DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 26 dan Pasal 27 ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 2 Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Sanggau Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Sanggau.
5.Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sanggau.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah badan/dinas/kantor/rumah sakit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau. 4
7.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial pilitik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
8.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk Pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
10.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11.Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
12.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan termasuk Merubah Bangunan. 5
14.Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin tertulis yang diberikan dalam mendirikan/mengubah Bangunan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
15.Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu. 15a. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagai atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 15b. Indeks Terintegrasi atau Terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan Bangunan Gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
16.Bangunan Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur Bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
17.Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur Bangunan dinyatakan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
18.Bangunan Temporer/Darurat adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur Bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
19.Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan Bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan Bangunan.
20.Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan menambah Bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan mengganti bagian Bangunan tersebut.
21.Pemegang Izin adalah pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baik orang pribadi maupun Badan yang namanya dicantumkan dalam surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
22.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pungutan yang dikenakan atas pemberian izin untuk melakukan 6 penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
23.Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan atas Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
24.Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah semua tempat yang menjual Minuman Beralkohol dalam kemasan atau diminum di tempat penjualan.
25.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C2H5OH) 1% s/d 5 %, golongan B minuman berkadar alkohol/ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% s/d 20% dan golongan C minuman berkadar alkohol/ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% s/d 55%.
26.Dihapus.
27.Dihapus.
28.Luas Ruang Usaha adalah ruang/tempat yang digunakan untuk melakukan usaha, baik yang dimanfaatkan maupun yang tidak dimanfaatkan.
29.Retribusi Izin Trayek adalah pungutan atas pelayanan penerbitan dan atau perpanjangan Izin Trayek kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
30.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan penumpang umum dengan kendaraan roda empat, yang mempunyai lintasan tetap dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
31.Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan penumpang umum yang dilakukan dalam jaringan Trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
32.Izin Trayek adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam 7 Trayek tetap dan teratur dalam batas wilayah Kabupaten Sanggau.
33.Izin Operasional adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam Trayek.
34.Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor yang telah memiliki Izin Trayek atau kendaraan cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.
35.Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan atas pelayanan penerbitan dan atau perpanjangan Izin Usaha Perikanan bagi orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
36.Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan/perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
37.Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk untuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
38.Kawasan Industri adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya.
39.Kawasan Perdagangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan perdagangan.
40.Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat kegiatan pariwisata.
41.Kawasan Pergudangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai pemusatan kegiatan pergudangan.
42.Kawasan Perumahan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemukiman atau tempat tinggal.
43.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan Perizinan Tertentu dari Pemerintah Kabupaten Sanggau.
44.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 8
45.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
46.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
49.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
50.Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c.Retribusi Izin Trayek; dan
d.Retribusi Izin Usaha Perikanan.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 9

Pasal 3

Nama Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :

a.dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau;
b.dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau;
c.dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian Izin Trayek yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau; dan
d.dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas Izin Usaha Perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau.
1. 4.Ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan Bangunan dan atau yang meliputi Bangunan baru dan/atau mengubah, dan/atau merenovasi serta Bangunan yang sudah berdiri tetapi yang belum memiliki IMB.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang terdiri dari Pemeriksaan/pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, Pemeriksaan persyaratan/dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan dan pengawasan.
(3)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk Bangunan milik Pemerintah Daerah.
(4)Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan Minuman Beralkohol di suatu tempat tertentu seperti hotel, restoran, bar, klab malam, diskotik, swalayan/supermarket, dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin Trayek termasuk izin tetap, Izin Operasional, dan Izin Insidentil kepada Badan untuk 10 menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu.
(8)Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

5.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Kabupaten Sanggau.
(2)Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Kabupaten Sanggau.
(3)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

