DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; TUJUAN DAN SASARAN; ANALISIS PROYEKSI DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN; TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB; PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA; PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA; PENYEDIA JASA TENAGA KERJA; TENAGA KERJA ASING; PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL; FASILITAS KESEJAHTERAAN; HUBUNGAN KERJA; SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH; HUBUNGAN INDUSTRIAL; PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL; PEMBINAAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;
c.bahwa prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau. 3
5.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
6.Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan fungsi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelayanan, dan pembinaan.
7.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan/atau
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 8.Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
c.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 9.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
2. 10.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. 11.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sosial dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
4. 12.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
5. 13.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten/kabupaten dalam 1 (satu) provinsi.
6. 14.Antar Kerja Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah
7. 15.Antar Kerja Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
8. 16.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 4
9. 17.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. 18.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
11. 19.Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di Kabupaten Sanggau yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
12. 20.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. 21.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
14. 22.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang di dasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.
15. 23.Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
16. 24.Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
17. 25.Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
18. 26.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
19. 27.Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
20. 28.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 5 kesepakatan, atau, peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
21. 29.Upah Minimum Kabupaten adalah upah minimum yang berlaku di Kabupaten Sanggau.
22. 30.Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
23. 31.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
24. 32.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antar pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
25. 33.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
26. 34.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
27. 35.Mogok Kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
28. 36.Penutupan Perusahaan adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
29. 37.Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
30. 38.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
31. 39.Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditangani oleh seorang atau lebih mediator yang netral. 6
32. 40.Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri, untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk penyelenggarakan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
33. 41.Dewan Pengupahan Kabupaten adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit dibentuk oleh bupati dan bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada bupati dalam penetapan upah minimum.
34. 42.Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bertujuan untuk:

a.memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal dan manusiawi:
b.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan Daerah;
c.menjamin perlakuan yang sama tanpa diskriminasi;
d.meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan keluarganya;
e.meningkatkan kualitas Tenaga Kerja baik yang langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan; dan
f.menjaga Hubungan Industrial yang harmonis.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan mempunyai sasaran:

a.terwujudnya perencanaan Tenaga Kerja;
b.terwujudnya sistem latihan kerja nasional di Daerah;
c.terwujudnya kebijakan produktivitas;
d.terwujudnya penyediaan dan pendayagunaan Tenaga Kerja;
e.terwujudnya perlindungan Tenaga Kerja;
f.terwujudnya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
g.terwujudnya harmonisasi antara pekerja, Pengusaha dan Pemerintah Daerah.

BAB III

ANALISIS PROYEKSI DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

(1)Dalam pembangunan Ketenagakerjaan Daerah, Pemerintah Daerah menganalisis, memproyeksi dan menginformasikan Ketenagakerjaan sebagai dasar dan acuan dalam menyusun 7 kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
(2)Analisis, proyeksi dan Informasi Ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan bertugas:
1. a.melaksanakan perencanaan Tenaga Kerja Daerah;
2. b.mengadakan sistem Informasi Ketenagakerjaan;
3. c.melaksanakan pelatihan, Pemagangan dan produktifitas Tenaga Kerja;
4. d.melaksanakan pelayanan penyaluran, penempatan dan perluasan kerja;
5. e.melaksanakan pembinaan Hubungan Industrial dan persyaratan kerja; dan
6. f.melaksanakan pembinaan Ketenagakerjaan.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban membuat perencanaan Tenaga Kerja secara periodik 5 (lima) tahun sekali dan dievaluasi setiap tahun.

BAB V

PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan Pelatihan Kerja dan peningkatan produktivitas Tenaga Kerja.
(2)Dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja.
(3)Untuk menunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mendirikan balai latihan kerja dan bekerja sama dengan Perusahaan, dan lembaga pendidikan dan pelatihan swasta yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan.

Pasal 7

(1)Setiap penyelenggaraan Pelatihan Kerja yang dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan wajib memiliki izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan.
(2)Prosedur dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

Pasal 8

(1)Lembaga Pelatihan Kerja wajib:
1. a.menyediakan tenaga kepelatihan;
2. b.menjaga kualitas dalam setiap penyelenggaraan Pelatihan Kerja;
3. c.memiliki sarana dan prasarana Pelatihan Kerja di Daerah;
4. d.memiliki modul atau kurikulum sesuai dengan standar kebutuhan industri dan pasar Tenaga Kerja dengan pembagian komposisi teori dan praktek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.memiliki dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan Pelatihan Kerja; dan
6. f.memberikan surat tanda kelulusan atau sertifikat pelatihan kepada peserta pelatihan.
(2)Lembaga Pelatihan Kerja swasta menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan.
(3)Pelatihan Kerja dapat diselenggarakan dengan sistem Pemagangan.
(4)Jangka waktu pelatihan dan/atau Pemagangan adalah paling lama 1 (satu) tahun.
(5)Lembaga Pelatihan Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenakan sanksi administratif.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa teguran tertulis.
(7)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap diabaikan atau tidak dilaksanakan, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan.

Pasal 9

(1)Setiap Perusahaan yang menanamkan modalnya di Daerah wajib meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Lokal melalui Pelatihan Kerja untuk ditempatkan dan mengisi kebutuhan Tenaga Kerjanya.
(2)Pelatihan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Perusahaan.
(3)Pelaksanaan pelatihan Tenaga Kerja Lokal dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 10

(1)Setiap Tenaga Kerja mempunyai hak dan kesempatan yang 9 sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak.
(2)Hak dan kesempatan untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…