DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Kewenangan Dan Kebijakan Penanaman Modal; Penanam Modal; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Pemberian Insentif Dan Kemudahan Di Bidang Penanaman Modal; Pengembangan Penanaman Modal Bagi Umkm Dan Koperasi; Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menumbuhkembangkan investasi dalam berbagai bidang usaha di Kabupaten Sanggau perlu menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dalam penanaman modal;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal perlu pengaturan tentang penanaman modal di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
5.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 3
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9.Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan rencana umum penanaman modal provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten.
10.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
14.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
15.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
16.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
17.Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4
18.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
19.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
20.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
21.Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di Kabupaten Sanggau yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
e.meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan teknologi Daerah;
f.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM dan Koperasi;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
i.meningkatkan pelayanan Penanaman Modal yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal di Daerah, yang meliputi: 5
1. a.perencanaan Penanaman Modal;
2. b.pengembangan iklim Penanaman Modal;
3. c.promosi Penanaman Modal;
4. d.pelayanan Penanaman Modal;
5. e.Pemberian Insentif dan kemudahan berusaha; dan
6. f.pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
(2)Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
(3)Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penanaman Modal di Daerah dalam bentuk RUPMK.
(2)Penetapan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.mendorong terwujudnya iklim usaha Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
2. b.mempercepat peningkatan Penanaman Modal; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM dan Koperasi berdasarkan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
(3)RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal Daerah.
(4)Penyusunan RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.rencana umum Penanaman Modal nasional;
2. b.rencana umum Penanaman Modal provinsi; dan
3. c.prioritas pembangunan potensi Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENANAM MODAL

Pasal 6

(1)Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang meliputi:
1. a.PMDN; dan
2. b.PMA.
(2)PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
(3)PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara 6 Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang- undang.

Pasal 7

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

a.kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b.informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c.hak pelayanan; dan
d.berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Setiap Penanam Modal berkewajiban:
1. a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. b.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. c.membuat dan menyampaikan LKPM;
4. d.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
5. e.mengutamakan sumber daya lokal;
6. f.mengutamakan kemitraan dengan pengusaha lokal; dan
7. g.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Bentuk, isi dan tata cara LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
(2)Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Tenaga Kerja Lokal.
(3)Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:
1. a.menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah dan negara; 7
3. c.menjaga kelestarian lingkungan hidup;
4. d.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
5. e.menempatkan dana atas nama perusahaan di bank Daerah khusus bagi Penanam Modal yang menggunakan aset strategis Daerah yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan aset strategis Daerah;
6. f.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.menanggung biaya-biaya atas pencabutan izin yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan; dan
8. h.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…