DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN; MAKSUD DAN TUJUAN; KEGIATAN USAHA; JANGKA WAKTU BERDIRI; MODAL; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat Perusda adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
4.Perusahaan Perseroan Daerah Pusaka Daranante yang selanjutnya disebut Perseroda Pusaka Daranante adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam Saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) Sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda Pusaka Daranante.
6.Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroda Pusaka Daranante yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan undang-undang tentang perseroan terbatas dan/ atau Anggaran Dasar. BAB 11 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, nana badan usaha milik daerah yang semula bernama Perusda Pusaka Daranante yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pusaka Daranante, diubah menjadi Perseroda Pusaka Daranante.
(2)Proses perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Perseroda Pusaka Daranante mempunyai tempat kedudukan di Sanggau, ibu kota Daerah.
(2)Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroda Pusaka Daranante.
(3)Perseroda Pusaka Daranante sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain sesuai potensi, keunggulan, dan manfaat yang diperoleh dari tempat tersebut.

BAB ILL

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud perubahan bentuk badan hukum Perusda Pusaka Daranante menjadi Perseroda Pusaka Daranante sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk meningkatkan nilai perusahaan, mengoptimalkan potensi perekonomian Daerah, dan menciptakan lapangan pekeljaan.
(2)Tujuan dari perubahan bentuk badan hukum Perusda Pusaka Daranante menjadi Perseroda Pusaka Daranante sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) untuk:
1. a.memperoleh laba dan/atau keuntungan;
2. b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
3. c.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perseroda Pusaka Daranante melakukan kegiatan usaha pada sektor:
1. a.perdagangan barang dan jasa;
2. b.industri;
3. c.agrobisnis;
4. d.pertanbangan;
5. e.insfrastruktur; dan
6. f.usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rincian lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
(3)Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroda Pusaka Daranante dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip sating menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama. BABV JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perseroda Pusaka Daranante didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar Perseroda Pusaka Daranante sebesar Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah).
(2)Paling sedikit 25°/o (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
(3)Besarnya modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah pada Perseroda Pusaka Daranante sebesar Rpl.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta mpiah) .

Pasal 8

(1)Modal yang ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dipenuhi melalui penyertaan modal Daerah.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Modal Perseroda Pusaka Daranante terbagi dalam Saham.
(2)Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Saham atas mama yang nilainya dicantumkan dalam mata uang rupiah.
(3)Sebanyak paling sedikit 510/o (lima puluh satu persen) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimiliki oleh Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

( 1) Anggaran Dasar Perseroda Pusaka Daranante dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.mama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besamya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah Saham;
  1. 9.klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
7. h.nilai nominal setiap Saham;
8. i.mama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
9. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang Saham;
10. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi; I. tugas dan wewenang komisaris dan direksi; in. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
11. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 1 Penyusunan Anggaran Dasar, pembentukan organ Perseroda Pusaka Daranante, dan ketentuan lain terkait dengan operasional Perseroda Pusaka Daranante dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlalm, Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pusaka Daranante (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Ifmbaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 3 Maret 2025 BUPATI SANGGAU, ttd YOHANES ONTOT Diundangkan di Sanggau pada tanggal 3 Maret 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, ttd ASWIN KHATIB LEMBARAN DAERAH RABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (6/ 2024) Salinan sesuai dengan aslinya M .',- MM Pembina Tingkat I (IV/b) NIP.19770315 200502 2 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PUSAKA DARANANTE MENJADI PERSERODA PUSAKA DARANANTE I. UMUM Kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah sangat dipengamhi oleh kondisi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri. Aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengelolaan keuangan tersebut adalah pengelolaan pendapatan asli daerah. Salah satu pendapatan asli daerah berasal dari usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat diselenggarakan melalui badan usaha milik daerah. Pendirian badan usaha milik daerah dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang balk, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Badan usaha milik daerah terbagi menjadi dua jenis yakni perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa "Badan usaha milik daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Saat ini di Kabupaten Sanggau terdapat satu badan usaha milik Daerah yang bernama Perusda Pusaka Daranante yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pusaka Daranante. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada tersebut, maka sudah seharusnya Pemerintah Daerah menyesuaikan bentuk hukum badan usaha milik Daerah Perusda Pusaka Daranante menjadi Perseroda Pusaka Daranante.

11.PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…