DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Lembaga Adat; Wewenang Dan Kewajiban Lembaga Adat; Penataan Lembaga Adat; Sumber Keuangan Lembaga Adat; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lembaga adat memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya di daerah yang merupakan bagian dari upaya untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan dibidang kebudayaan yang meliputi pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, dan pembinaan lembaga adat di Daerah merupakan salah satu kewenangan kabupaten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kelembagaan Adat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
8.Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
9.Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. 3
10.Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penataan dan pembinaan kelembagaan adat di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjaga eksistensi Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program Pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 4

(1)Lembaga Adat berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan atau permusyawaratan/permufakatan pada satuan masyarakat yang menjalankan Adat Istiadat dan budaya diluar susunan organisasi pemerintah.
(2)Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdata pada Pemerintah Daerah.
(3)Lembaga Adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program Pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah.

Pasal 5

Lembaga Adat mempunyai tugas:

a.membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan Adat Istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap Adat Istiadat masyarakat di Daerah;
b.menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut Adat Istiadat dan kebiasaan masyarakat;
c.menjalin hubungan dan kerjasama yang harmonis antar Lembaga Adat;
d.menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; dan
e.memberikan saran, masukan dan pendapat ke berbagai pihak tentang masalah adat apabila diperlukan.

Pasal 6

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi: 4

a.menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta menyelesaikan perbedaan yang menyangkut Adat Istiadat, budaya dan kebiasaan masyarakat;
b.melestarikan, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Adat Istiadat, budaya dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya Adat Istiadat dan budaya masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa; dan
c.menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Lembaga Adat, pemangku adat, pemuka adat atau sebutan lainnya dengan aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 7

(1)Lembaga Adat berwenang:
1. a.memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan Adat Istiadat;
2. b.mengelola hak dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan musyawarah adat dalam menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara Adat Istiadat, budaya dan kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
4. d.menyampaikan usulan program Pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
(2)Lembaga Adat berkewajiban:
1. a.menjunjung tinggi nilai Pancasila;
2. b.memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis; dan
3. c.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
(3)Usulan program Pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan oleh Lembaga Adat kepada:
1. a.kepala desa untuk program Pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan budaya tingkat Desa; dan
2. b.Bupati melalui camat untuk program Pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan budaya tingkat kecamatan dan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan untuk tingkat Kabupaten.
(4)Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan Desa. 5

BAB IV

PENATAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 8

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat melaksanakan penataan Lembaga Adat yang ada di Daerah.
(2)Penataan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.identifikasi dan inventarisasi;
2. b.verifikasi; dan
3. c.penetapan.
(3)Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat melakukan identifikasi dan inventarisasi Lembaga Adat yang ada di Daerah yang memenuhi kriteria:
1. a.asal usul;
2. b.struktur kelembagaan adat; dan
3. c.hukum adat.
(4)Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap Lembaga Adat yang memenuhi kriteria.
(5)Lembaga Adat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SUMBER KEUANGAN LEMBAGA ADAT

Pasal 9

(1)Sumber keuangan Lembaga Adat dapat bersumber dari:
1. a.bantuan/sumbangan masyarakat;
2. b.hasil usaha Lembaga Adat;
3. c.anggaran pendapatan dan belanja Desa;
4. d.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
5. e.sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Keuangan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
(3)Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Adat menggunakan rekening pada bank nasional atau bank Daerah.

Pasal 10

(1)Dalam hal Lembaga Adat menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Lembaga Adat mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
(2)Pengelolaan keuangan Lembaga Adat yang berasal dari sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014