DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Kedudukan Guru, Hak, Kewajiban dan Wewenang Guru, Penyelenggaraan Perlindungan Guru, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Guru, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat, Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menjalankan peran dan fungsi guru yaitu mengajar dan mendidik anak-anak bangsa, guru belum mendapatkan hak dan perlindungan secara maksimal;
c.bahwa dalam rangka mendukung peran dan fungsi guru sebagai pendidik, maka perlu dilakukan upaya perlindungan guru sebagaimana diatur dalam ketentuan

Mengingat

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 40 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Bupati adalah Bupati Sanggau.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan pada Organisasi Profesi Guru di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi Guru.
6.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7.Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum, didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
8.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9.Perlindungan Guru adalah segala bentuk kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas upaya untuk menjamin dan memenuhi Hak Guru sebagai pendidik yaitu mencakup perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja serta Hak Atas Kekayaan Intelektual. 4
10.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
11.Hak Guru adalah hak konstitusional Guru sebagai pendidik yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan wajib pemenuhannya oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru dan Masyarakat.
12.Kewajiban Guru adalah kewajiban sebagai pendidik dalam mengajar dan mendidik serta kewajiban tambahan lainnya.
13.Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

BAB II

KEDUDUKAN GURU

Pasal 2

(1)Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kedudukan Guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi meningkatkan martabat dan peran Guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
(3)Kedudukan Guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG GURU

Pasal 3

Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, Guru berhak:

a.memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian, beban tugas serta prestasi kerja; 5
b.memperoleh penghasilan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial lainnya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bagi Guru non pegawai negeri sipil yang diangkat dengan Keputusan Bupati (Guru kontrak daerah);
c.memperoleh penghasilan berdasarkan beban tugas sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing bagi Guru non pegawai negeri sipil yang diangkat dengan surat keputusan kepala sekolah (Guru honor sekolah);
d.memperoleh kepastian hukum dalam bentuk surat keputusan yayasan/badan penyelenggara pendidikan yang dilengkapi perjanjian kerjasama bagi Guru non pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
e.mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
f.memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
g.memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
i.memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik Guru dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j.memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
k.memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi dan/atau organisasi lainnya selama tidak mengganggu tugas pokok dan kewajibannya;
l.memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
m.memperoleh kesempatan untuk mengikuti sertifikasi dan mendapatkan sertifikasi;
n.memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya; dan
o.memperoleh tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, Guru berkewajiban:

a.melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal, terdiri dari 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat;
b.merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
c.menyerahkan dan melaporkan perangkat pembelajaran (antara lain silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, program evaluasi dan sistem penilaian, program perbaikan dan pengayaan, refleksi hasil tatap muka, dan/atau portofolio) paling lambat 1 (satu) minggu setelah tahun ajaran dimulai kepada kepala sekolah/madrasah atau wakil kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah untuk disetujui;
d.meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
e.bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
f.menanamkan nilai kejujuran, akhlak mulia, karakter, kearifan lokal, budaya dan nilai kebaikan lainnya kepada peserta didik;
g.memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
h.menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik Guru, serta nilai agama dan etika;
i.memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
j.melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

Pasal 5

(1)Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. 7
(3)Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Guru dapat memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang mempunyai prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik.
(2)Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk kebiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
(3)Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 7

(1)Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pendidik, Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melakukan pelanggaran:
1. a.norma agama;
2. b.norma kesusilaan;
3. c.norma kesopanan;
4. d.peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan; dan/atau
5. e.peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
(2)Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelanggaran terhadap peraturan Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada diluar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pimpinan Satuan Pendidikan.
(4)Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pimpinan Satuan Pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN GURU

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Guru, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat secara bersama-sama berdasarkan tugas dan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap Guru.
(2)Perlindungan Guru merupakan upaya untuk melindungi Guru sebagai pendidik yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
(3)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
1. a.hukum;
2. b.profesi;
3. c.keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
4. d.Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 9

(1)Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, mencakup perlindungan terhadap:
1. a.tindak kekerasan;
2. b.ancaman;
3. c.perlakuan diskriminatif;
4. d.intimidasi; dan/atau
5. e.perlakuan tidak adil.
(2)Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk melindungi Guru dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai pendidik.
(3)Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.advokasi litigasi; dan
2. b.advokasi non litigasi.
(4)Advokasi litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara di dalam pengadilan.
(5)Advokasi non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan fasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam bentuk konsultasi hukum, mediasi dan pemenuhan dan/atau pemulihan Hak Guru.
(6)Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap Guru dalam bentuk advokasi non litigasi.
(7)Organisasi Profesi Guru memberikan perlindungan hukum terhadap Guru dalam bentuk advokasi litigasi dan advokasi non litigasi. 9
(8)Pemberian perlindungan hukum terhadap Guru oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sedangkan pemberian perlindungan hukum terhadap Guru oleh Organisasi Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan oleh LKBH.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017