DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; ASAS DAN TUJUAN; TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH; SPALD; PENYELENGGARAAN SPALD; PELANGGAN DAN BIAYA JASA PELAYANAN; KERJA SAMA DAN PERIZINAN; INSENTIF DAN DISINSENTIF; HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENDANAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA ; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jumlah penduduk, kegiatan ekonomi dan pembangunan akan semakin meningkat dan berpotensi meningkatkan air limbah domestik yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat;
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah, karenanya perlu pengaturan yang menjadi landasan pengelolaan air limbah domestik di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 678); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
6.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik.
7.Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam penanganan Air Limbah Domestik.
8.Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
10.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
12.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
13.Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
14.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
15.Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.
16.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap Perencanaan, pembangunan dan operasi Pengelolaan Air Limbah Domestik.
17.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh Perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan Pemantauan penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik.
18.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
19.Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20.Operator adalah lembaga pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
21.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah.
22.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
23.Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
24.Biaya Paksaan Penegakan Peraturan Daerah adalah sanksi dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar peraturan daerah diluar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:
1. a.tanggung jawab;
2. b.keterpaduan;
3. c.keberlanjutan;
4. d.kelestarian lingkungan hidup;
5. e.kehati-hatian;
6. f.keadilan;
7. g.partisipatif;
8. h.pencemar membayar;
9. i.manfaat; dan
10. j.perlindungan Sumber Air.
(2)Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:
1. a.mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
2. b.mewujudkan Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
3. c.meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
4. d.meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
5. e.melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
6. f.mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik; dan
7. g.memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan SPALD.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertugas:

a.menyusun rencana SPALD secara menyeluruh dan terintegrasi;
b.membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
c.melaksanakan pembinaan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik;
d.memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik;
e.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta, dan pengelola SPALD dalam mengoptimalkan Penyelenggaraan SPALD; dan
f.melaksanakan target pencapaian standar pelayanan minimal Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
b.menyelenggarakan SPALD untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
c.menerbitkan rekomendasi teknis dalam rangka pengurusan perizinan berusaha Pengelolaan Air Limbah Domestik bagi Badan Usaha, melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d.menarik retribusi atas pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
e.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau badan/Operator penyelenggara SPALD;
f.melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
g.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

SPALD

Pasal 5

(1)SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan, dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
(2)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
(3)Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, aspek kelembagaan, aspek hukum, dan aspek pembiayaan.

Pasal 6

(1)SPALD terdiri atas:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Air Limbah Domestik terdiri atas:
1. a.air limbah kakus; dan
2. b.air limbah nonkakus.
(3)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.cakupan pelayanan;
4. d.kedalaman muka air tanah;
5. e.kemiringan tanah;
6. f.permeabilitas tanah; dan
7. g.kemampuan pembiayaan.

Pasal 7

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a.sub-sistem pengolahan setempat;
b.sub-sistem pengangkutan; dan
c.sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 8

(1)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi:
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.mandi cuci kakus.
(5)Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.
(6)Lumpur tinja hasil pengolahan di sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, disedot secara berkala dan terjadwal paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(7)Lumpur tinja yang disedot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dibuang dan diolah di IPLT.
(8)Lumpur tinja yang disedot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui pelayanan layanan lumpur tinja terjadwal.

Pasal 9

(1)Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
(2)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
(3)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 10

(1)Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diawali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja.
(2)Kegiatan penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem:
1. a.layanan lumpur tinja terjadwal; dan
2. b.layanan lumpur tinja tidak terjadwal.
(3)Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali pada pelanggan yang sama.
(4)Bagi pelanggan yang belum memanfaatkan layanan penyedotan terjadwal, maka pelanggan dapat memanfaatkan layanan penyedotan tidak terjadwal.

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…