6.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan, dihitung berdasarkan hasil perkalian indeks terintegrasi Bangunan Gedung, besaran luas lantai Bangunan, indeks kegiatan pembangunan serta harga satuan retribusi.
(1a)Nilai Indeks terintegrasi Bangunan Gedung meliputi indeks parameter fungsi Bangunan, indeks klasifikasi Bangunan serta indek waktu penggunaan Bangunan, dengan nilai indeks masing-masing sebagai berikut:
1. a.Fungsi Bangunan No Parameter Indeks Keterangan
  1. 1.Hunian 0,05 rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana
  2. 2.Hunian 0.50 rumah tunggal biasa 11
  3. 3.Keagamaan 0,00
  4. 4.Usaha 3,00
  5. 5.Sosial dan Budaya 0,00 gedung milik pemerintah
  6. 6.Sosial dan Budaya 1,00 termasuk gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha
  7. 7.Campuran 4,00
2. b.Klasifikasi Bangunan No Para meter bobot Parameter Indeks Keterangan
  1. 1.Kompleksitas 0,25 Sederhana 0,40 dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi Tidak Sederhana 0,70 dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana. Khusus 1,00 memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan teknologi khusus
  2. 2.Permanensi 0,20 Darurat 0,40 fungsinya direncanakan mempunyai umun 12 layanan kurang dari 5 tahun Semi Permanen 0,70 fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan 5-20 tahun Permanen 1,00 fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 20 tahun
  3. 3.Resiko Kebakaran 0,15 Rendah 0,40 disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya rendah Sedang 0,70 disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang 13 Tinggi 1,00 disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya tinggi
  4. 4.Zonasi Gempa 0,15 Zona I/minor 0,10 Zona II/minor 0,20 Zona III/sedang 0,40 Zona IV/sedang 0,50 Zona V/kuat 0,70 Zona VI/kuat 1,00
  5. 5.Lokasi Kepadatan 0,10 Renggang 0,40 terletak pada daerah pinggiran/luar kota atau daerah yang berfungsi sebagai resapan Sedang 0,70 terletak di daerah pemukiman 14 Padat 1,00 terletak di daerah perdagangan/ pusat kota
  6. 6.Ketinggian Bangunan 0,10 Rendah 0,40 jumlah lantai Bangunan Gedung sampai dengan 4 lantai Sedang 0,70 jumlah lantai Bangunan Gedung 5-8 lantai Tinggi 1,00 jumah lantai Bangunan Gedung lebih dari 8 lantai
  7. 7.Kepemilikan 0,05 Negara/ Yayasan 0,40 Peorangan 0,70 Badan Usaha Swasta 1,00
3. c.Waktu Penggunaan Bangunan No Parameter Indeks Keterangan
  1. 1.Sementara Jangka Pendek 0,40 masa pemanfaatan Bangunan, paling lama 6 bulan
  2. 2.Sementara Jangka Menengah 0,70 masa pemanfaatan Bangunan, paling lama 3 tahun
  3. 3.Tetap 1,00 masa pemanfaatan Bangunan, lebih dari 3 tahun (1b) Contoh penetapan indeks terintegrasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 15 (1c) Indeks kegiatan pembangunan gedung mengkategorikan Bangunan Gedung antara lain, baru akan didirikan, rehabilitasi/renovasi atau pelestarian/pemugaran, dengan nilai indeks sebagai berikut : No Parameter Indeks
  4. 1.pembangunan gedung baru 1,00
  5. 2.rehabilitasi/renovasi rusak sedang 0,45
  6. 3.rehabilitasi/renovasi rusak berat 0,65
  7. 4.pelestarian/pemugaran pratama 0,65
  8. 5.pelestarian/pemugaran madya 0,45
  9. 6.pelestarian/pemugaran utama 0,30
(2)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring Tempat Penjualan Minuman Beralkohol secara terus-menerus di wilayah Daerah.
(3)Dihapus.
(4)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penerbitan izin, jenis perizinan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan Trayek di wilayah Daerah.
(5)Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam Usaha Perikanan di wilayah Daerah.

7.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya : 16
1. a.penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan di lapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin, penegakan hukum atas usaha dari pemegang izin; dan
2. b.penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin meliputi aspek teknis, lingkungan dan keselamatan umum serta pelayanan kepada masyarakat.
  1. 8.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
  2. 9.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Retribusi terutang dalam Masa Retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Ketentuan mengenai Masa Retribusi adalah sebagai berikut :
1. a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan per tahun;
2. b.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan per tahun;
3. c.Retribusi Izin Trayek ditetapkan per tahun; dan
4. d.Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan per tahun.
  1. 10.Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan, diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pemberian izin.
(2)Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: 17

Pasal 27

(1)SKPD yang melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 26 Juni 2019 BUPATI SANGGAU, TTD PAOLUS HADI Diundangkan di Sanggau pada tanggal 1 Juli 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, TTD KUKUH TRIYATMAKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 1. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 1 ) / ( 2019 ) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM YAKOBUS, SH, MH Pembina Tingkat I NIP 19700223 199903 1 002 18 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penarikan Retribusi Izin Gangguan yang termasuk dalam penggolongan Retribusi Perizinan Tertentu, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizianan Tertentu. Seiring dengan tuntutan akan perbaikan pelayanan perizinan agar menjadi lebih mudah, lebih jelas dan terintegrasi tanpa meniadakan fungsi pengawasan atas suatu usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah dan untuk mendukung upaya peningkatan kemudahan dalam berusaha di Daerah, khususnya di Kabupaten Sanggau, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang mengatur mengenai penghapusan Retribusi Izin Gangguan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. 19 Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…