggal 21 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU TTD A.L.LEYSANDRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1)/(2018 ) salinan sesuai dengan aslinya,KEPALA BAGI, N HUKIM DAN HAM y PEM I (IV/b) NIP. 19700223 199903 1 002 MH Konsideran erda Pentanaguwngjawafan elafanaan 08 1a 2017 10
Membuka PDF…